h1

BAB V HAK ASASI MANUSIA

Oktober 2, 2009

BAB V
HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA adalah sebuah negara hukum. Keberhasilannya sebagai negara hukum-demokratis terletak pada: sejauh mana hukum yang dimilikinya baik, adil, dan pasti, dan sejauh mana hukum itu dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dasar kemanusiaan: keadilan, kebebasan dan solidaritas, sebagai tuntutan-tuntutan dasar dari wujud kehidupan yang adil dan selaras keluhuran martabat manusia. Harus diingat, bahwa jaminan terhadap tegaknya tiga prinsip dasar manusia itu termasuk hakikat hukum itu sendiri, dan penegakan itu pada gilirannya menjamin legitimasi hukum itu sendiri. Secara negatif, bisa dikatakan: Hukum tidak legitim kalau hukum mengabaikan tiga tuntutan dasar itu. Jaminan terhadap tegaknya tiga prinsip dasar manusia itu tampak dalam upaya-upaya sadar untuk menegakkan hak-hak asasi manusia (human rights) — suatu tema yang dewasa ini semakin menjadi kompas, pedoman arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional. Hak-hak asasi manusia (human rights) inilah yang akan kita bahas dalam bab ini.
1. Hak dan Hak Asasi
Sebelum membahas ‘hak asasi manusia’ (human rights), baiklah terlebih dahulu kita mengingat kembali ‘hak dan kewajiban’ dan segala sesuatu yang berkaitan dengan-nya, sebagaiman telah dibicarakan dalam bab 2. Ingatlah, bahwa demi kepribadi-annya, setiap orang berbeda dari orang lain. Setiap orang mempunyai hal atau sesuatu yang melulu kepunyaannya sendiri, dan karena itu tidak boleh diambil alih orang lain. Misalnya, manusia itu ada dan ia hidup, maka ia berhak atas keber-adaannya dan hidupnya, termasuk keyakinan budinya dan kebebasan kehendaknya. Di sinilah kita temukan, bahwa yang menjadi sumber dari hak-hak adalah kemanusiaan. Dari kemanusiaanlah hak-hak itu lahir, dan kemanusiaan itu pula sekaligus menjadi batas hak-hak itu. Hak-hak yang lahir dari asas kemanusiaan ini disebut hak-hak asasi manusia. Tidak semua hak dapat disebut hak asasi, tetapi semua hak manusia, tiap-tiap hak, apa pun sifat dan coraknya, bertalian dengan hak asasi dan tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan.
2. Hak Asasi Manusia dan Ciri-cirinya
2.1 Pengertian HAM
Hak-hak asasi manusia (human rights) merujuk kepada “hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia.” Contoh hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang sering dianggap sebagai hak-hak manusia meliputi:
(a) hak-hak sipil dan politik (civil and political rights) seperti: hak atas hidup dan kebebasan (the right to life and liberty) kebebasan berbicara (freedom of expression), dan kesamaan di depan hukum (equality before the law),
(b) hak-hak sosial, budaya dan ekonomi (social, cultural and economic rights) termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan (the right to participate in culture), hak atas makanan (the right to food), hak atas pekerjaan (the right to work), dan hak atas pendidikan (the right to education).
Tentang hak-hak dan kebebasan dasar ini, Universal Declaration of Human Rights, art. 1, mengatakan: “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”
Dengan demikian kita dapat merumuskan pengertian dari apa yang kita sebut “hak asasi manusia”. Di bawah ini kami mengetengahkan beberapa rumusan yang lazim digunakan untuk mendefinisikan hak asasi manusia, yaitu:
a. Hak yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, — berlaku universal artinya untuk siapa saja dan di mana saja, — tidak dapat diambil oleh siapa pun, termasuk oleh negara, — untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, — sebagai landasan moral dalam bergaul dan berhubungan dengan manusia lainnya.
b. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
c. Hak yang lahir dari kemanusiaan manusia; hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia; hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak-hak ini dimiliki manusia sejak perkandungan dan kelahirannya, serta sejak kehadirannya di dalam masyarakat. Manusia memilikinya, karena ia manusia. Maka, hak itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Negara dapat saja tidak mengakui hak-hak asasi itu, dan dengan begitu hak-hak asasi tidak dapat dituntut di depan hakim. Tetapi sikap tidak mengakui itu, tidak berarti bahwa hak asasi itu hilang atau tidak ada. Hak-hak asasi itu tetap dimiliki, kendatipun negara tidak mengakuinya. Oleh karena itu, hak-hak asasi seharusnya diakui, karena merupakan hak-hak dasar manusia demi kemanusiaannya. Tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, itu menunjukkan bahwa dalam negara itu, martabat manusia belum diakui sepenuhnya. Itulah paham tentang hak-hak asasi manusia.
d. Kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nurani berkenaan dengan hal-hal yang asasi (hal-hal yang memungkinkan manusia untuk hidup layak).
e. hak yang dimiliki umat manusia di segala masa dan segala tempat karena keuta-maan keberadaannya sebagai manusia (A.J.M. Milne)
f. hak-hak yang dimiliki setiap orang sebagai manusia, hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perem-puan, hak itu mungkin dapat dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum (C. Derover)
2.2 Ciri-ciri HAM
Dari pengertian hak asasi manusia di atas, dapatlah kita simpulkan beberapa ciri yang melekat pada hak asasi manusia, sbb:
Pertama, kepemilikannya bersifat kodrati, dan karena itu spiritual. Maksudnya, HAM itu inheren dalam kodrat kemanusiaan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sejak kita diciptakan dan dilahirkan, dan karena itu hak-hak asasi itu dipandang sebagai karunia pemberian Sang Pencipta. Dalam ciri ini, hak-hak asasi manusia memperlihatkan keluhuran martabat manusia di atas makhluk ciptaan lainnya. Ciri kodrati dan spiri-tual ini tampak dalam kenyataan bahwa manusia tidak bisa menjalani kehidupannya sebagaimana layaknya tanpa hak-hak itu, dan dengan hak-hak itu manusia dapat lebih memuliakan Tuhan Sang Penciptanya. Ciri kodrati dan spiritual sekaligus mengan-dung ciri etis-moral, dalam arti, hak-hak asasi manusia mengungkapkan tuntutan-tuntutan dasar martabat manusia, sebagaimana diperjuangkan oleh Teori Hukum Kodrat. Tetapi selanjutnya karena tuntutan-tuntutan itu dirumuskan sebagai hak atau kewajiban yang konkret dan operasional, tuntutan-tuntutan itu dapat dimasukkan ke dalam Hukum Positif sebagai norma-norma dasar, dalam arti bahwa semua norma-norma hukum lainnya tidak boleh bertentangan dengan tuntutan-tuntutan dasar martabat manusia itu. Dengan demikian tuntutan Positivisme Hukum terpenuhi, bahwa hanya norma-norma hukum positif boleh digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak tuntutan-tuntutan dasar keadilan dan martabat manusia dimasukkan sebagai hak asasi ke dalam hukum positif, semakin terjamin juga bahwa hukum itu memang adil dan sesuai dengan martabat manusia.
Kedua, karena bersifat kodrati dan spiritual, maka keberlakuannya bersifat universal, untuk dan mengenai semua orang, di mana saja dan kapan saja, tanpa memandang jenis kelamin dan kondisi psiko-somatis, ras, agama, suku bangsa, negara, pandangan hidup, dan pandangan politik.
Ketiga, karena bersifat kodrati, spiritual, universal, maka hak-hak asasi pada hakikatnya bersifat supralegal dan menuntut dengan keras pemenuhannya dari pihak lain, termasuk negara. Maksudnya, hak-hak asasi tidak pernah boleh dan tidak pernah bisa dilanggar, diperkosa, dibatasi dan ditiadakan/dihapus oleh pihak mana pun termasuk Negara. Siapa pun tetap memiliki hak-hak asasi itu, kendatipun Negara, misalnya, dengan sengaja menetapkan suatu aturan hukum untuk membatasi, menia-dakan, atau mengingkarinya.
Ciri ketiga ini membawa konsekuensi-konsekuensi serius sebagai berikut: (a) dari dimensi etis-moral dan religius, hak-hak asasi menuntut penghargaan dan penghor-matan serta pelaksanaannya demi keluhuran martabat pribadi manusia sebagai makhuk ciptaan Tuhan; (b) dari dimensi politik, hak-hak asasi manusia menuntut masyarakat, termasuk Negara, untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkin-kan setiap warganya mengembangkan potensi-potensi dan bakatnya, untuk pada gilirannya berbakti kepada bangsa dan negara secara lebih berbobot. Di sini, terbuka kemungkinan bagi setiap warga negara untuk menuntut dari masyarakat dan negara perlakuan yang adil (keadilan sosial). Ini berarti hak-hak asasi dipakai sebagai alat politik bagi rakyat. (c) dari dimensi legal, hak-hak asasi menuntut sanksi hukum bagi pihak mana pun, termasuk Negara, yang melakukan pelanggaran, pemerkosaan atau penghilangan hak-hak asasi warga Negara.
II. Mengapa Mahasiswa Perlu Mempelajari Hak Asasi Manusia
Dalam rangka pembentukan kepribadian, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara, para mahasiswa perlu mempelajari HAM. Tujuannya adalah:
1 Agar mahasiswa memahami dan menyadari bahwa dirinya maupun semua orang lain, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara, mempunyai hak-hak yang fundamental, yang harus dilindungi oleh siapa saja, termasuk oleh negara. Pemahaman akan hak-hak ini hendaknya menggerakkan mahasiswa untuk mem-bentuk kepribadiannya menjadi insan warga negara yang menghargai dan meng-hormati hak-hak asasi orang lain. Dalam penghormatan dan penghargaan itulah mahasiswa secara pribadi menunjukkan tanggung jawab dan peran sertanya dalam membangun bangsa dan negaranya.
2. Dengan pemahaman tersebut mahasiswa dapat mengkritisi dan menyatakan pandapatnya tentang tindakan dan perbuatan manakah yang tergolong pelanggaran HAM dan mana yang tidak, tentu saja termasuk mengkritisi oknum atau lembaga yang melakukan tindakan-tindakan itu. Dengan itu pula, mahasiswa bisa tampil sebagai pejuang-pejuang HAM, baik di tingkat lokal, nasional, maupun inter-nasional.
III. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia
1. Awal mula HAM sebagai Gagasan, Paradigma dan Kerangka Kon-septual
Apa yang dimaksud dengan ‘sejarah perkembangan HAM’ di sini lebih menyangkut hal-ihwal proses refleksi manusia sepanjang sejarah tentang gugus hak yang diklaim sebagai milik manusia sejak ia tercipta, yang dari hakikatnya adalah karunia pem-berian Tuhan, bukan pemberian pihak lain (termasuk negara), yang karena itu, tidak bisa seenaknya dilanggar atau dihapuskan pihak lain itu. Proses refleksi itu berawal ketika mulai tumbuh kesadaran akan nilai-nilai dasar kehidupan manusia seperti ‘kesamaan, kebebasan, dan solidaritas’. Pemicu lahirnya kesadaran itu adalah peng-alaman-pengalaman negatif dalam interaksi kehidupan, yang memperlihatkan seolah-olah manusia yang satu menganggap diri ‘superior’ atas manusia yang lain, lalu mengklaim diri “berhak” dan boleh seenaknya saja melakukan tindakan-tindakan negatif tertentu atas pihak lain itu, misalnya: memerangi, menguasai, menindas, atau melakukan kekerasan tertentu, yang pada hakikatnya bertentangan dengan keluhuran martabat manusia. Dengan demikian, hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma, dan kerangka berpikir tidak muncul secara tiba-tiba dalam kesadaran manusia; ia lahir dalam suatu proses refleksi yang panjang selama sejarah peradaban manusia.
Rumusan konsep-konsep tentang penjaminan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi dalam sejarahnya mengalami perkembangan muatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan muncul sebagai jawaban atas berbagai problem kemanusiaan. Kalau diperhatikan dengan saksama proses perumusan hak-hak asasi manusia hingga proses internasionalisasinya, tampaklah bahwa semua proses itu merupakan usaha serius manusia untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaannya. Terlepas dari perdebatan seputar pendasaran HAM itu sendiri, nampaknya dukungan terhadap upaya penegakan HAM di seluruh dunia harus tetap dilakukan, karena manusia sebagai makhluk yang berkesadaran dan berkebebasan harus dilindungi, apa pun alasannya.
Di bawah ini dikemukakan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah peradaban manusia, yang boleh dianggap sebagai tonggak-tonggak sejarah dalam proses refleksi tentang HAM itu.
1. Berawal dari Inggris: Inggris dikenal sebagai tempat kelahiran paham hak asasi manusia, dimulai dari (a) penanda-tanganan Magna Charta Libertatum di Inggris (1215) oleh Raja John Lackland atas desakan para bangsawan (baron) dan Gereja (Paus dan para klerus di Inggris) Isinya adalah: 1) Kekuasaan raja harus dibatasi: raja tidak kebal hukum dan harus bertanggung jawab pada rakyat; 2) Hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja; 3) Tak seorang pun warga negara merdeka dapat ditekan atau dirampas kekayaannya, diperkosa, diasingkan, atau dengan cara apa pun haknya dilanggar, kecuali berdasarkan kepentingan hukum; (b) penanda-tanganan Petition of Right (1628) oleh Raja Charles I atas desakan para utusan rakyat (House of Commons) , (c) menyusul pernyataan Habeas Corpus (1678); (d) penandatanganan Bill of Right (1689) oleh Raja William dari Oranye (William III) menggantikan Raja James II, sebagai hasil dari pergolakan politik dahsyat, yang disebut the Glorious Revolution.
Perkembangan pemikiran tentang HAM di Inggris dipengaruhi kuat oleh filsafat John Locke (1632-1704), yang disamping menuntut toleransi agama (kecuali terhadap orang Katolik dan ateis), mengemukakan pandangan bahwa semua orang diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah (natural rights) yang tidak dapat dilepaskan (inalienable) di antaranya termasuk hak atas hidup, kemerdekaan dan hak milik, tetapi juga hak untuk mengusahakan kebahagiaan.
2. Menyusul Amerika Serikat dan Prancis: Pada abad ke-18 terjadilah dua revolusi besar di dua negeri jajahan Inggris, yaitu Amerika Serikat (4 Juli 1776) dan Prancis (26 Agustus 1789). Gagasan-gagasan filosofis John Locke berpengaruh sangat kuat di dua negeri itu. Hal ini dapat dilihat di dalam Declaration of Indepen-dence Amerika Serikat, dan di dalam Declaration des droits de homes et des citoyens atau Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (Pernyataan tentang Hak-hak Manusia dan Warga Negara) di Prancis.
Dalam Declaration of Independence Amerika Serikat dinyatakan bahwa semua umat manusia dikaruniai oleh Tuhan YME beberapa hak yang tetap dan melekat pada kodrat kemanusian manusia. Bila ditanya: “Mengapa hak-hak tersebut bersifat asasi, tak tercabut, universal, independen dan internasional?”, maka jawabannya adalah “hak-hak tersebut adalah karunia pemberian Tuhan sejak manusia dicptakan; melang-gar hak-hak ini juga berarti melawan Tuhan.” Perumusan hak-hak asasi manusia secara resmi kemudian menjadi dasar pokok Konstitusi Negara Amerika Serikat (1787) yang mulai berlaku 4 Maret 1789. Lagi pula, dalam Bill of Rights of Virginia atau Virginia Declaration of Rights (1776) sangat terasa pengaruh filsafat John Locke, sejak kalimat-kalimat pertama. Di dalamnya tercantum daftar hak-hak asasi manusia agak lengkap yang pertama, hampir secara harfiah mengumandangkan gagasan John Locke.
Di Prancis, perjuangan hak asasi manusia sebenarnya telah diawali sejak Jean Jacque Rousseau. Namun perkembangan sejarah Amerika Serikat mempunyai pengaruh juga terhadap sejarah Prancis. Dan Revolusi Prancis adalah puncak perju-angan hak asasi itu. Di dalam Declaration des droits des hommes et des citoyens yang ditetapkan oleh Assemblee Nationale pada 26 Agustus 1789 tercantumlah hak-hak asasi manusia itu. Hak-hak asasi ini tampak dalam semboyan terkenal Revolusi Prancis: Liberte, Egalite, Fraternite: kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Di dalamnya dibedakan antara hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, yang dibawa ke dalam masyarakat, dan hak-hak yang diperoleh manusia sebagai warga masyarakat dan warga Negara. Disebutkan bahwa semua orang lahir dengan bebas dan sama haknya. Dia punya hak atas kebebasan, hak milik, hak atas keamanan, atas perlawanan terhadap penindasan. Sebagai warga negara, orang berhak untuk ikut serta dalam pembuatan undang-undang. Deklarasi ini pun masih mengaitkan ke-asasi-an hak-hak tersebut dengan Tuhan. Hal ini tampak dalam ungkapan-ungkapan awal pembacaan deklarasi tersebut oleh Majelis Nasional Prancis: “Di hadapan Tuhan yang Mahakuasa dan di bawah perlindungan-Nya.” Mekipun semangat Revolusi Prancis begitu menggebu dengan mengobarkan antipati terhadap Gereja dan mengedepankan semangat pencerahan (Auklarung), namun mereka tetap mendasarkan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia pada kodrat pemberian Tuhan.
Semua refleksi dan perumusan hak-hak asasi manusia ini diikuti oleh perkem-bangan paham filsafat tentang hak-hak asasi manusia yang dimotori oleh filsuf-filsuf seperti: Thomas Paine, John Stuart Mill dan Hegel selama abad ke-18 dan ke-19. Istilah “hak-hak asasi manusia” (human rights) mungkin mulai sering digunakan antara lain dalam buku “The Rights of Man” karya Thomas Paine dan buku “The Liberator” karya William Lloyd Garrison (1813).
Selama seluruh abad ke-19, kaum borjuis liberal memperjuangkan negara konsti-tusional dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia melawan pemerintah-pemerintah yang feodal dan absolutistik. Akan tetapi, abad yang sama menyaksikan kontestan baru yang masuk ke panggung perjuangan, yaitu: kaum buruh. Semula kaum buruh mendukung perjuangan kaum borjuis melawan sisa-sisa feodalisme. Tetapi sekaligus mereka memperjuangkan hak-hak mereka sebagai manusia pekerja, melawan kaum borjuis. Dari perjuangan mereka di bawah bendera sosialisme, lahirlah hak-hak asasi sosial. Dapat dikatakan bahwa sistem negara hukum demo-kratis dan sosial yang merupakan ciri khas bagi pola kenegaraan di Eropa Barat sekarang merupakan hasil perjuangan kaum borjuis dan gerakan buruh selama dua ratus tahun.
Dalam rangka mempertajam pemikiran tentang hak-hak asasi manusia, Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, pada awal abad ke-20, memperkenalkan empat macam hak asasi manusia, yang kemudian dikenal dengan “The Four Freedom”: (1) Freedom of Speech: kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat; (2) Freedom of Religion: kebebasan beragama; (3) Freedom from fear: kebebasan dari rasa takut; (4) Freedom from Want: kebebasan dari kemelaratan. Pandangan Roosevelt inilah yang di kemudian hari menginspirasi rumusan The Universal Declaration of Human Rights (1948) dari PBB.
3. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR – 1948) dari PBB : Inilah puncak sejarah perkembangan dari refleksi dan perumusan hak-hak asasi manusia. Dikatakan ‘puncak’, karena untuk pertama kalinya, negara-negara sedunia, tergerak oleh kekejian Perang Dunia II, merefleksikan, merumuskan, menanda-tangani serta memaklumkan hak-hak asasi manusia. Rumusan hak-hak itu di dalam UDHR dipandang sebagai a moral, political, legal framework and as a guideline dalam membangun suatu dunia yang lebih aman, damai dan bebas dari ketakutan akan perang, penindasan, serta perlakuan yang tidak adil. Dengan demikian, UDHR memi-liki ciri universal dan internasional yang bersifat mengikat semua negara penanda-tangan. Terdapat suatu perbedaan mendasar UDHR dengan deklarasi-deklarasi sebelumnya, karena UDHR telah melunakkan ciri individualisme dari teori-teori klasik tentang hak-hak kodrati sebagai hak yang berasal dari Tuhan, dan lebih menekankan sifat egalitarianisme, yang membuat hak-hak asasi manusia mengalami internasionalisasi. Penilaian ini misalnya dapat dibaca di dalam “Making Sense of Human Rights (1996)” karya Louis Henkin dan James W. Nickel.
UDHR bukan sebuah perjanjian atau pakta; katakanlah semacam “Magna Carta Internasional”… suatu deklarasi yang tidak mengikat, sebagian merupakan tanggapan terhadap kekejian Perang Dunia II. Walaupun begitu, dewasa ini, ketika hak-hak asasi semakin disadari kepentingannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, UDHR semakin mendapat posisi yang tepat sebagai suatu komponen sen-tral dari hukum adat (customary law) internasional, karena UDHR sungguh merupa-kan upaya hukum internasional pertama untuk membatasi perilaku negara-negara sedunia dan menegaskan kewajiban-kewajiban mereka terhadap warga negaranya, mengikuti model kembaran hak-kewajiban: ada hak – ada kewajiban. Semua negara anggota PBB dituntut untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menerap-kannya sebaik mungkin di negaranya masing-masing hak-hak: sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan untuk menegaskan hak-hak ini sebagai bagian dari “fondasi kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia”. Alasan untuk hal ini terdapat di dalam Pembukaan UDHR: “pengakuan terhadap keluhuran martabat manusia dan kesa-maan semua manusia, serta hak-hak yang tak tergantikan dari segenap anggota umat manusia merupakan fundasi bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia”.
Tampak di atas adanya suatu perubahan arah dan fokus perjuangan demi pengakuan hak-hak asasi. Pada abad ke-19, kaum burjuasi liberal dan kaum buruh berjuang terutama untuk mencapai kedudukan yang sama dengan kelas-kelas yang mau memonopoli kekuasaan. Sekarang dalam abad ke-20, perjuangan demi peng-akuan hak-hak asasi tidak hanya terarahkan kepada pencapaian kedudukan yang sama, sebagaimana diperjuangkan oleh liberalisme dan sosialisme, melainkan juga kepada pembebasan diri dari penindasan oleh rezim-rezim fasis dan nasional-sosialis, oleh suatu sistem pemerintahan yang totaliter terhadap masyarakatnya sendiri atau sebagian dari padanya, tahun dua puluh sampai empat puluhan. Itulah yang terlihat dari Pernyataan hak-hak asasi sedunia yang pertama (The Universal Declaration of Human Rights—UDHR), yang diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948.
UDHR memandang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak-hak sipil dan politik sebagai satu-kesatuan yang tak terpisahkan, karena didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak yang berbeda hanya dapat meraih sukses kalau dikombinasikan satu dengan lainnya: “The ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his social, economic and cultural rights” — Ideal dari manusia bebas yang menikmati kebe-basan sipil dan politik dan kebebasan dari rasa takut dan kemelaratan/kemiskinan hanya dapat dicapai kalau kondisi-kondisi diciptakan sekian, sehingga setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik, juga hak-hak ekonomi, sosial dan buda-ya. Prinsip ini benar, karena tanpa hak-hak sipil dan politik, masyarakat/rakyat tidak dapat menuntut hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka. Sama juga halnya, tanpa mata pencaharian dan suatu masyarakat yang bekerja, masyarakat/rakyat tidak dapat menuntut atau merasa pasti dengan hak-hak sipil dan politiknya (Inilah prinsip yang dikenal sebagai tesis perut kenyang — the full belly thesis).
Kesatuan atau ketakterbagian dan kesaling-tergantungan seluruh hak asasi manusia ditegaskan pada thn 1993 dalam Vienna Declaration and Programme of Action: “All human rights are universal, indivisible and interdependent and related. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis” (Semua hak asasi manusia bersifat universal, tak terbagi dan saling-bergantung dan berhubungan. Komunitas internasio-nal harus menghormati hak-hak asasi manusia secara global dalam suatu sikap yang fair dan sama, atas dasar pijak yang sama, dan dengan tekanan yang sama). Pernya-taan ini sekali lagi didukung pada World Summit 2005 di New York (paragraf 121).
Walaupun UDHR diterima oleh negara-negara peserta penanda-tangan, secara praktis banyak negara tidak memberikan tekanan yang sama pada dua kelompok hak yang berbeda itu. Budaya-budaya Barat tertentu sering memberikan prioritas pada hak-hak sipil dan politik, kadang-kadang dengan mengorbankan hak-hak ekonomi dan sosial seperti hak atas kerja, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Misalnya, di Amerika Serikat tak ada akses umum kepada kebebasan perawatan kesehatan. Itu tidak berarti bahwa budaya-budaya Barat sama sekali melupakan atau mengabaikan hak-hak ini (Negara Sejahtera yang ada di Eropa Barat adalah bukti untuk hal ini). Sama halnya negara-negara eks blok Soviet dan Asia cenderung memberikan prioritas kepada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tetapi sering gagal untuk memberikan hak-hak sipil dan politik.
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan UDHR masih terkendala banyak faktor. Tidak semua negara anggota PBB serta-merta menanda-tangani formula indah itu, termasuk Amerika Serikat serta Negara-negara Eropa. Sebagaimana apa yang indah di atas kertas belum tentu elok juga dalam penerapannya di lapangan, demikian pula halnya UDHR yang sudah disepakati berbagai negara di dalam badan dunia itu. Akar-akar penindasan di berbagai negara ternyata tidak mudah dicabut dengan formula UDHR. Dibutuhkan refleksi dan perjuangan ekstra keras dari PBB agar UDHR betul ber-fungsi sebagai norma umum bagi semua negara di dunia.
Melihat berbagai kendala itu, maka setelah kurang lebih 18 tahun kemudian, PBB melahirkan lagi dua covenan, yaitu International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) dan Interna-tional Covenant on Civil and Political Rights (Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik), sebagai dua covenan yang membagi UDHR dalam dua bagian yang terpisah dan berjalan sendiri-sendiri. Pembagian ini merupakan usul negara-negara maju yang kapitalis, terutama negara-negara Barat, yang mempersoalkan relevansi dan kesesuai-an dari ketetapan-ketetapan yang ada tentang hak-hak asasi manusia, baik hak rakyat atas penentuan nasib sendiri maupun atas penguasaan sumber-sumber daya alam. Kecuali itu, menurut negara-negara Barat, hak-hak ekonomi dan sosial itu pada hakikatnya lebih merupakan aspirasi-aspirasi atau rencana-rencana, bukan hak-hak, oleh sebab realisasinya tergantung pada ketersediaan sumber daya dan pada teori ekonomi dan ideologi yang dianut. Juga, sarana-sarana yang dipakai untuk melak-sanakan dan memenuhi tuntutan hak-hak sosial dan ekonomi berbeda dari sarana-sarana yang dipakai untuk melaksanakan dan memenuhi tuntutan hak-hak sipil dan politik.
2. Perkembangan HAM di Indonesia — HAM dalam UUD 45
Dalam hal hak-hak asasi manusia di Indonesia, sejauh Pancasila Dasar Negara merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia sesungguhnya sudah menghayati hak-hak asasi itu jauh sebelum menjadi sebuah Negara. Sebut saja misalnya sejak abad ke-19, Raden Ajeng Kartini, sebagai salah seorang tokoh Emansipasi Wanita, telah mengungkapkan pemikirannya mengenai hak asasi manusia melalui surat-suratnya. Ia bahkan tampil sebagai salah seorang putri Indonesia yang dengan gigih memperjuangkan hak-hak asasi itu, khususnya untuk kalangan kaumnya, yaitu perempuan Indonesia. Demikian juga sederet nama pahlawan bangsa, baik laki-laki maupun perempuan.
Setelah menjadi Negara pada 17 Agustus 1945, Indonesia secara formal mencan-tumkan pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia itu di dalam Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27, 28, 29, 30, dan 33. Ini berarti, Indonesia sebagai Negara sudah melangkah lebih dahulu dari negara-negara lain sedunia yang tergabung dalam PBB, dalam hal pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB, 10 Desember 1948. Kalau The Universal Declaration of Human Rights terjadi pada 10 Desember 1948, Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 yang mencantumkan pengakuan dan peng-hargaan terhadap hak-hak asasi manusia itu sudah terjadi pada 18 Agustus 1945. Moh. Hatta dalam sidang BPUPKI dengan jelas mengatakan: “Walaupun yang dibentuk itu Negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga Negara, agar jangan sampai timbul Negara kekuasaan atau ‘Maachtstaat’, atau negara penindas”.
2.1 Paham HAM Seturut Rumusan Bangsa Indonesia dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD ’45: Sebuah Analisis
Analisis terhadap rumusan HAM dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD ’45 membantu kita untuk melacak kembali dan menemukan alam pikiran dan suasana lahir-batin yang melatar-belakangi dan mendasari paham HAM yang terkandung dalam rumusan itu pada saat disusun, serta yang mendorong penghayatan dan peng-amalannya secara konkret.
2.1.1 Pembukaan UUD ‘45
Pembukaan UUD 1945, yang dipandang sebagai sumber normatif bagi hukum positif Indonesia, sarat dengan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Alinea 1 menyatakan dengan tegas, bahwa: “….kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikema-nusiaan dan perikeadilan…”. Alinea ini mengandung pengakuan yuridis yang tegas terhadap hak asasi manusia atas kemerdekaan. Pengakuan yang sama terdapat di dalam rumusan UDHR pasal 1: “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”. Frase “…kemerdekaan adalah hak segala bangsa” dalam alinea ini mau mengemukakan paham, bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya bukan saja kemerdekaan manusia sebagai makhluk individu, melain-kan juga kemerdekaan manusia sebagai makhluk sosial, sebagai suatu masyarakat bangsa. Di sini pun tersirat paham bangsa Indonensia tentang “manusia” sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Dalam konteks hak asasi, paham ini menyiratkan pula kewajiban asasi manusia sebagai suatu keharusan kodrati.
Alinea III berbunyi: “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaannya.” Alinea ini menegas-kan pengakuan bangsa Indonesia akan beberapa nilai dasar hidup manusia sbb.: (1) iman akan Allah sebagai Pencipta Maha Kuasa yang senantiasa mengasihi dan memelihara manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya dengan rahmat-rahmat-Nya. (2) manusia Indonesia pada hakikatnya sama dengan manusia lain di muka bumi ini, yaitu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bangsa Indonesia pun berhak atas kemerdekaan dirinya dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. Dalam status sebagai ciptaan Tuhan ini, kemerdekaan diyakini sebagai bentuk kasih karunia Allah dan bentuk pemeliharaan dan penyertaan-Nya atas bangsa ini. Dan sebagai bentuk kasih karunia Allah, kemerdekaan ini hendak diperkembang-kan dalam suatu perikehidupan kebangsaan yang bebas sebagai penghayatan dan pengamalan iman akan Tuhan. (3) Alinea ketiga ini menegaskan juga nilai kebebasan beragama bagi setiap warga Negara Indonesia, yang dalam Batang Tubuh UUD 1945 tercantum di dalam Pasal 29 terutama ayat (2). Bangsa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warganya untuk memeluk agama yang sesuai dengan iman-kepercayaannya, dan beribadah sesuai iman-kepercayaannya itu. Nilai ini selaras dengan Pasal 18 UDHR: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama, termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara sendiri maupun bersama-sama orang lain di tempat umum maupun tempat sendiri”.
Alinea IV berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu peme-rintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehi-dupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemer-dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hukmat kebi-jaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Alinea ini menegaskan aliran pengertian negara persatuan, sebagai suatu “perseku-tuan hidup bersama” (convivium) yang didirikan atas dasar konsensus para pendiri Negara. Negara persatuan mengatasi segala paham golongan dan paham perse-orangan, melindungi seluruh rakyatnya dan seluruh tanah tumpah darahnya, dan berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Negara persatuan ini berdasar atas suatu Undang-Undang Dasar, yaitu UUD ’45, sebagai norma hukum, di atas mana terlaksanalah kehidupan bersama beserta seluruh aktivitasnya demi kesejahteraan umum seluruh rakyat. Sebagai negara persatuan, Indonesia menegas-kan diri sebagai negara yang (a) demokratis, berdasarkan kedaulatan rakyat, artinya: berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan, (b) berdasar atas Ketu-hanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkan-dung di dalamnya kewajiban Negara, khususnya para penyelenggara Negara, untuk membina dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral kerakyatan yang luhur.
Dari kacamata hak-hak asasi manusia, tak dapat dipungkiri bahwasanya tujuan-tujuan yang digariskan di dalam alinea ke-4 ini menyiratkan pemahaman Indonesia akan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial sekaligus hak-hak asasi-nya. Semua hak asasi manusia yang dikumandangkan baik di dalam UDHR maupun di dalam dua Covenannya: hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan kultural, sudah tercantum di dalam alinea ke-4 ini.
2.2.2 Batang Tubuh UUD ’45: Bab XA – Pasal 28A sampai dengan 28J
a. Sejak awal, dalam UUD 45 yang asli, hal ihwal HAM dinyatakan hanya secara implisit/tersirat, tidak secara eksplisit/tersurat. Dikatakan bahwa selama sidang-sidang BPUPKI, terjadilah pro dan kontra tentang masalah HAM ini. Ada kelompok yang menyetujui pencantuman HAM secara eksplisit, ada juga kelompok lain yang lebih menghendaki pencatuman HAM secara implisit, demi menghindari penilaian, bahwa Negara RI adalah negara yang menganut paham liberalisme. Akhirnya pandangan kelompok kedualah yang disepakati, yaitu bahwa HAM pada hakikatnya diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Repbulik Indonesia, namun tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi terkandung secara implisit dalam:
1) Pasal 27, yang berbunyi: “setiap warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. – Tiap- tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
2) Pasal 28 berisi tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan mengeluarkan pikiran baik dengan lisan maupun tulisan.
3) Pasal 29 berisi tentang kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama-nya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
b. Dalam UUD RIS 1949 dan UUDS 1950: Dalam UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, istilah Hak Asasi Manusia dimodifikasi menjadi Hak dan Kebebasan Dasar Manusia.
1) Dalam UUD RIS 1949 yang terdiri dari 197 pasal, Hak dan Kebebasan Dasar Manusia tercantum dalam pasal 7 – 33 (Bagian V).
2) Dalam UUDS 1950 yang terdiri dari 146 pasal, Hak dan Kebebasan Dasar Manusia tercantum dalam pasal 7 – 34 (Bagian V).
c. Dalam Periode 1957-1959: Dalam sidang-sidang Konstituante terjadi perde-batan tentang dimuat-tidaknya HAM dalam UUD yang akan datang; sayang, bahwa sebelum terjadi kesepakatan, Konstituante dibubarkan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
d. Dalam Masa Orde Baru:
1) Dalam TAP MPR No. II/1978 tentang P4 (Eka Prasetya Panca Karsa). Dalam penjelasan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dinyatakan: “Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME yang sama derajat, yang sama hak dan kewajiban asasinya”.
2) Dalam TAP MPR No. IV/1978 tentang GBHN dan GBHN 1983 dinyatakan: “Dalam usaha pembangunan hukum nasional perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk penyusunan perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warganegara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD 1945”.
3) Dalam GBHN 1988, perumusan GBHN 1978 + 1983 diubah menjadi: “Dalam usaha pembangunan hukum perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk mengem-bangkan dan menegakkan secara serasi hak dan kewajiban asasi warganegara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD 1945”.
e. Dalam Era Reformasi: Reformasi atas birokrasi dan kehidupan nasional mempunyai korelasi positif terhadap HAM. Perubahan paradigma dan perilaku birokrasi dari “pengaturan, pengendalian, dan pembinaan” menjadi “pelayanan, pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan” dipandang memberi kontribusi besar bagi upaya menekan praktik pelanggaran HAM dan memperkuat perlindungan HAM.
f. Dalam UUD 1945 yang diamandemen 4 kali: Dalam periode reformasi, di mana amandemen terhadap UUD 45 terjadi sebanyak 4 kali, HAM tetap mendapat perhatian khusus dengan adanya sebuah Bab Khusus dengan 10 Pasal, berjudul: “Hak Asasi Manusia”, yaitu Bab XA dengan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Peng-khususan sebuah Bab dengan judul yang terang dalam sebuah Undang-Undang Dasar menunjukkan betapa para penyelenggara Negara menganggap persoalan yang dibi-carakan dalam bab khusus itu sebagai suatu tuntutan yang penting dan mendesak dalam menyelenggarakan kehidupan Negara. Itulah yang terjadi dengan UUD ’45 yang diamandemen. Menilik isi kesepuluh pasal itu, dapat dikatakan bahwa isi dari rumusan dalam pasal-pasal tersebut sesuai dengan pasal-pasal dalam The Universal Declaration of Human Rights dari PBB. Tampak suatu penekanan baru yang signi-fikan, karena selama 4 kali amandemen, hak-hak asasi manusia dinyatakan secara eksplisit dan terinci.
Hal ini tidak berarti bahwa Indonesia tidak mengalami masalah dalam hal peng-hayatan dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Dalam hal penghayatan dan pelak-sanaan, boleh dikatakan bahwa sejak merdeka hingga kini, dalam semua periode sejarahnya, Indonesia tidak sepi dari berbagai kasus pelanggaran HAM, baik berat maupun ringan, dilakukan baik oleh penguasa maupun oleh oknum-oknum penegak hukum, hampir di seluruh pelosok tanah air, dari pusat hingga ke daerah-daerah, dalam hampir semua aspek kehidupan bernegara. Faktor-faktor penyebabnya dapat disebutkan antara lain: kepemimpinan yang bermental feodalistik dalam diri para penyelenggara Negara, keserakahan akan kuasa dan harta yang menyuburkan praktek-praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan diskriminasi, monopoli kebenaran, dll.
Walaupun cakupan pasal-pasal tersebut cukup luas, namun rumusan:
(a) Pasal 27 UUD 1945 (asli, sebelum amandemen) tentang: “Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah” tetap ada, tidak diganti.
(b) Pasal 28 UUD 1945 (asli, sebelum diamandemen) tentang: “Kemerdekaan ber-serikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan” juga tetap ada; rumusan amandemen tercantum dalam pasal 28E ayat 3, berbunyi: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
(c) Pasal 29 UUD 1945 (asli, sebelum diamandemen) tentang: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu” tetap ada; dalam amandemen, hal kebebasan beragama itu dicantumkan dalam pasal 28E dengan rumusan:
1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya,” dan ditambah “memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggal-kannya, serta berhak kembali”.
2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
Khusus dalam hal kebebasan beragama, kita melihat bahwa dalam rumusan UUD 1945 yang diamandemen, tampak suatu pergeseran tekanan selaras dengan paham hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada setiap orang, karena merupakan karunia pemberian Tuhan YME, bukan pemberian Negara. Rumusan asli pasal 29 UUD 1945 menekankan hak kebebasan itu sebagai pemberian Negara atau kewajiban negara untuk memberikan kebebasan kepada setiap warganegara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Dalam rumusan amandemen, hal kebebasan beragama itu sudah diakui secara tegas sebagai hak asasi individu warganegara, bukan lagi sebagai pemberian dan/atau kewajiban Negara: “Setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya”.
Agar kita lebih memahami hal ‘hak-hak asasi manusia’ seturut rumusan UUD ’45 yang diamandemen, baiklah di sini dikemukakan secara menyeluruh Bab XA beserta kesepuluh pasalnya yang membicarakan secara khusus hal ‘hak-hak asasi manusia’ itu.

BAB XA
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara.
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendi-dikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dari wilayah Negara dan meningkatkannya serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap yang sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diabil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pemba-tasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Menyimak isi UUD ’45 Bab XA beserta kesepuluh pasalnya di atas, tampak bagi kita adanya suatu kemajuan signifikan yang menggembirakan dalam hal pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia; terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan dalam praktik perlindungan HAM. Indonesia, sekurang-kurangnya secara konstitu-sional, memiliki suatu dasar hukum bagi pelaksanaan HAM dan payung hukum dalam perlindungan warganegara terhadap setiap bentuk pelanggaran HAM. Cakupannya sudah meliputi semua hak asasi manusia sebagaimana ditekankan dalam UDHR, yaitu hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial dan kultural/budaya. Kemajuan ini tidak saja baru terjadi pada zaman Reformasi sekarang ini, melainkan sudah terjadi sejak zaman Orde Baru, di penghujung rezim Soeharto, dengan terben-tuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Sebagai satu Negara Hukum atau Negara Konstitusional, atau Negara Demokrasi Konstitusional, terbentuknya KOMNAS HAM memperlihatkan kesungguhan Indonesia untuk mem-perkokoh identitas dirinya, oleh sebab pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara hukum, atau negara konstitusional, atau negara demokrasi konstitusional. KOMNAS HAM sebagai satu Lembaga Negara memiliki constitutional importance yang sama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara.
Sebagaimana kita tahu, KOMNAS HAM dikukuhkan keberadaannya dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia. Dalam 105 pasalnya, Undang-Undang ini berbicara tentang berbagai macam aturan hukum tentang hak asasi manu-sia, perlindungan hak asasi manusia, pembatasan terhadap kewenangan pemerintah serta KOMNAS HAM sebagai lembaga pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan Undang-Undang ini, Indonesia secara konstitusional memasuki suatu era baru pembangunan masyarakat Indonesia yang demokratis, yang melindungi hak-hak asasi manusia. Tersedia paling tidak suatu payung hukum yang melindungi warga negara dari berbagai praktik pelanggaran HAM.
3. Klasifikasi Hak Asasi Manusia
3.1 Franz Magnis Suseno: Empat kelompok Hak Asasi Manusia
Sebelum menguraikan klasifikasi Hak Asasi Manusia menurut “The Universal Declaration of Human Rights” dari PBB bertanggal 10 Desember 1948, kami menge-mukakan terlebih dahulu klasifikasi hak asasi manusia dari perspektif Etika Politik menurut garis pemikiran Prof. Dr. Franz Magnis Suseno dari sudut pandang Etika Politik. Etika Politik membagikan hak-hak asasi manusia sebagai berikut:
a. Hak-hak Asasi Negatif atau Liberal: Kelompok hak asasi ini diperjuangkan oleh liberalisme yang pada hakikatnya untuk melindungi kehidupan pribadi dari campur tangan negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Hak-hak asasi itu berda-sarkan kebebasan dan hak individu untuk mengurus diri sendiri, dan oleh karena itu juga disebut hak-hak kebebasan, misalnya, hak asasi hidup, keutuhan jasmani, perlin-dungan terhadap hak milik, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, berkumpul dan berserikat dan lain-lain. Hak-hak ini disebut negatif karena dirumuskan dengan kata “tidak”: tidak dikatakan apa yang boleh, melainkan apa yang tidak boleh dilakukan, misalnya: “Kehidupan individu tidak boleh dicampuri oleh pihak-pihak luar”.
b. Hak-hak Asasi Aktif atau Demokratis: Kelompok hak-hak asasi ini merupakan hak-hak demokratis yang diperjuangkan oleh kaum Liberal dan Republikan. Dasar dari hak-hak ini adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat, yaitu faham yang menya-takan bahwa rakyat-lah yang berdaulat, bukan raja atau sekelompok penguasa. Hak-hak itu disebut aktif karena merupakan hak atas suatu aktivitas manusia, yaitu hak untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Hak-hak demokrasi menen-tang anggapan tradisional dan feodal, bahwa ada orang atau golongan-golongan tertentu yang karena derajat atau pangkatnya mempunyai hak khusus untuk meme-rintah dan menguasai negara. Hak-hak demokrasi mau menegaskan bahwa tidak ada pemerintah yang sah, kecuali kekuasaan mereka berdasarkan penugasan oleh rakyat (pemerintah sebagai mandataris rakyat).
c. Hak-hak Asasi Positif: Apabila hak-hak negatif meniadakan campur tangan negara dalam urusan pribadi manusia, maka sebaliknya hak-hak positif justru menun-tut campur tangan negara dalam bidang tertentu. Terdapat pelayanan yang wajib diberikan oleh negara, misalnya hak asasi perlindungan hukum. Di sini termasuk hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, hak agar suatu pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki tidak dibiarkan, hak-hak yang menjamin keadilan di pengadilan. Juga masuk hak warga masyarakat atas kewarganegaraan. Hak perlindungan hukum merupakan hak asasi yang paling tua.
d. Hak-hak Asasi Sosial: Hak-hak asasi sosial ini merupakan perluasan paham tentang kewajiban negara dan merupakan hasil kesadaran yang tumbuh pada kaum buruh dalam perjuangan mereka melawan kaum borjuis (pemilik modal termasuk para bangsawan) untuk memperoleh hasil kerja mereka (kompensasi/gaji dan fasilitas) yang wajar. Sebelum pengakuan terhadap hak-hak asasi sosial ini, kaum buruh tidak berdaya menghadapi para pemilik modal untuk memperoleh gaji dan fasilitas yang memadai. Walaupun para buruh tidak terikat dalam suatu perjanjian kerja, tetapi karena yang memerlukan pekerjaan adalah buruh, maka buruh terpaksa menerima syarat-syarat kerja yang ditentukan secara sepihak oleh majikan.
3.2 Klasifikasi Hak Asasi Manusia dalam THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dilahirkan oleh sebuah Komisi PBB, dipimpin oleh Eleanor Roosevelt, dan pada pada 10 Desember 1948 secara resmi diterima oleh PBB. UDHR memuat 38 pasal, menjelaskan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan yang fundamental, yang harus dinikmati oleh seluruh umat manusia. Hal ini selaras dengan pasal 1 Piagam PBB yang menegaskan salah satu tujuan PBB, yakni untuk mencapai kerja sama internasional dalam mewujudkan dan mendorong penghargaan atas hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan yang mendasar bagi semua orang, tanpa membedakan suku bangsa, kelamin, bahasa maupun agama. Pada awal-nya deklarasi ini hanya mengikat secara formal dan moral anggota-anggota PBB, tetapi sejak 1957 dilengkapi dengan tiga perjanjian, yaitu: (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.; (2) International Covenant on Civil and Political Rights; (3) Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights.
Ketiga dokumen ini diterima PBB 16 Desember 1966. Negara mana pun diberi kesempatan untuk meratifikasinya, dan ratifikasi itu menandakan bahwa Negara ter-ikat dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dokumen tersebut, yang bertujuan memberi perlindungan atas hak-hak (rights) dan kebebasan (freedoms) pribadi manu-sia, semua individu yang berdiam di wilayah negaranya, dan mengakui kekuasaan pengadilan hak-hak yang diakui dalam kovenan-kovenan itu, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul kebangsaan atau sosial, harta milik, kelahiran atau status lainnya. Meskipun telah disepakati secara aklamasi oleh sejumlah negara anggota PBB, namun baru 10 tahun kemudian perjanjian itu dapat diberlakukan. Hal ini disebabkan pada thn 1976, baru 35 negara bersedia meratifikasi. Bahkan tidak berbeda dari Indonesia, negara-negara yang merasa dirinya “champion” dalam hak-hak asasi manusia, seperti USA dan Inggris hingga awal dekade 1990-an belum meratifikasi kedua kovenan tersebut.
UDHR dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) macam hak, yaitu: Personal, Legal, Sipil dan Politik, Subsistensi, Ekonomi, Sosial dan Kultural.
1. Hak-hak yang termasuk Hak Personal: Hak Personal merupakan jaminan minimum yang perlu ada untuk kebutuhan jasmaniah, di antaranya: (a). hak untuk hidup (pasal 3); (b). perlindungan dari diskriminasi atas dasar seks, warna kulit, ras, agama, bahasa atau pandangan politik (pasal 2) (c). pelarangan atas perbudakan (pasal 4); (d). perlindungan atas tindakan kekerasan seperti penyiksaan serta hukuman yang merendahkan martabat manusia (pasal 5); (e). persamaan di depan hukum (pasal 6 dan 7); (f). hak untuk menjadi warganegara suatu negara termasuk mengubah kewar-ganegaraannya (pasal 15).
2. Hak-hak yang termasuk Hak Legal: Hak Legal adalah perlindungan bagi seseorang yang berhubungan dengan sistem hukum dalam suatu negara, di antaranya: (a) untuk tidak diperlakukan dalam penangkapan dan penahanan sewenang-wenang atau dibuang (pasal 9); (b) pengadilan yang adil (pasal 10); (c) perlakuan terhadap seseorang sebagai tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikannya (pasal 11); (d) untuk tidak mencampuri kehidupan seseorang seperti keluarga, rumah tangga, surat menyurat, serta mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang (pasal 20).
3. Hak-hak yang termasuk Hak Sipil dan Politik: Hak Sipil dan Politik adalah hak yang dibutuhkan untuk memperkuat warganegara dalam berpartisipasi dalam mengontrol negara, di antaranya: (a). hak untuk ikut serta dalam proses pemerintahan baik secara langsung atau melalui wakil-wakilnya (pasal 21 ayat 1); (b). hak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintah negaranya (pasal 21 ayat 2); (c). hak ikut Pemilu yang dilakukan secara teratur, rahasia dan bebas (pasal 21 ayat 3).
4. Hak-hak yang termasuk Hak Subsistensi: Hak Subsistensi adalah hak untuk menjamin adanya sumber daya guna menunjang kehidupan minimum, di antaranya: (a). hak atas tingkat kehidupan yang menjamin kesehatan, makanan, perumahan, perawatan kesehatan, ketiadaan mata pencaharian (pasal 25 ayat 1); (b) Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan khusus (pasal 25 ayat 2).
5. Hak-hak yang termasuk Hak Ekonomi: Hak Ekonomi adalah hak untuk menjamin kehidupan yang layak sebagai manusia yang bermartabat, di antaranya: (a). hak akan social security (jaminan sosial) (pasal 22); (b) hak untuk memperoleh dan memiliki pekerjaan, membentuk Serikat Buruh, hak untuk memperoleh pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama (equal pay for equal work). Upah yang adil dan layak untuk kehidupan diri dan keluarganya sebagaimana layaknya manusia yang bermartabat, serta berbagai perlindungan sosial lainnya (pasal 23); (c) hak untuk istirahat dan bersenang-senang, termasuk pembatasan jam kerja dan hak cuti dan liburan dengan pembayaran (pasal 24).
6. Hak-hak yang termasuk Hak Sosial dan Kultural: Hak Sosial dan Kultural adalah hak yang melindungi kehidupan pribadi dan budayanya, di antaranya: (a) hak untuk kehidupan pribadi (pasal 12); (b) hak untuk menikah dan membina rumah tangga (pasal 16); (c) hak untuk memperoleh pendidikan (pasal 26); (d) hak untuk menikmati hasil kebudayaannya (pasal 27).
IV. Dasar Penetapan Hak-hak Asasi
Pertanyaan pokok yang mau dijawab di sini adalah: Atas dasar apa sesuatu dianggap atau ditetapkan sebagai hak asasi? Apakah penetapan suatu tuntutan sebagai hak asasi mempunyai dasar objektif? Jawaban atas pertanyaan ini harus bertolak dari fungsi paham hak asasi, sebagai cara untuk mempositifkan keyakinan-keyakinan prapositif tentang keadilan dan martabat manusia. Dalam hal ini, ingatlah tuntutan hukum kodrat terhadap hukum positif (hukum Negara). Hukum kodrat menuntut hukum positif (hukum Negara) agar sesuai dengan standar-standar moral pra-positif. Tuntutan ini terpenuhi dengan merumuskan standar-standar moral pra-positif itu dalam bentuk hak konkret, yang dapat dimasukkan ke dalam hukum positif sendiri, sebagai jaminan bahwa hukum itu tidak melanggar norma prapositif itu.
Jadi, hak-hak asasi merupakan usaha untuk menerjemahkan keyakinan-keyakinan tentang martabat manusia ke dalam bahasa hukum yang konkret. Tujuannya ialah agar hak-hak itu seperlunya dapat dipaksakan pelaksanaannya di depan pengadilan. Maka agar sesuatu diakui sebagai hak asasi, perlu disepakati perlakuan macam apa yang tidak sesuai dengan martabat manusia dan bagaimana keyakinan itu dapat dirumuskan sebagai hak. Bagaimana dua hal itu dapat dipastikan secara objektif? Jawabannya sangat sederhana, tetapi mempunyai banyak implikasi, yaitu perlakuan mana terhadap seseorang yang tidak sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, diketahui oleh masyarakat. Bukan si filosof dan ahli etika dan bukan juga si ahli hukum yang, dengan salah satu metode “ilmiah”, menetapkan implikasi-implikasi konkret martabat manusia, melainkan masyarakat – di mana tiga ahli itu tentu termasuk dan boleh saja memainkan peranan sebagai perangsang dan pembangkit kesadaran. Tetapi perlakuan apa atau perlakuan yang bagaimana, yang akhirnya disepakati sebagai bertentangan dengan martabat manusia, harus disepakati oleh masyarakat. Jadi, penetapan suatu tuntutan sebagai hak asasi, itu adalah hasil suatu proses dialogal dalam masyarakat yang sering berlangsung lama. Awal dari proses itu sering berupa pengalaman negatif, misalnya pengalaman ketidakadilan atau pengalaman diperlakukan secara tidak wajar. Pengalaman-pengalaman negatif itu lama-lama dilihat bukan sebagai suatu peristiwa dalam isolasi, melainkan sebagai pelanggaran prinsipiil terhadap apa yang wajar dan adil terhadap sesama manusia. Semakin disadari bahwa pelanggaran itu secara prinsipiil perlu dinyatakan sebagai tak adil dan jahat, dan bahwa semua orang berhak untuk tidak diperlakukan seperti itu. Maka disadari bahwa perlakuan macam itu harus ditolak, karena bertentangan dengan martabat manusia. Akhirnya, tercetuslah rumusan bahwa setiap orang, berdasarkan martabatnya sebagai manusia, berhak atas perlakuan tertentu, misalnya atas kemer-dekaannya. Jadi, hak-hak asasi tidak diciptakan dari udara kosong, melainkan diciptakan dari dan mengungkapkan sejarah pengalaman sekelompok orang yang secara mendalam mempengaruhi cara seluruh masyarakat menilai kembali tatanan kehidupannya dari segi martabat manusia. Sejarah itu berwujud penderitaan, ketidak-adilan, dan pemerkosaan. Atas pertanyaan: Atas dasar apa tuntutan itu kautetapkan sebagai hak asasi?, mereka jawab: Karena kami tidak tega melihat seorang manusia diperlakukan tidak seperti itu – di mana kemudian para filosof dapat, dan memang sebaiknya, menjelaskan belakangan, bahwa hak asasi itu memang dapat dimengerti dari latar belakang prinsip-prinsip moral dasar interaksi manusiawi. Tetapi yang primer dan menentukan adalah tekad dalam masyarakat sendiri.
Secara historis memang itulah cara daftar-daftar hak asasi manusia berkembang. Hak-hak kebebasan pertama dikemukakan melawan kesewenangan raja-raja absolut abad ke-17. Penduduk Amerika Utara menciptakan daftar hak-hak asasi manusia berda-sarkan pengalaman pahit mereka di Inggris dulu, dan kemudian sebagai orang jajahan. Hak-hak sosial mencerminkan sejarah perjuangan kaum buruh yang mem-bawa mereka dari keadaan melarat dan terhisap menjadi golongan masyarakat yang percaya diri dan terhormat. Begitu pula perjuangan demi hak-hak asasi manusia masa kini lahir dari pengalaman kezaliman. Setiap hak asasi merupakan hasil perkem-bangan kesadaran umum dalam salah satu golongan masyarakat. Hanya karena akhirnya sebagian besar masyarakat yakin, bahwa segi kemanusiaan itu memang harus dijamin, hak itu mendapat pengakuan sebagai hak asasi dalam daftar-daftar resmi yang akhirnya memperoleh kedudukan hukum. Begitu misalnya hak-hak kemerdekaan yang dicetuskan oleh filosof John Locke pada akhir abad ke-17 dima-sukkan ke dalam Bill of Rights of Virginia sembilan puluh tahun kemudian.
V. Kewajiban Asasi
Paham hak-hak asasi sosial menimbulkan kesulitan yang serius, karena tidak dapat dituntut di muka pengadilan; tidak seperti hak-hak asasi lainnya. Misalnya, ketika seseorang ditolak bekerja di salah satu instansi pemerintah atau swasta, hanya karena alasan agama, hal mana menunjukkan perlakuan diskriminasi, pada prinsipnya orang itu dapat mengadu ke pengadilan. Tetapi kalau dia tidak menemukan pekerjaan, dia tidak dapat mengadu melawan negara di pengadilan. Padahal suatu hak hukum seharusnya dapat dituntut di muka pengadilan.
Kesulitan itu menunjukkan bahwa kerangka kita terlalu sempit, kalau paham “hak asasi”, kita batasi hanya pada hak-hak hukum saja. Hak-hak asasi positif dapat kita tampung dalam suatu kerangka yang mengoperasionalisasikan tuntutan-tuntutan mar-tabat manusia dalam dua bentuk: sebagai hak hukum atau sebagai kewajiban politik. Hak asasi atas pendidikan lantas berarti kewajiban (politik) negara untuk menempuh semua daya upaya guna menjamin sarana pendidikan yang memadai bagi segenap anggota masyarakat. Hak itu tidak dapat dituntut secara individual di peng-adilan, melainkan merupakan kewajiban politik yang harus ditagih secara politik juga. Jalan itulah yang untuk pertama kalinya dipakai oleh para pencetus Declara-tion of the Basic Duties of ASEAN Peoples and Governments.
Pengertian ini memang memperluas kerangka teoretis paham hak asasi manusia. Positivasi keyakinan-keyakinan dasar tentang martabat manusia yang diusahakan melalui paham “hak asasi manusia” tak perlu hanya dalam bentuk hak hukum, melain-kan boleh juga dalam bentuk kewajiban-kewajiban dasar politik yang pelaksanaannya merupakan tuntutan politis yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tuntutan itu dalam negara demokrasi ditagih melalui suara rakyat dalam pemilihan umum, sedangkan dalam negara yang tidak demokratis dijadikan fokus perjuangan untuk menciptakan demokrasi.
VI. Kemutlakan dan Relativitas Hak-hak Asasi Manusia
Pertanyaan pokok bagian ini adalah: Apakah hak-hak asasi harus dianggap berlaku universal dan mutlak atau relatif belaka?
Di satu pihak, hak-hak asasi nampaknya mesti berlaku dengan mutlak dan di mana-mana, karena hak-hak itu per definitionem melekat pada manusia karena ia manusia dan bukan karena salah satu cirinya yang sektoral atau regional. Maka, hak-hak asasi nampaknya berlaku bagi setiap orang tanpa kekecualian dan diskriminasi. Anggapan itu secara eksplisit diungkapkan dalam pembukaan banyak daftar hak-hak asasi. Di lain pihak, kita telah melihat bahwa kesadaran akan hak asasi manusia selalu timbul dalam suatu situasi sosial tertentu dan diperjuangkan oleh satu atau beberapa kelas sosial atau golongan tertentu pula. Jadi, hak-hak asasi itu bersifat relatif. Dua-duanya, baik universalitas maupun relativitas, punya alasannya masing-masing. Untuk men-jelaskan hal mutlak-relatifnya hak-hak asasi manusia, kita bertolak dari relativitas hak asasi manusia.
1. Relativitas Hak-hak Asasi Manusia
Hak-hak asasi manusia sudah jelas relatif dari dua sudut. Pertama, rumusan konkret sebuah hak asasi selalu hanya mungkin kurang lebih sesuai dengan apa yang mau dioperasionalisasikannya, yaitu sesuai dengan tuntutan tertentu martabat manusia. Suatu rumusan konkret tidak pernah sempurna; selalu masih dapat dibuat lebih tepat, lebih tajam, lebih jelas, kurang ambigu, dsbnya. Jadi, selalu masih ada kemungkinan untuk lebih memperbaikinya lagi. Tak ada rumusan “suci”. Dan itu berlaku pula dari segi isi suatu rumusan. Sebagai contoh: kiranya dapat disetujui bahwa keutuhan seseorang sebagai manusia dewasa tidak mungkin dijamin, apabila apa yang dimilikinya terus-menerus dicampuri oleh pelbagai pihak. Untuk mencegah campur tangan itu, tak perlu hak milik pribadi dinyatakan “sama sekali tidak boleh dicampuri oleh masyarakat” seperti yang dituntut John Locke. Tujuan dasar juga terjamin apabila hak asasi atas milik pribadi dirumuskan secara relatif, artinya, bahwa seperlunya, dan dengan menjamin keadilan, negara berhak membatasinya.
Kedua, suatu tuntutan martabat manusia dianggap perlu dirumuskan sebagai hak asasi selalu menunjuk pada sistem kekuasaan atau struktur sosial budaya tertentu yang mengancam harkat manusiawi kehidupan sebagian dari anggota masyarakat itu. Di luar konteks itu, hak-hak asasi tidak akan dimengerti dalam maksud yang sebe-narnya, akan dianggap asing, atau bahkan dianggap sebagai gangguan terhadap pola kehidupan sosial yang terasa sebagai cukup memadai. Misalnya, tidak masuk akal untuk menuntut agar masyarakat suku terasing memberikan kedudukan kepada hak-hak asasi manusia. Itu bukan hanya karena mereka misalnya, tidak mengenal pers dan oleh karena itu kebebasan pers tidak mempunyai arti bagi mereka, melainkan karena dalam lingkungan sosial budaya mereka, seluruh gagasan bahwa individu harus dilindungi terhadap kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, tidak masuk akal. Paham tentang martabat manusia sendiri dan tentang cara hidup yang sesuai dengannya tidak lepas dari struktur-struktur sosio-kultural masing-masing masyarakat.
Salah satu kesimpulan dari relativitas itu adalah bahwa daftar-daftar hak asasi manusia yang sudah dirumuskan tidak begitu saja dapat diambil oper oleh masya-rakat lain. Setiap bangsa harus merumuskan sendiri patokan-patokan dasar kehidupan bersama yang mereka anggap menjamin harkat manusiawinya, dengan bertolak dari kebutuhan dan cita-cita mereka sendiri.
2. Relativitas dari Relativitas Hak-hak Asasi
Akan tetapi relativitas hak-hak asasi manusia itu sendiri relatif juga. Bahwa rumusan-rumusan konkret selalu masih dapat diperbaiki justru menggarisbawahi bahwa apa yang mau dirumuskan sendiri perlu dipertahankan. Yang relatif adalah bentuk ungkapan, sedangkan apa yang mau diungkapkan justru dianggap mutlak.
Hal itu menjadi jelas kalau kita kembali ke situasi di mana paham hak asasi manusia lahir. Tidak dapat disangkal bahwa paham itu lahir pada zaman di mana struktur-struktur sosial, ekonomis, dan politis tradisional atau feodal mulai diganti dengan struktur-struktur masyarakat industri yang terutama ditentukan oleh rasionalisasi usaha di bidang ekonomi. Kebutuhan akan pengakuan hak-hak asasi manusia dengan jelas sekali muncul pada waktu hukum keuntungan ekonomis mau menjadi diktator pola kehidupan bersama manusia. Terhadap keganasan kekuatan-kekuatan ekonomis itu, dan kemudian terhadap kecondongan negara yang semakin totaliter, manusia individual – yang secara tradisional dilindungi oleh kesatuan kelompoknya – dirasa perlu dilindungi. Perlindungan itu tercapai di tingkat normatif dengan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan lain kata, karena kekuatan-kekuatan dalam masyarakat pascatradisional menggilas struktur-struktur sosial lama yang melindungi manusia individual, perlindungan itu harus diadakan secara khusus. Hak-hak asasi manusia bukan penyebab individualisme, melainkan sarana untuk melindungi manu-sia terhadap individualisasi ganas yang merupakan hasil mekanisme-mekanisme ekonomi pascatradisional. Hak-hak asasi dapat dipahami sebagai sarana untuk men-jamin keutuhan setiap manusia dalam struktur-struktur kemasyarakatan di mana perlindungan-perlindungan tradisional tidak efektif lagi.
Dalam arti ini, keberlakuan hak-hak asasi adalah universal dan absolut. Setiap penyangkalan terhadap hak-hak asasi dalam kerangka struktur-struktur sosial modern itu dengan sendirinya merupakan penghinaan dan penindasan terhadap manusia. Jadi, walaupun masyarakat-masyarakat tradisional tidak memerlukan jaminan manusia dalam bentuk itu, namun dalam masyarakat modern, hak-hak asasi perlu diberlakukan tanpa kekecualian dan di mana-mana, untuk menjamin agar manusia konkret selalu diperlakukan sebagai manusia. Sejarah perkembangan hak-hak asasi dari John Locke sampai dengan daftar kewajiban asasi ASEAN justru membuktikan hal itu. Ternyata “modemisasi” terus-menerus memaksa manusia untuk merumuskan patok-patok normatif baru yang tidak boleh dilindas.
Kenyataan ini lebih lanjut berarti bahwa semakin suatu masyarakat berkembang ke pola negara “modern” –– dengan ekonomi yang semakin terintegrasi ke dalam ekonomi dunia, usaha penggunaan teknologi “utara” untuk menaikkan produksi dan melancarkan hubungan komunikasi dalam dan luar negeri, individualisasi hubungan kerja (di desa pun orang harus mencari pekerjaan secara individual; mekanisme-mekanisme kegotong-royongan semakin menghilang) dan penciptaan administrasi negara modern –– semakin tercipta juga kondisi-kondisi sosial, ekonomis, politis, dan bahkan budaya yang dulu justru melahirkan hak-hak asasi manusia. Dengan lain kata, meskipun struktur-struktur sosial tradisional di Asia dan Afrika pernah sanggup menjamin manusia dalam martabatnya tanpa adanya sarana hukum seperti hak-hak asasi manusia, namun semakin struktur-struktur itu digeser oleh yang bersifat “modern”, semakin pula manusia Asia dan Afrika tidak terlindung lagi, kecuali hak-haknya sebagai manusia diakui dengan tegas.
Maka kita dapat menarik suatu kesimpulan. Tetap berlaku bahwa setiap masya-rakat dan negara sebaiknya merumuskan sendiri apa yang dirasakan perlu dijamin sebagai hak-hak asasi manusia. Tetapi tanpa pengakuan formal terhadap hak-hak asasi manusia, penjaminan keutuhan manusia-manusianya akan semakin sulit. Dalam kebanyakan negara Asia dan Afrika tahun 80-an abad ke-20, sudah menjadi terang benderang bahwa penyangkalan terhadap hak-hak asasi secara objektif bergan-dengan dengan pelbagai bentuk penindasan dan penghisapan. Argumen yang kadang-kadang kedengaran ialah bahwa paham hak asasi manusia tidak sesuai dengan kebudayaan nasional berbau munafik dan self serving: di satu pihak masyarakat dikontrol dengan ketat dengan tujuan pembangunan suatu ekonomi “modern”, di lain pihak sarana-sarana moral-normatif yang justru dikembangkan untuk menjamin manusia terhadap kekuatan-kekuatan itu, justru ditolak.
VII. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi
Semua uraian tentang hak asasi manusia yang kita kemukakan di atas mempunyai kaitan erat dengan rakyat: penduduk suatu negara. Rakyat inilah yang harus diper-hatikan seluruh hak asasinya, agar negara dapat mencapai apa yang menjadi makna dan tujuannya, dan rakyat sendiri dapat mengembangkan dirinya secara bebas dan menikmati apa artinya menjadi manusia dan menjadi warga negara. Hal ini benar, terlebih-lebih di dalam suatu sistem pemerintahan negara yang disebut demokrasi. Jelaslah bahwa “hak asasi manusia” punya kaitan erat dengan “demokrasi”. Tanpa menghormati dan menjunjung tinggi serta melaksanakan hak-hak asasi manusia, misalnya: kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas dan rahasia, penegakan hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran, hak berserikat, hak mendirikan partai politik, dan lain-lain, maka tidak mungkin ada demokrasi.
Tetapi bagaimana menguraikan kaitan erat antara hak-hak asasi dan demokrasi ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami mendasarkan uraian ini pada dua syarat esensial bagi demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan pada pandangan Robert A. Dahl tentang demokrasi .
Dorothy Pickles mengemukakan dua syarat esensial bagi demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Pertama, harus sanggup menyerap seakurat dan sebanyak mungkin opini rakyat tentang siapa yang pantas menjadi pemimpin pemerintahan dan wakil-wakilnya, dan tentang bagaimana mengelola dan menyelenggarakan kehidupan negara dalam segala aspeknya, agar negara sungguh memainkan peran-nya sebagai lembaga pemersatu dan penjamin kehidupan yang manusiawi bagi seluruh rakyat. Ini berarti sebagai satu ukuran minimum, harus ada pemilihan umum, partai-partai politik, dan organisasi pemungutan suara yang bebas (free voting) dalam pemilihan-pemilihan (umum) yang tidak korup pada kurun waktu yang relatif sering. Kedua, harus memberikan jaminan kepastian bahwa (a) mereka yang sudah dipilih oleh rakyat senyatanya melakukan apa yang dikehendaki rakyat sebagai pemilih, dan bahwa (b) mereka semua yang sudah dipilih itu dapat sewaktu-waktu diganti atau diberhentikan, manakala mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki rakyat pemilih, meskipun sedang aktif berkarya. Pemenuhan syarat ini tentu memer-lukan metode-metode bagaimana mengawasi kinerja pemerintah dan para wakil rakyat, dan bagaimana menjaga agar mereka selalu dapat berkontak dengan rakyat guna mengetahui dan menyerap opini-opini apa yang berkembang di tengah masya-rakat pemilih. Dengan kata lain, kinerja pemerintahan dalam suatu sistem pemerin-tahan demokratis memerlukan kontak, komunikasi, dan dialog terus-menerus antara yang memerintah dan yang diperintah. Lain halnya dengan sistem diktatoris, di mana para diktator dapat meraih kekuasaan dengan menggunakan berbagai cara dan sarana pemilihan, sebagaimana dilakukan Hitler, agar dapat meraih kekuasaan, dan sesudah meraih kekuasaan itu, berusaha mempertahankannya, atau dengan memanipulasi opini publik demi kepentingan mereka sendiri, atau dengan mengabaikan dan menindas kebebasan rakyat dalam mengungkapkan pendapatnya. Terpenuhinya dua syarat esensial ini telah dengan sendirinya mengandung makna pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi rakyat.
Robert A. Dahl mengemukakan lima nilai utama demokrasi: Pertama, adanya hak yang sama dan merata bagi seluruh rakyat. Kedua, adanya partisipasi aktif dari seluruh warganegara yang sudah dewasa dalam setiap proses pembuatan keputusan-keputusan kolektif yang mengikat seluruh warganegara. Ketiga, adanya pengertian dan pemahaman yang jelas (enlightened understanding) di pihak rakyat terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara, tidak terkecuali sistem birokrasi. Keempat, adanya kontrol akhir oleh rakyat (final control on the agenda by the demos), di mana setiap keputusan final atas suatu kebijakan negara berada di tangan rakyat. Kelima, adanya sifat inclusiveness: terbuka, akomodatif dan tidak diskriminatif.
Pelaksanaan kelima nilai utama demokrasi ini secara konsekuen sudah dengan sendirinya berarti pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi rakyat. Dalam kaitan erat lima nilai utama demokrasi itu, Robert mengatakan bahwa terdapat 8 hak asasi manusia yang harus dilaksanakan (prosedur minimum) agar demokrasi berjalan efektif, yaitu: (a) kebebasan untuk mendirikan dan ikut serta dalam organisasi, termasuk partai politik; (b) kebebasan menyatakan pendapat; (c) hak untuk memilih; (d) hak untuk dipilih dalam jabatan-jabatan publik; (e) hak pemimpin politik untuk dapat bersaing mendapatkan dukungan dan suara rakyat; (f) hak untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber alternatif; (g) pemilihan yang teratur, jujur, adil, rahasia; (h) adanya lembaga-lembaga yang dalam membuat kebijakan pemerintah tergantung pada suatu yang diperolehnya.
Dengan demikian, jelaslah bahwa antara hak-hak asasi manusia dan demokrasi terdapat suatu hubungan yang saling mengandaikan: hak-hak asasi dalam suatu Negara terpenuhi di dalam demokrasi; dan demokrasi tampak lebih cemerlang di dalam pelaksanaan hak-hak asasi rakyat. Dengan kata lain, tidak ada demokrasi, bila hak-hak asasi rakyat diinjak-injak oleh pemerintah Negara itu.
VI. Komnas HAM, Pengadilan HAM, Pengadilan HAM Ad Hoc
A. Komnas HAM
1. Hakikat, Tujuan, Visi dan Misi Komnas HAM
Pada awalnya Komnas HAM didirikan dengan Keppres No. 50 Thn. 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaannya dikukuhkan dengan dan didasarkan pada sebuah Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, yakni Undang-Undang No. 39 Thn. 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam-nya ditetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Komnas HAM pada hakikatnya adalah sebuah lembaga Negara yang mandiri, yang kedudukannya setingkat dan sama dengan lembaga-lembaga Negara lainnya, seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Fungsinya adalah melaksanakan peng-kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
Kedudukannya setingkat dan sama dengan lembaga-lembaga Negara lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian, karena Komnas HAM berkecimpung dalam suatu bidang yang vital, fundamental dan mutlak ada bagi keberadaan sebuah Negara Konstitu-sional atau Negara Demokrasi Konstitusional (constitutional democracy), yaitu hak-hak asasi manusia. Oleh sebab itu, dengan Komnas HAM, Indonesia sebagai satu Negara Konstitusional sesungguhnya menunjukkan iktikad dan perhatian besar terhadap hak-hak asasi manusia, sebagai semacam jaminan konstitusional; jaminan ini justru menambah kokohnya ciri pokok sebuah negara hukum atau kokohnya paham negara demokrasi konstitusional (constitutional democracy). Memang biasanya, lem-baga semacam Komnas HAM ini tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara (misalnya: UUD ’45), melainkan diatur dengan Undang-Undang saja. Itulah sebabnya di dalam UUD ’45, kita tidak menemukan suatu pasal pun tentang lembaga semacam Komnas HAM.
Namun, karena Komnas HAM didirikan secara khusus untuk tujuan: (a) menumbuh-kembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD ’45, serta Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan (b) meningkatkan perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia guna mengembangkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemam-puannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, maka keberadaannya sudah seharusnya dianggap sangat penting secara konstitusional. Apalagi, sumber Hukum Tata Negara tidaklah hanya terbatas pada Konstitusi tertulis. Karena itu, meskipun keberadaannya tidak tercantum (secara khusus) dalam UUD ’45, tetapi Komnas HAM dapat dikatakan memiliki sifat constitutional importance yang sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara. Akan tetapi, kalau toh harus dicarikan dasar keberadaan Komnas HAM dalam UUD ’45, maka kiranya Pasal 24 ayat (3) UUD ‘45 yang mengatur mengenai “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang” dapat dipan-dang sebagai landasan bagi keberadaan Komnas HAM sebagai salah satu lembaga Negara. Dengan pasal itu dapat dikatakan bahwa Komnas HAM juga memiliki ciri sebagai lembaga konstitusional, yang fungsinya berkaitan juga dengan kekuasaan kehakiman.
Visi Komnas HAM adalah “terwujudnya perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia bagi semua warga Negara.” Misinya adalah (a) meningkatkan kinerja menjadi lembaga yang profesional, berwibawa, dan dipercaya oleh masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan internasional; (b) menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manu-sia Indonesia seutuhnya dalam masyarakat yang terintegrasi agar mampu berparti-sipasi dalam berbagai bidang kehidupan; (c) mengembangkan jaringan kerja sama dengan pemegang kepentingan (stakeholders) bagi perlindungan dan penegakan HAM.
Dalam visi dan misi tersebut, Komnas HAM bertugas, antara lain: (a) memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM di Indonesia secara aktif dan segera mengambil langkah-langkah pemulihannya; (b) memberikan pendapat, pertimbangan, dan usul-saran kepada aparat pemerintah yang terkait atau kepada badan di mana terjadi pelanggaran HAM; (c) mengadakan kerja sama dengan badan-badan regional dan internasional yang mengembangkan dan melindungi HAM.
Untuk mencapai tujuan dan fungsinya sebagai suatu lembaga konstitusional Negara, dalam pelaksanaan tugasnya, Komnas HAM memiliki kelengkapan yang terdiri dari: Sidang Paripurna dan Subkomisi, serta sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.
Hakikat, tujuan, visi dan misi Komnas HAM ditegaskan di dalam Konsideran Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Bahwasanya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Selan-jutnya dikatakan, hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, diper-tahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Manusia selain memiliki hak asasi juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sebagai anggota PBB, Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 76 ayat (1) dikata-kan untuk mencapai tujuannya, komisi melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM.
2. Organisasi dan Keanggotaan Komnas HAM
Dari segi keorganisasian, Komnas HAM beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang professional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita Negara hukum dan Negara Kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati HAM, dan kewajiban dasar manusia [Pasal 76 ayat (2)]. Karena luasnya cakupan wilayah kerja-nya, Komnas HAM berkedudukan di ibukota Negara dan dapat mendirikan Perwa-kilan di daerah [Pasal 76 ayat (3)].
Dari segi keanggotaan, Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara [Pasal 83 ayat (1)]. Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan dua orang wakil ketua, yang dipilih oleh dan dari anggota [Pasal 83 ayat (2) dan (3)]. Mereka menjabat selama lima tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali untuk satu kali lagi masa jabatan.
Yang dapat dipilih menjadi anggota Komnas HAM menurut Pasal 84 adalah warga Negara Indonesia yang: (a) berpengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak-hak asasi manusianya, (b) berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau sebagai pengemban profesi hukum lainnya; (c) berpengalaman di berbagai bidang fungsi legislatif, eksekutif, dan/atau di lembaga tinggi Negara, atau mereka itu berasal dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh dan aktivis Lembaga Swadaya Masya-rakat, dan kalangan perguruan tinggi.
B. Pelanggaran dan Pengadilan HAM
1. Pengertian, Jenis, Cara, dan Aktor/Pelaku
Istilah ‘pelanggaran’ dalam pengertian sehari-hari mengandung arti ‘perbuatan (perkara) melanggar suatu aturan, ketetapan, norma (sopan-santun, hukum, dll). Dalam kaitan dengan perkara pidana, ‘pelanggaran’ adalah suatu tindak pidana yang lebih ringan daripada ‘kejahatan’. Berdasarkan pengertian itu, kita dapat mengartikan Pelanggaran HAM sebagai:
(a) perbuatan atau tindakan melanggar hak-hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan di dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan/atau Hukum Kemanusiaan Internasional lainnya (the UDHR treaty or other international human rights or huma-nitarian law), dan/atau Undang-Undang Hak Asasi yang berlaku di negara tempat perbuatan tersebut dilakukan (mis. Di Indonesia UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
(b) setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengu-rangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku [UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Psl. 1 ayat (6)].
Dari segi akibat yang ditimbulkannya pada diri korban, secara yuridis, pelanggaran HAM dibagi atas dua, yaitu: pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, peng-hilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination) [Penjelasan UU No. 39/1999 psl 104 ayat (1)]. Kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida, adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang serius atau berat terhadap hak-hak asasi manusia dan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Dalam kasus-kasus tertentu yang tergolong suatu bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia, pemerintah suatu negara sering kali menutup wilayah geografisnya terhadap para wartawan; pelarangan ini menimbulkan kecurigaan bahwa memang di tempat itu ada tanda-tanda pelang-garan HAM. Enam wilayah yang pernah ditutup bagi wartawan asing adalah: Chechnya – Rusia, Jaffna – Sri Lanka, Myanmar – Burma, Korea Utara, Peshawar – Pakistan, Tibet – Cina, dll.
Sedangkan dari segi caranya, pelanggaran HAM dapat saja terjadi secara: (a) aktif dan langsung (violence by action), di mana aktor secara aktif dan langsung mela-kukan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Bila Negara adalah aktornya, pelanggaran itu bisa saja terjadi karena alasan keamanan dan ketertiban Negara atau alasan politis lainnya (misalnya demi kelanggengan kekuasaan sang penguasa); dalam hal Negara dalam keadaan darurat, patut diingat bahwa keadaan darurat tersebut harus sungguh aktual, mempengaruhi seluruh kehidupan rakyat dan sungguh merongrong eksistensi negara. Pernyataan “kedaruratan” harus juga menjadi upaya terakhir dan suatu tindakan sementara. Bila dilakukan oleh aktor Non-negara (perusahaan-perusahaan, LSM/NGOs, partai pilitik, kelompok-kelompok informal, dan individu-individu) pelanggaran itu bisa saja terjadi karena kepentingan-kepen-tingan internal dan pribadi. Contoh-contoh alasan keamanan nasional (national security) dipakai untuk membenarkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, misalnya penawanan tentara-tentara Jepang oleh Amerika selama Perang Dunia II, tindakan pembersihan yang dilakukan oleh Stalin, dan pelanggaran-pelanggaran dewasa ini terhadap hak-hak orang-orang yang dituduh sebagai teroris yang dilakukan negara-negara tertentu, sering atas nama apa yang disebut “Perang terhadap Terror” (War on Terror). Di Indonesia, pelanggaran-pelanggaran sejenis dapat dilihat dalam kebijakan “Petrus” (Penembakan Misterius) pada masa Orde Baru, Peristiwa Tanjung Priok, dll. Dalam hal ini, PBB mengakui bahwa hak-hak asasi manusia dapat dibatasi atau bahkan dikesampingkan selama periode darurat nasional. Tentu saja dengan kekecualian, yaitu terhadap hak-hak asasi manusia yang tak dapat dihapuskan, seperti: hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan bebas dari penerapan aturan hukum pidana yang berlaku surut. Hak-hak ini, yang tidak pernah boleh dikorbankan hanya demi alasan keamanan nasional, dalam ling-kungan tertentu dikenal sebagai “norma-norma yang tak dapat diubah” (peremptory norms or jus cogens). Kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam United Nations Charter mengikat semua negara dan tidak dapat dimodifikasi oleh perjanjian.
Selain pelanggaran aktif dan langsung, pelanggaran pun dapat terjadi dengan cara (b) pasif dan tidak langsung (violence by omission), di mana Negara sebagai pelindung rakyat (ingat: tugas Negara yang pertama!) lalai, acuh tak acuh, dan tidak awas dalam melindungi dan menjamin hak-hak asasi setiap warga negaranya.
Dalam hal “pelaku” (actor) pelanggaran, sebagaimana telah dikatakan di atas, bisa saja NEGARA (state), bisa juga NON-NEGARA (non-state). Non-State Actors itu, misalnya perusahaan-perusahaan (companies), LSM (Non Government Organiza-tions/NGOs), partai pilitik (political parties), kelompok-kelompok informal (informal groups), dan orang per orang (individuals). Non-State actors dapat juga melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan dengan melanggar hak-hak asasi manusia, tetapi mereka biasanya tidak menjadi pokok masalah atau sasaran hukum hak asasi manusia, lain daripada di bawah Hukum Kemanusiaan Internasional (International Humanita-rian Law) yang berlaku pada individu-individu. Juga, instrumen-instrumen nasional tertentu seperti Human Rights Act 1998, membebankan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia pada entitas tertentu yang secara tradisional tidak dianggap sebagai bagian dari pemerintah (sebagai otoritas publik).
Perusahaan-perusahaan multinasional memainkan suatu peran yang semakin luas di dunia, dan mereka bertanggung jawab terhadap sejumlah besar kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia. Memang dalam hal tanggung jawab, tanggung jawab utama perusahaan-perusahaan multinasional adalah tanggung jawab terhadap para pemegang saham, bukan pihak-pihak lain yang menderita oleh karena ulah-tindak mereka (para korban). Kekuatan ekonomi perusahaan-perusahaan multinasional tertentu bisa saja lebih besar daripada kekuatan ekonomi negara-negara, tempat mereka beroperasi, dan oleh karena itu, mereka dalam arti tertentu memainkan peran dan pengaruh yang signifikan di dalam negara itu. Tak ada suatu perjanjian internasional ditujukan untuk mengcover secara khusus tingkah laku perusahaan-perusahaan dalam hubungan dengan tuntutan hak asasi manusia, dan perundang-undangan nasional. Jean Ziegler, Pelapor Khusus Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB pada hak atas pangan mengata-kan dalam laporannya thn 2003, sbb: “…kuasa yang semakin besar dari perusahaan-perusahaan transnasional dan perluasan kuasa mereka melalui privatisasi, dere-gulasi, sekaligus berarti bahwa sekaranglah saatnya untuk mengembangkan norma-norma hukum yang mengikat, yang membuat perusahaan-perusahaan itu mau ber-tanggung jawab terhadap standar-standar hak-hak asasi manusia sekaligus mem-batasi kejahatan-kejahatan potensial dari posisi kuasa mereka.”
Kejahatan-kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia dimonitor oleh komisi-komisi PBB, pemerintah, dan lembaga-lembaga nasional serta oleh Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat yang bebas, seperti Amnesty Internasional, Human Rights Watch, World Organization Against Torture, Freedom House, International Freedom of Expression Exchange, dan Anti-Slavery International. Organisasi-organisasi ini mengumpulkan bukti dan dokumentasi tentang kejahatan-kejahatan hak-hak asasi manusia dan melakukan tekanan terhadap pelaku-pelaku kejahatan hak asasi manusia itu agar mau menaati hukum hak asasi manusia.
Dalam konteks Indonesia, Adnan Buyung Nasution (1998) mengklasifikasikan tipe pelanggaran HAM pada masa Presiden Soeharto dalam empat kelompok, yaitu:
1. Crimes Against Humanity: misalnya, kasus Timor Timur, Papua, Tanjung Priok.
2. Crimes Against Integrity of Persons: misalnya, penahanan terhadap aktivis-aktivis politik, penghilangan orang, penembakan misterius, dan peristiwa 27 Juli 1996.
3. Pelanggaran terhadap Hak Sipil dan Hak Politik, berupa pembatasan kemer-dekaan berserikat dan berkumpul yang dilakukan secara sistematik, pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat, dan adanya kebijakan serta lembaga extra judicial yang berfungsi di luar keharusan kehakiman.
4. Pelanggaran terhadap Hak Ekonomi, Sosial dan Kultural, berupa pelanggaran hak masyarakat adat, pelanggaran hak lingkungan dan kemiskinan struktural serta proses pemiskinan.
Sedangkan Komnas HAM mengklasifikasikan pelanggaran HAM sbb:
1. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang atau penahanan sipil.
2. Penghilangan secara paksa.
3. Penyiksaan dan perbuatan kejam.
4. Pembunuhan di luar proses pengadilan.
5. Hak memperoleh keadilan.
6. Lain-lain perlakuan seperti intimidasi, tindak kekerasan.
Dalam pandangan Komnas HAM, peristwa-peristiwa yang terjadi di Timor Timur, Maluku dan Maluku Utara, Tanjung Priok, Peristiwa 27 Juli 1996, Tragedi Mei 1998, Papua dll diindikasikan sebagai pelanggaran HAM. Akan tetapi sekali lagi secara yuridis baru dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM, apabila telah diputuskan oleh pengadilan sebagai pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia telah banyak “diselesaikan” untuk kepentingan politik, sedangkan sisi yuridisnya sering diabaikan. Misalnya, pada 12 Mei 1998, terjadi penembakan terhadap empat maha-siswa Trisakti yang secara teori hukum dapat dikategorikan dalam pelanggaran HAM berat. Akan tetapi oleh Pansus DPR untuk kasus Trisaksi, Semanggi I & II justru memutuskan bahwa ketiga kasus itu tidak termasuk Pelanggaran HAM berat. Kepu-tusan DPR tersebut menunjukkan seakan-akan DPR merupakan lembaga judicial. Padahal untuk menetapkan suatu persoalan bersifat pelanggaran HAM atau bukan, harus diputuskan oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan HAM, beserta seluruh prosesnya yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dengan demikian, bukan kewenangan DPR untuk menjadi hakim dalam memutuskan apakah suatu kasus adalah pelanggaran HAM atau bukan.
2. Pengadilan HAM
2.1 Pengertian dari beberapa istilah
Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM berat yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM meliputi: (a) kejahatan genosida, dan (b) kejahatan terhadap kemanusiaan.
o “kejahatan genosida” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: (1) membunuh anggota kelom-pok; (2) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; (3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan meng-akibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagiannya; (4) memak-sakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; (5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
o “kejahatan terhadap kemanusiaan” adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serang-an tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyik-saan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kela-min atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid. (Penjelasan Psl 7, 8, 9 UU No. 26 Thn 2000 tentang Pengadilan HAM).
o “penyiksaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, bak jasmani maupunn rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga, dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alas an yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas bantuan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan atau pejabat publik (Penjelasan Psl 1 ayat (4) UU No. 39 Thn. 1999 tentang HAM).
o “Penghilangan orang secara paksa” adalah tindakan yang dilakukan oleh siapa pun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya (Pen–jelasan Psl 33 ay. 2 UU No. 39 Thn 1999 tentang HAM).
Berdasarkan UU No. 26 thn 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka yang merupakan lingkup tugas dan kewenangan Pengadilan HAM adalah:
a. bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat; tetapi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan tersebut dilakukan.
b. berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelangaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga Negara Indonesia.
Ketentuan pidana untuk perkara HAM berat dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu:
1). Kelompok 1, yaitu genosida (psl. 8) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun.
2). Kelompok 2, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan (psl. 9) yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai serang yang meluas atau sistemik yang diketa-huinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun.
3). Kelompok 3, yaitu perbuatan percobaan, permufakatan jahat, atau pemban-tuan untuk melakukan pelanggaran HAM berat “genosida” atau “kejahatan terhadap kema-nusiaan” (psl. 8 atau 9) dipidana sama sebagaimana dimaksud psl. 36, 37, 38, 39, dan 40.
4). Kelompok 4, yaitu komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap pasukan yang berada di bawah komandonya, diancam dengan pidana yang sama seba-gaimana dimaksud psl. 36, 37, 38, 39, dan 40.
Secara keseluruhan, Undang-Undang Pengadilan HAM berisikan hukum acara terhadap pelanggaran HAM yang diatur Hukum Acara dari Pengadilan HAM dilak-sanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP).
Penangkapan dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang dilakukan oleh penyidik dengan surat tugas dan surat perintah penangkapan, kecuali apabila tertangkap tangan. Pena-hanan dilakukan oleh Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum. Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Perintah penahanan dilakukan karena dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri atau merusak atau menghilangkan alat bukti atau mengulangi kejahatan HAM berat. Penahanan dilakukan maksimal 90 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan selama 60 hari lagi, apabila penyidikan belum tuntas. Penahanan untuk penuntutan maksimal adalah 30 hari dan dapat diper-panjang kembali selama 20 hari oleh ketua pengadilan.
Dalam hal pemeriksaan di pengadilan, penahanan maksimal adalah 90 hari dan dapat diperpanjang 30 hari oleh ketua pengadilan HAM. Untuk pemeriksaan ban-ding 60 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Sedangkan, untuk pemeriksaan kasasi, pena-hanan selama 60 hari dan dapat diperpanjang 30 hari.
Dalam hal kasus pelanggaran HAM, penyelidikan dilakukan Komnas HAM, dan dapat membentuk Tim Ad Hoc yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan menyerahkan hasil penyelidikan kepada penyidik.
Penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung yang dapat mengangkat Tim Ad Hoc di mana penyidikan dilakukan maksimal 90 hari yang dapat ditambah selama 60 hari lagi oleh ketua pengadilan HAM, yang apabila dalam penyidikan tidak diketemukan bukti, maka dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, yang dapat dibuka kembali apabila ditemukan bukti atau alasan lain. Dalam hal penghentian penyidikan tidak dapat diterima oleh korban dan keluarganya, maka berhak mengajukan pra-peradilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penuntutan dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, yang dapat mengangkat Penun-tut Ad Hoc di mana penuntutan dilakukan maksimal 70 hari, dan Komnas HAM dapat meminta keterangan mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan. Pemeriksa-an di Sidang Pengadilan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas dua orang Hakim Pengadilan HAM dan tiga orang Hakim Ad Hoc dan diketuai oleh Hakim Pengadilan yang bersangkutan.
Hakim Ad Hoc diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Jumlah Hakim Ad Hoc sekurang-kurangnya adalah 12 orang yang diangkat selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan. Dalam acara pemeriksaan terdapat proses pemeriksaan dan keputusan oleh Pengadilan HAM dalam waktu maksimal 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.
Dalam hal pemeriksaan banding, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Dalam hal perkara dimohonkan kasasi, maka untuk diperiksa dan diputus maksimal 90 hari. Dalam proses pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi, maka komposisi hakim sama yang terdiri dari 5 orang hakim dan tiga orang antaranya adalah hakim Ad Hoc.
Dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ini, perlindungan terhadap korban dan saksi juga mendapat perhatian, yaitu korban dan saksi berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan. Dan perlindungan tersebut wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Sebagai konsekuensi dari adanya pelanggaran HAM, maka para korban dan ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang akan dimuat dalam amar putusan hakim dan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi akan diatur dengan menggunakan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran HAM meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara antara 10 sampai 25 tahun. Dalam hal pelanggaran HAM yang terjadi sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM ini ada, maka akan ditangani oleh Peng-adilan Ad Hoc dengan Keputusan Presiden atau atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dan berada di lingkungan Peradilan Umum.
Dalam hal pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tidak dikenal kedaluwarsa. Undang-Undang Pengadilan HAM juga tidak menutup kemungkinan penyelesaian pelanggaran HAM dengan Komisi Kebe-naran dan Rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang.
C. Upaya-upaya Penegakan HAM
Penegakan HAM adalah berbagai tindakan yang dilakukan untuk membuat HAM semakin diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Penegakan HAM dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus:
1. Pencegahan: upaya ini dilakuan dengan:
a. menciptakan Undang-Undang HAM yang semakin lengkap, termasuk di dalamnya ratifikasi berbagai instrument HAM Internasional;
b. menciptakan lembaga-lembaga pemantau dan pengawas HAM. Lembaga ini biasanya bersifat independent (Komnas HAM) maupun lembaga-lembaga atas inisiatif masyarakat atau LSM.
c. menciptakan perundang-undangan dan pembentukan peradilan HAM;
d. pelaksanaan pendidikan di sekolah, keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini media massa cetak maupun elektronik serta LSM.
2. Penindakan: upaya ini dilakukan dengan:
a. pelayanan konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM;
b. penerimaan peraduan dari korban pelanggaran HAM;
c. investigasi yaitu mencari data informasi dan fakta yang berkaitan dengan peristiwa yang patut diduga merupakan pelanggaran HAM;
d. menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, dan penilaian ahli.
D. Beberapa Peristiwa, Kebijakan, dan Tindakan Yang Bernuansa “Pelanggaran HAM” di Indonesia Selama Masa Orde Baru
Di bawah ini dikemukakan beberapa peristiwa, kebijakan dan tindakan yang bernuansa “pelanggaran HAM” selama pemerintahan Orde Baru. Sejauh mana peris-tiwa, kebijakan dan tindakan itu sungguh tergolong sebagai bentuk-bentuk “pelang-garan HAM” masih harus ditelaah lebih lanjut.
1965 1. Penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh Jenderal Angkatan Darat.
2. Penangkapan, penahanan dan pembantaian massa pendukung dan mereka yang diduga sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia. Aparat Keamanan terlibat aktif maupun pasif dalam kejadian ini.
1966 1. Penahanan dan pembunuhan tanpa pengadilan terhadap mereka yang diduga sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia terus berlangsung; banyak yang tidak terurus secara layak, termasuk mengalami siksaan dan intimidasi di penjara.
2. Dr. Somokil, mantan pemimpin Republik Maluku Selatan (RMS) diekse-kusi pada bulan Desember.
3. Sekolah-sekolah Cina di Indonesia ditutup pada bulan Desember.
1967 1. Koran-koran berbahsa Cina ditutup oleh pemerintah.
2. Gereja-gereja diserang di Aceh, berbarengan dengan demonstrasi anti-Cina di Jakarta.
3. Kerusuhan anti-Kristen di Ujung Pandang.
1969 1. Tempat pemanfaatan Pulau Buru dibuka, ribuan tahanan yang tidak diadili dikirim ke sana.
2. Operasi Trisula dilancarkan di Blitar Selatan.
3. Tidak menyeluruhnya proses referendum di Irian Barat, sehingga hasil akhir jajak pendapat yang mengatakan ingin bergabung dengan Indonesia belum mewakili suara seluruh rakyat Papua.
4. Dikembangkannya peraturan-peraturan yang membatasi dan mengawasi aktivitas politik, partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Di sini lain, Golkar dipandang sebagai bukan sebuah partai politik.
1970 1. Pelarangan terhadap demonstrasi mahasiswa.
2. Keharusan Korpri loyal kepada Golkar.
3. Meninggalnya Soekarno dalam tahanan “Orde Baru”.
4. Larangan terhadap penyebaran ajaran Bung Karno.
1971 1. Peleburan partai-partai ke dalam 2 Partai Politik: Partai Demokrasi Indo-nesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Intimidasi para calon pemilih pada Pemilu 1971 serta kampanye berat sebelah Golkar.
3. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dengan penggusuran tanah rakyat tanpa ganti rugi yang layak.
4. Pemerkosaan terhadap Sum Kuning, seorang penjual jamu di Yogyakarta oleh pemuda-pemuda yang diduga masih ada hubungan darah dengan Sultan Paku Alam; anehnya, Sum Kuning sebagai korban justru yang diadili, meskipun kemudian dibebaskan.
1972 1. Kasus sengketa tanah di Gunung Balak dan Lampung.
1973 1. Kerusuhan anti-Cina di Bandung.
1974 1. Penahanan terhadap sejumlah mahasiswa dan masyarakat akibat demon-trasi anti-Jepang pada peristiwa yang dikenal Peristiwa Malari. Sebelas orang demonstran terbunuh.
2. Pembredelan beberapa Koran dan majalah, antara lain “Indonesia Raya” pimpinan Mochtar Lubis.
1975 1. Invasi tentara Indonesia ke Timor Timur
2. Kasus Balibo, terbunuhnya 5 wartawan asing secara misterius.
1977 1. Tuduhan subversi terhadap Suwito.
2. Kasus Tanah Siria-ria.
3. Kasus Wasdri, seorang pengangkat barang di pasar, membawa barang miliki seorang Hakim Perempuan. Ia ditahan polisi karena meminta tam-bahan atas bayaran yang kurang dari si Hakim.
4. Kasus Subversi Komnado Jihad.
1978 1. Pelarangan penggunaan karakter-karakter huruf Cina di setiap barang/ media cetak di Indonesia.
2. Pembungkaman gerakan mahasiswa yang menuntut koreksi atas berjalan-nya pemerintahan, beberapa mahasiswa ditahan, antara lain Heri Ahmadi.
3. Pembredelan tujuh Surat Kabar, antara lain Kompas, yang memberitakan peristiwa di atas.
1980 1. Kerusuhan anti-Cina di Solo selama tiga hari. Kekerasan menyebar ke Semarang, Pekalongan dan Kudus.
2. Penekanan terhadap para penandatangan Petisi 50. Bisnis dan kehidupan mereka dipersulit, dicekal ke luar negeri.
1982 1. Kasus Tanah Rawa Bilal
2. Kasus Tanah Borobudus. Pengembangan proyek Wisata Borobudur di Jawa Tengah memerlukan pembebasan tanah di sekitarnya. Namun pendu-duk tidak mendapat ganti rugi yang memadai.
3. Pembredelan Majalah Tempo selama dua bulan karena memberitakan insiden terbunuhnya tujuh orang pada peristiwa Kampanye Pemilu di Jakarta. Kampanye missal Golkar diserang oleh massa PPP, di mana militer turun tangan sehingga jatuh tujuh korban jiwa di atas.
1983 1. Orang-orang sipil bertato yang diduga penjahat kambuhan ditemukan tertembak secara misterius di muka umum.
2. Pelanggaran Gencatan Senjata di TimTim oleh ABRI.
1984 1. Belanjutnya Pembunuhan Misterius di Indonesia.
2. Peristiwa pembantaian di Tanjung Priok.
3. Tuduhan subversi terhadap Dharsono.
4. Pengeboman beberapa Gereja di Jawa Timur.
1985 1. Pengadilan terhadap aktivis-aktivis Islam di berbagai tempat di Pulau Jawa.
1986 1. Pembunuhan terhadap peragawati Dietje di Kalibata, diduga oleh mereka yang memiliki akses senjata api dan berbau konspirasi kalangan elit.
2. Pengusiran, perampasan dan pemusnahan Becak di Jakarta.
3. Kasus subversi terhadap Sanusi.
4. Eksekusi beberapa tahanan G30S/PKI.
1989 1. Kasus tanah Kedung Ombo.
2. Kasus tanah Cimacam, pembuatan lapangan Golf.
3. Kasus tanah Kemayoran.
4. Kasus tanah Lampung, peristiwa Talang Sari yang menewaskan 100 orang di tangan ABRI.
5. Bentrokan antara aktivis Islam dan aparat di Bima.
6. Badan Sensor Nasional dibentuk untuk menyensor publikasi dan penerbitan buku-buku. Anggotanya terdiri dari beberapa unsure intelijen dan ABRI.
1991 1. Pembantaian di pemakaman Santa Cruz, Dili oleh ABRI terhadap pemuda-pemuda Timor yang mengikuti prosesi pemakaman rekannya. 200 orang meninggal.
1992 1. Penerbitan Keppres tentang Monopoli Perdagangan Cengkeh oleh perusa-haan milik Tommy Soeharto.
2. Penangkapan Xanan Gusmao.
1993 1. Pembunuhan terhadap Marsinah, aktivis buruh, pada 8 Mei 1993.
1994 1. Pembredelan majalah Tempo, Tabloid Editor dan Detik, karena membe-ritakan pembelian kapal perang bekas oleh Habibie.
1995 1. Kasus Tanah Koja.
2. Kerusuhan di Flores.
1996 1. Kerusuhan anti-Kristen di Tasikmalaya. Peristiwa ini dikenal dengan Kerusuhan Tasikmalaya, pada 26 Desember 1996.
2. Kasus tanah Balongan.
3. Sengketa antara penduduk setempat dengan Pabrik Kertas Muara Enim mengenai pencemaran lingkungan.
4. Sengketa tanah Manis Mata.
5. Kasus waduk Nipah di Madura, di mana korban jatuh karena ditembak aparat keamanan ketika mereka memprotes penggusuran tanah mereka.
6. Kasus penahanan dengan tuduhan subversi terhadap Sri Bintang Pamung-kas berkaitan dengan demonstrasi di Dresden terhadap Pak Harto yang berkunjung ke sana.
7. Kerusuhan Situbondo, puluhan Gereja dibakar.
8. Penyerangan dan pembunuhan terhadap pendukung PDI pro Megawati Soekarnoputri pada 27 Juli, yang dikenal sebagai Kasus 27 Juli.
9. Kerusuhan Sambas – Sangualedo pada 30 Desember 1996.
1997 1. Kasus tanah Kemayoran.
2. Kasus pembantaian mereka yang diduga pelaku Dukun Santet di Jawa Timur.
1998 1. Kerusuhan Mei di beberapa kota, di mana aparat keamanan bersikap pasif dan membiarkan. Ribuan jiwa meninggal, puluhan perempuan diperkosa dan harta benda hilang (13-15 Mei 1998)
2. Pembunuhan terhadap beberapa Mahasiswa Trisakti di Jakarta, dua hari sebelum kerusuhan Mei.
3. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa dalam demonstrasi menentang Sidang Istimewa 1998. Peristiwa ini terjadi pada 13-14 November 1998 dan dikenal sebagai Tragedi Semanggi I.
1999 1. Pembantaian terhadap Tengku Bantaqiyah dan muridnya di Aceh 24 Juli 1999.
2. Pembumi-hangusan kota Dili, Timor Timur oleh Militer Indonesia dan Milisi Pro Integrasi, 24 Agustus 1999.
3. Pembunuhan terhadap seorang mahasiswa dan beberapa warga sipil dalam demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB), 23-24 November 1999 dan dikenal sebagai Peristiwa Semanggi II.
4. Penyerangan terhadap RS Jakarta oleh pihak keamanan, 21 Oktober 1999.
Bahan Diskusi:
Dalamilah salah satu kasus “pelanggaran HAM” di atas dari sudut pandang peng-akuan, penghargaan dan pelaksanaan HAM. Sejauh mana peristiwa, kasus, dan kebijakan itu berkaitan dengan HAM?

=====

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: