h1

Perkawinan Sejenis

September 30, 2009

Contoh : Kritik

PERKAWINAN SEJENIS DI INDONESIA

Oleh :
Drg. Sutrisno, M.Si

1. Pendahuluan

a. Latar belakang

1) Perkawinan sejenis merupakan  isu yang banyak dibicarakan. Terjadi pandangan yang berbeda ditengah masyarakat ada yang mendukung (pro) dan ada yang tidak mendukung (kontra).

2) Bagi yang pro berpendapat bahwa perkawinan termasuk perkawinan sejenis merupaka hak asasi manusia yang harus dihormati termasuk Negara. Sedangkan bagi yang kontra, mengatakan bahwa perkawinan sejenis bertentangan dengan nilai agama, kepatutan serta moral yang berlaku dalam masyarakat, yang menyatakan bahwa perkawinan secara normal adalah antara dua jenis yang berbeda.

b. Identifikasi Masalah

1) Kaum gay dan lesbian berniat menuntut pemerintah melegalkan hubungan mereka ke dalam suatu lembaga perkawinan yang diakui oleh negara.

2) Aturan hukum di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 sebagai berikut : Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Perumusan Masalah

1) Apakah tindakan pemerintah yang melarang adanya pelembagaan perkawinan sejenis dapat memberikan keadilan bagi para pihak di dalam masyarakat ?

2) Apakah dasar yang dikenakan pemerintah melarang pelembagaan perkawinan sejenis ini dapat dipertanggungjawabkan ?

2. Pembahasan

a. Tindakan pemerintah Indonesia sebenarnya melarang pelembagaan perkawinan sejenis dapat dimaklumi, karena sesuai dengan hukum sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 sebagai berikut : Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemerintah secara de facto tidak menindak (menghukum) orang-orang yang melakukan perkawinan sejenis, yang dilakukan di negara lain (manca negara). Penolakan pemerintah adalah soal pelembagaan (pengesahan) oleh negara, hal ini sesuai dengan nilai-nilai moral agama dan nilai-nilai moral yang dianut kebanyakan masyarakat yang ada di Indonesia. Faktanya ada orang Indonesia yang melakukan perkawinan sejenis di negara lain, dan sewaktu kembali ke Indonesia tidak ditindak secara hukum. Artinya secara “de facto” pemerintah memberikan kelonggaran (kebebasan) karena hal ini menyangkut persoalan pribadi.

b. Dengan demikian pelarangan pemerintah Indonesia terhadap perkawinan sejenis sebatas menyangkut pelembagaan perkawinan sejenis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak sampai masuk keruang privat (pribadi), hal ini terbukti adanya kebebasan bagi para pihak dalam masyarakat yang melakukan perkawinan sejenis di negara lain. Ini menunjukan hak-hak asasi manusia dalam soal perkawinan sejenis masih mendapat tempat di Indonesia, dan tindakan ini cukup memberikan rasa keadilan para pihak masyarakat yang melakukan perkawinan sejenis.

3. Kesimpulan

a. Tindakan pemerintah melakukan pelarangan terhadap pelembagaan perkawinan sejenis sudah sesuai dengan norma hukum, norma agama serta nilai-nilai kepatutan yang ada dalam sebagian besar masyarakat Indonesia yang religius.

b. Pemerintah tidak melakukan tindakan hukum yang secara de facto melakukan perkawinan sejenis. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah masih memberi ruang kebebasan bagi warga negaranya, terlebih lagi perkawinan merupakan wilayah pribadi, dimana negara tidak boleh mengintervensi terlalu jauh kedalamnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: