h1

Pendidikan Politik

September 30, 2009

Aristoteles

Aristoteles

PENDIDIKAN POLITIK

Oleh

Sutrisno

A. Pendahuluan

1. Pendidikan adalah suatu upaya mengubah sikap dan perilaku yang diinginkan, yang pelaksanaannya harus dilakukan secara terorganisir, berencana dan berlangsung terus menerus kearah membina manusia menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan ideologi. Pendidikan harus dilakukan secara terus menerus, menunjukan bahwa pendidikan bukanlah proses yang terjadi disekolah saja, namun juga diluar sekolah, yakni dilingkungan pekerjaan dan pemukiman termasuk didalamnya pada lingkungan keluarga.

2. Politik berkenaan dengan negara, termasuk didalamnya soal kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan serta pendistribusian dan pengalokasian nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia segala urusan yang berkenaan dengan negara harus berlandaskan ideologi dan pandangan hidup, yakni Pancasila.

3. Dengan demikian pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah sikap dan perilaku individu dan masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun dalam lingkung masyarakat dan negara dimana mereka berada.

4. Pendidikan Politik dapat memfokuskan terhadap masalah yang berkaitan dengan ; a) nilai-nilai moral dan etika ; b) nilai-nilai keilmuan ; c) nilai-nilai kemasyarakatan (kebangsaaan); d) organisasi kepemimpinan dan manajemen. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan pendidikan, serta praktek langsung dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, kebangsaan dan politik kenegaraan.

5. Salah satu pendidikan politik diwujudkan dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan. Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan ialah mendidik warga negara sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, cinta tanah air/patriotisme dan menjunjung tinggi asas kedaulatan serta persatuan dan kesatuan bangsa.

6. Pendidikan Kesadaran Bela Negara merupakan salah bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku warga negara yang memiliki kecintaan kepada tanah air, memiliki kesadaran berpartispasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, memiliki keyakinan dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki sikap dan perilaku rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis dan pisik.

7. Sikap dan perilaku warga negara yang sadar bela negara merupakan prasyarat dalam membangun sistem pertahanan rakyat semesta/sistem pertahanan keamanan rakyat semesta khsususnya dan menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara.

8. Untuk membentuk sikap dan perilaku diperlukan pendidikan. Tujuan pendidikan pada umumnya ialah membina kedewasaan individu dalam aspek-aspek individualitas, sosialitas, moralitas dan personalitas, yang bermuara pada konteks sosiokutural.

9. Oleh karena itu, proses pendidikan kesadaran bela negara harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah/perguruan tinggi, dan masyarakat.

10. Pelaksanaan pendidikan dapat bersifat formal (sekolah/perguruan tinggi/pendidikan lain yang memiliki kurikulum), non-formal (dengan kurikulum yang relatif lebih singkat dan sederhana dibandingkan dengan pendidikan formal, misalnya kursus, penataran dll), dan informal (tanpa kurikulum, misalnya pendidikan di lingkungan keluarga, praktek dalam kehidupan masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan dan partai politik, serta contoh-contoh suritauladan dari pemimpin).

11. Melalui kegiatan pendidikan politik diharapkan dapat mampu memberikan pengertian yang mendalam terhadap dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sejarah, cita-cita dan tujuan nasional Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat menumbuhkembangkan kesadaran akan cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara selaras dan seimbang yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab.

12. Dengan demikian warga negara yang terlibat dalam organisasi kemasyarakatan dan partai politik secara disadari atau tidak disadari telah menjalankan proses pendidikan politik. Proses pendidikan politik yang terjadi dalam organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik sangat tergantung dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang bersangkutan. Untuk itu pengetahuan tentang organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang berlaku di Indonesia amat penting, terkait dengan pembinaan negara pada khususnya.

B. Model Pendidikan Politik

1. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001, tentang etika kehidupan berbangsa antara lain mengamanatkan bahwa etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, sikap melayani, berjiwa besar, memiiki keteladan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Sejak terjadinya krisis multidimensional, munculnya ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa dan terjadi kemunduran dalam pelaksanaan etika politik. Hal ini nampak dari munculnya konfik sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan lainnya.

3. Dalam menghadapi situasi yang demikian itu pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan.

C. Asas dan Tujuan Pendidikan Politik

1. Asas

a. Asas Demokrasi. Dalam pendidikan politik harus menempatkan nilai-nilai demokrasi, dalam hal ini demokrasi Pancasila. Nilai-nilai demokrasi Pancasila yang dimaksud terutama sila keempat dari Pancasila, yang , menempatkan musyawarah untuk mufakat dan setelah tercapainya mufakat, maka setiap anggota agar melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan pengambilan suara terbanyak dalam suatu keputusan hendaknya merupakan jalan terakhir dan hasil keputusannyapun harus diterima oleh setiap anggota dengan penuh rasa tanggung jawab.

b. Asas Keterpaduan. Pendidikan politik harus menjaga terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin stabilitas sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya pendidikan politik harus terpadu, selaras, serasi dan seimbang antara ideologi, politik, strategi politik serta program dan kegiatannya, sehingga akan tercapai suatu tata kehidupan nasional yang semakin maju dan bersatu.

c. Asas Manfaat. Pendidikan politik harus diselenggarakan sedemikian rupa, baik dalam hal bahan, dan caranya, sehingga hasil yang dicapai dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pengembangan pribadi dan kecakapan warga negara serta peningkatan kesadaran politik. Dengan demikian diharapakan dapat meningkatkan partsipasi masyarakat/rakyat secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

d. Asas Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut. Penyelenggaraaan pendidikan politik dilakukan melalui penahapan secara berjenjang, baik dari segi pertumbuhan alamiah manusia mulai dari usia, maupun dari segi pertumbuhan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara melalui berbagai lingkungan, baik lingkungan pendidikan, pekerjaan dan pemukiman sesuai dengan stratanya masing-masing. Dalam pentahapan juga dikaitkan dengan bahan dan metode. Misalnya bahan yang diberikan pada usia dewasa merupakan kelanjutan dari usia sebelumnya dan demikian juga dengan metode sesuai dengan usia dan kebutuhanya masing-masing.

e. Asas Aman. Dari produk pendidikan politik adanya kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi, yang dapat menunjang pembangunan nasional. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi, akan memberikan penciptaan kondisi ketahanan yang mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap kehidupan nasional, sehingga tercipta rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat.

2. Tujuan Pendidikan Politik. Tujuan pendidikan ialah menciptakan warga negara yang sadar akan kehidupa berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya akan tercermin dalam ciri dan kepribadian sebagai berikut :

a. Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara yang terutama diwujudkan dalam keteladanan.
b. Secara sadar taat pada hukum dan UUD 1945
c. Memiliki disiplin pribadi, sosial dan nasional.
d. Berpandangan jauh kedepan serta memiliki tekad perjungan untuk mencapai kehidupan yang lebih maju, yang didasarkan pada kemampuan objektif bangsa.
e. Secara sadar mendukung sistem kehidupan nasional secara demokratis.
f. Aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan benegara khususnya dalam usaha
g. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa.
h. Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam secara selaras, serasi, dan seimbang.
i. Mampu melaksanakan penilaian terhadap gagasan, nilai serta ancaman yang bersumber dari luar Pancasila dan UUD 19456 atas dasar pola pikir dan penalaran yang logis mengenai Pancasila dan UUD 1945.

D. Suasana Pendidikan Politik

1. Sikap keterbukaan dalam politik antara pemerintah dan masyarakat. Sikap keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat dalam politik dan kenegaraan dalam arti, apabila muncul masalah-masalah politik kepermukaan pemerintah wajib mengumumkannya atau menyampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengenal, mempelajari, menilai, dan bersikap atas permasalahan tersebut.

2. Pengembangan lembaga politik dan pemerintah. Lembaga politik adalah lembaga, yang karena esensinya atau isinya bersangkutan dengan nilai-nilai politik, seperti kekuasaan dan keadilan. Menurut UNESCO 1950, yang termasuk lembaga politik, ialah :

a. Undang-Undang Dasar
b. Pemerintah Nasional
c. Pemerintah Daerah dan lokal
d. Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah

Lembaga-lembaga politik tersebut harus memberi kesejahteraan kepada rakyat serta mampu menyalurkan kehendak rakyat.

3. Keterbukaan masyarakat terhadap gerakan ekonomi. Setiap manusia senantiasa mengupayakan perubahan kearah lebih baik dan lebih sejahtera. Bahkan rasionalitas manusia menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sikap hidupnya. Contoh : Seseorang pegawai dengan gaji rendah di perusahaan ”X”, dan berusaha pindah kerja ke perusahaan ”Y” dengan gaji yang lebih tinggi. Dalam konteks sosiologi hal ini disebut sebagai gerakan sosial.

4. Keteladan para pemuka masyarakat dan kepemimpinan nasional. Keteladanan merupakan cara yang ampuh untuk menurunkan atau melestarikan suatu nilai dari satu generasi kepada generasi berikutnya, dan ini sangat menentukan dalam pendidikan politik.

5. Perasaan ikut memiliki program pendidikan politik dikalangan generasi muda. Iklim dan kondisi juga menentukan keberhasilan pendidikan politik, oleh sebab itu iklim rasa memiliki bangsa dan negara harus diciptakan.

E. Orientasi Pendidikan Politik

1. Orientasi keatas. Yang dimaksud orientasi keatas ialah orientasi kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan titik sentral dalam rangka menciptakan insan-insan politik yang bermoral, sehingga kualitas manusia Indonesia seutuhnya dapat terwujud.

2. Orientasi kedalam. Yang dimaksud orientasi kedalam ialah oreintasi terhadap diri sendiri. Pendidikan politik kedalam adalah pembinaan warga negara sebagai insan biologis, insan intelek dan kejiwaan serta insan kerja dalam rangka pengembangan bakat-bakat dan kemampuan jasmani dan rohani agar memberikan prestasi dan manfaat semaksimal mungkin. Pendidikan politik berorientasi kedalam didasarkan asumsi bahwa manusia memiliki :

a. Akal. Menurut plato dengan akal manusia memiliki kekuatan untuk menemukan hal-hal yang dianggap benar dari/atau hal-hal yang dianggap salah. Melalui akal manusia dapat mengarahkan seluruh aktivitas jasmani dan rohani untuk memperoleh kebahagian hidup.

b. Spirit. Spirit merupakan kekuatan untuk menjalankan gagasan-gagasan yang telah dihasilakn atau diputuskan oleh akal melalui proses pemilihan atas berbagai alternatif gagasan yang ada.

c. Nafsu. Nafsu merupakan stimulasi gerakan fisis dan kejiwaan, yang terbentuk melalui segenap kekuatan keinginan dan selera yang timbul karena fungsi-fungsi jasmani.

d. Pengideraan. Pengindaraan terjadi apabila objek-objek eksternal berinteraksi dengan indera.

e. Perasaan. Perasaan sangat erat kaitannya dengan penginderaan, pada saat orang memusatkian perhatian pada objek, pada saat itu orang menyadari perasaan tertentu.

f. Keinginan. Keinginan sangat erat hubungannya dengan perasaan. Keinginan seseorang biasanya timbul atas dasar perasaan yang dimiliki orang tersebut.

g. Kemauan. Kemauan merupakan tindak lanjut dari keinginan. Keinginan masih merupakan ide-ide yang dibentuk oleh ”coomon sense” yang didorong oleh perasaan, sedangkan kemauan merupakan kekuatan untuk melaksanakan keinginan tersebut.

3. Orientasi keluar

a. Orientasi terhadap lingkungan. Pendidikan politik dalam rangka mengembangkan individu sebagai makhluk sosial-budaya, insan sosial politik, dan insan sosial ekonomi. Sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya dan bahkan mempengaruhi lingkungannya, dan oleh karena itu manusia memiliki sifat paradoks. Dalam hubungan dengan lingkungkungannya manusia tidak dapat lepas dari nila-nilai dan norma-norma yang berlaku. Kemampuan manusia beradaptasi dengan lingkungannya dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang dipeerolehnya, baik yang didapat melalui proses sosialisasi, pendidikan dan proses lainnya.
b. Orientasi terhadap masa depan. Pendidikan politik menurut sumbu orientasi ini, harus peka terhadap situasi masa kini dan masa depan. Kepekaan tersebut diharapkan akan menumbuhkan sikap antisipasi, mawas diri, kreatif, kritis dan konstruktif serta menumbuhkan kesadaran bagi kesinambungan pembangunan nasional.

F. Tahapan Pendidikan Politik

1. Tahap Pertama. Tahap ini merupakan tahap yang paling rendah dan mudah dicapai dengan memberikan sejumlah pengetahuan, pengertian dan pemahaman yang berhubungan dengan kesadaran politik atau dengan istila lain ”Moralitas Kognitif ”.

2. Tahap kedua. Tahap ini berhubungan dengan masalah sikap (afektif), dalam tahap ini usaha dan pematangan. Tahap ini mencakup ; penerimaan, penanggapan, penghargaan dan penjiwaan.

3. Tahap Ketiga. Tahap ini berhubungan dengan masalah perilaku atau tindakan yang dilakukan setelah orang itu mendapatkan pendidikan politik. Tahap ini mencakup ; pengalaman dan penerapan

G. Kesimpulan.

1. Pendidikan politik bertujuan mengubah sikap dan perilaku manusia Indonesia dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi ideologi Pancasila dan UUD 1945.

2. Guna tercapainya pendidikan politik perlu adanya keterbukaan pemerintah dan masyarakat dalam mengemukakan persoalan-persoalan politik.

3. Pendidikan politik harus berorientasi keatas, kedalam dan keluar, sehingga mampu melakukan antisipasi dan perencanaan bangsa dan negara kedepan dengan tetap memegang nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, musyawarah dan mufakat serta keadilan.

4. Pendidikan politik dilakukan melalui tahap pengetahuan, tahap afeksi dan perilaku.

Daftar Pustaka

– Inpres RI No.12 tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi Muda, Jakarta : Badan Penerbit Alda.

– Kartini Kartono, Pendidikan Politik, Bandung : Mandar Maju, 1989.

– Sumantri, Endang dkk, Pendidikan Politik, Jakarta :Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2003.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: