h1

Pendidikan Kewarganegaraan

September 30, 2009

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEBAGAI SUATU SISTEM PENGETAHUAN TERPADU
ACADEMIC POSITIONING DARI RUU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Bahan Diskusi dalam Seminar Terbatas
RUU Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kebijakan Pertahanan
Aspek Perundang-undangan
Tanggal 16 Oktober 2008 di Gedung Suprapto, Aula Bela Negara,
Ditjen Pothan, Dephan Jakarta

Oleh:
Prof. Dr. H.Udin S.Winataputra, M.A.
udin@mail.ut.ac.id

PENDAHULUAN

01. Pertama-tama Saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Departemen Pertahanan yang telah mengundang untuk turut ambil bagian dalam proses berbagi ide dan pengalaman tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai substansi dari RUU Pendidikan Kewarganegaraan, yang pada saat ini sedang dalam proses rekonseptualisasi dan restrukturisasi.
02. Sesuai dengan bidang minat akademik saya dalam disiplin ilmu pendidikan, saya akan mencoba melihat pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu integrated knowledge system (sistem pengetahuan terpadu).

MASALAH
03. Secara kontekstual kita melihat betapa masih besarnya kesenjangan antara apa yang tercermin dalam sumber-sumber normatif konstitusional tentang pembangunan karakter dan bangsa dengan fenomena ideologis, sosial, politik dan kultural dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara RI sampai dengan saat ini. Pernyataan “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia” dalam teks Proklamasi ; dan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social …dst , dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945; serta kata-kata retoris “ Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya” dalam Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, sungguh mencerminkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang eksistensi dan perkembangannya harus selalu diupayakan dengan komitmen kebangsaan yang sangat tinggi. Namun di dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dalam usia setengah abad lebih ini, masih banyak kita jumpai fenomena yang justru potensial memperlemah komitmen kebangsaan tersebut, seperti konflik sosial-kultural; etnosentrisme yang mengemuka dalam pelaksanaan desentralisasi; polarisasi kehidupan politik dengan sistem multi partai; rebutan tokoh organisasi masa besar dalam pencalonan presiden dan wakil presiden; demonstrasi yang selalu cenderung brutal dan destruktif; tawuran antar kampung/kawasan dan antar sekolah/ kampus; dll.
04. Dalam konteks itu muncul pertanyaan Perangkat hukum apa yang diperlukan sebagai regulasi yang mampu memandu secara sinergis seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan wahana sosial-kultural-pedagogis yang secara sistematis dan sistemik potensial sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap proses “nation and character building” Indonesia sesuai dengan nilai, norma, konsep, dan prinsip yang inherent dalam Pancasila dan UUD1945?”

PEMBAHASAN

A.. Apa Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan?

05. Dalam khasanah pengetahuan, pendidikan kewarganegaraan (PKn) (civic/citizenship education) merupakan bidang kajian atau studi yang bersifat multifaset dengan konteks epistemologis lintasbidang keilmuan. Secara filsafat keilmuan PKn memiliki ontology pokok ilmu politik khususnya konsep political democracy untuk aspek duties and rights of citizen (Chreshore:1886 dalam Allen: 1960)). Dari ontology pokok inilah berkembang konsep Civics, yang secara harfiah diambil dari bahasa latin “civicus” yang artinya warganegara pada jaman Yunani kuno, yang kemudian diakui secara akademis sebagai embrionya civic education, yang selanjutnya di Indonesia diadaptasi menjadi “pendidikan kewarganegaraan” (PKn). Secara epistemologis, PKn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan dari salah satu dari lima tradisi social studies yakni citizenship transmission (Barr, Barrt, dan Shermis:1978). Saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu integrated knowledge system (Hartonian: 1992), yakni suatu body of knowledge yang memilki paradigma sistemik, yang didalamnya terdapat tiga domain citizenship education yakni: domain akademik, domain kurikuler, dan domain sosial kultural” (Winataputra:2001) Oleh karena itu secara akademis pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaahnya pada seluruh dimensi psikologis dan social-kultural kewarganegaraan individu, menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemology intinya, diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi aksiologis terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bidang kajian ini secara sistemik memilki tiga dimensi yakni:
a) program kurikuler kewarganegaraan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal-kesetaraan yang secara akademis dikenal sebagai school civic education (SCE)
b) program sosial-kultural kewarganegaraan yang secara akademis dikenal sebagai community civic education (CCE), dan
c) kajian ilmiah kewarganegaraan yang di dalamnya tercakup civic research and development (CRD)

06. Ketiga dimensi itu satu sama lain memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang secara koherent diikat oleh konsepsi civic virtue and culture yang mencakup civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, dan civic competence ( CCE:1994). Oleh karena itu ontology PKn saat ini sudah lebih luas dari pada embrionya sehingga kajian keilmuan PKn, program kurikuler PKn, dan aktivitas social-kultural PKn saat ini benar-benar bersifat multifaset/multidimensional. Sifat multidimensionalitas inilah yang membuat bidang studi PKn dapat disikapi sebagai: pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak azasi manusia, dan pendidikan demokrasi. Hal itu tergantung dari aspek ontology mana kita berangkat, dengan metode kerja epistemology mana pengetahuan itu dibangun dan dikembangkan, dan untuk arah tujuan aksiologis mana kegiatan itu akan membawa implikasi.
07. Jika dilihat secara makro konstitusional pentingnya pendidikan kewarganegaraan dapat dilacak-balik kepada Pembukaan UUD 1945, Pasal 31 UUD 1945, dan UU RI No 20 Tahun 2003. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dalam UUD 1945 setelah Amandemen ke empat dinyatakan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Ps 31 ayat (1)). Selanjutnya dalam pasal ayat (3) dinyatakan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dalam pasal tersebut tersirat adanya upaya yang sengaja untuk mengembangkan warga negara yang cerdas, demokratis , dan religius, yang secara programatik merupakan tujuan dan missi dari pendidikan kewarganegaraan dalam arti yang sangat luas, atau citizenship education menurut Cogan (1996). Kedua sumber normatif konstitusional tersebut mensiratkan perlunya pendidikan kewarganegaraan yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa dan berakhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, bersatu, sejahtera, dan adil dalam konteks kehidupan masyarakat dunia yang damai.

B. Bagaimana Paradigma Konseptual Pendidikan Kewarganegaraan?

08. Untuk memahami paradigma pendidikan kewarganegaraan secara umum, perlu kiranya dipahami secara mendalam hakikat dan konsep civic education dalam wacana pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis sebagaimana berkembangan di berbagai belahan dunia.. Pendidikan (education=educare) sebagai upaya manusia yang sadar-tujuan untuk menumbuh-kembangkan potensi individu agar menjadi anggota masyarakat, putra bangsa, dan warganegara yang dewasa merupakan wahana pedagogis dan sosial-kultural yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. citizenship education (UK), termasuk di dalamnya civic education (USA) atau disebut juga pendidikan kewarganegaraan (Indonesia), atau ta’limatul muwwatanah / attarbiyatul al watoniyah (Timur Tengah) atau educacion civicas (Mexico), atau Sachunterricht (Jerman) atau civics (Australia) atau social studies (New Zealand) atau Life Orientation (Afrika Selatan) atau People and society (Hungary), atau Civics and moral education (Singapore) (Kerr: 1999; Winataputra:2001), merupakan wahana pendidikan karakter (character education) yang bersifat multidimensional (Cogan and Derricott: 1998)yang dimiliki oleh kebanyakan negara di dunia.
09. Sebagai pendidikan karakter yang bersifat multidimensional citizenship education mengusung missi untuk mengembangkan civic competencies” yang didalamnya terkandung civic knowledge, civic dispositions, civic skills, civic competence, civic confidence, civic committment yang bermuara pada kemampuan integratif well-informed and reasoned decision making, yang secara praksis diperlukan oleh individu dalam berperan sebagai participative and responsible citizen(CCE:1996) atau warganegara Indonesia yang cerdas dan baik (Winataputra:2001).
10. Dalam konteks wacana internasional (Kerr:1999; CIVITAS:2000) school civic education di Asia Tenggara, tentunya termasuk pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, termasuk kategori minimal dengan ciri thin, exclusive, elitist, content-led, knowledge-based, didactic transmission, easier to achieve, civic education. Sementara itu Eropa Utara, USA, dan New Zealand, termasuk kategori maximal dengan ciri thick, inclusive, activist, participative, process-led, value-based, interactive, more difficult to achieve, citizenship education. Sedangkan yang termasuk kategori diantara dua kutub itu, yang dapat disebut moderate adalah Eropa Tengah, Selatan, dan Timur, serta Australia. Dalam kategori ini walaupun masih terkesan exclusive and formal sudah mulai beranjak ke process-led, value-based, participative, and interactive.
11. Dalam paradigma pendidikan demokrasi (CIVITAS: 1998, Winataputra:2001) ketiga posisi konseptual tersebut dapat digambarkan secara kontinum-konsentris education about democracy/citizenship (Minimal), education in democracy/citizenship (Moderate), dan education for democracy/citizenship (Maximal). Secara sederhana dapat diartikan education about democracy/citizenship” hanya dapat menghasilkan orang tahu demokrasi tetapi tidak mampu bersikap dan berprilaku demokratis. Sementara itu education in democracy/citizenship dapat menghasilkan orang yang tahu, mau, dan mampu hidup berdemokrasi. Sedangkan education for democracy/citizenship sangat potensial menghasilkan orang yang bukan saja tahu, mau, dan mampu hidup berdemokrasi, tetapi juga mau dan mampu memperbaiki kehidupan demokrasi secara terus menerus. Secara psiko-pedagogis dan sosio-kultural perubahan paradigma kontinum-konsentris tersebut berlangsung secara developmental dalam arti bertahap-berkelanjutan.
12. Untuk Indonesia tampaknya pendidikan kewarganegaraan yang bersifat exclusive and formal dalam dunia persekolahan dan pendidikan tinggi masih perlu dipertahankan, namun harus mulai dikembangkan menjadi program pendidikan yang mensintesiskan secara harmonis pendekatan content-related dan process-led serta value-based, yang berarti juga meminimumkan modus didactic transmission dan mengoptimalkan penerapan prinsip participative and interactive. Dengan kata lain PKn Indonesia yang kini bersifat minimal itu seyogyanya dikembangkan menjadi PKn yang moderate, sehingga ia berubah dari paradigma education about democracy/citizenship menjadi education in democracy/citizenship. Dalam konteks itu maka kelas PKn seyogyanya dikembangkan sebagai laboratory for democracy dan masyarakat sebagai open global classroom. Oleh karena berbagai kegiatan co-curricular dan kegiatan extra curricular seperti debat publik, praktik belajar, kajian sosial, aksi sosial, dan simulasi dengan pendapat seyogyanya digalakkan karena secara psiko-pedagogis dan sosio-kultural sangat potensial mengembangkan karakter warganegara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab melalui pengembangan aneka ragam instructional effects dan nururant effects (Winataputra: 1998; 2001)
13. Untuk memfasilitasi perubahan paradigmatik PKn dari kategori minimal ke moderate tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut. Kurikulum berbasis karakter yang berorientasi pada pengembangan civic intelligence, civic participation, and civic responsibility dalam konteks kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia. Sebagai suatu model pendidikan demokrasi konstitusional Indonesia, pendidikan kewarganegaraan perlu dirancang untuk mengembangjkan warganegara sebagai custodian of constitution atau penjaga dan penyelamat konstitusi. Untuk itu maka setiap warganegara perlu mengerti secara mendalam sejarah, filosofi, substansi, dan implikasi dari UUD 1945 dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Oleh karena pendidikan kewarganegaraan untuk semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan perlu mengakomodasikan secara proporsional penguasaan cita-cita, nilai, konsep, prinsip, dan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkandung di dalam UUD 1945 beserta seluruh peraturan perundang-undangan lainnya.

14. Aneka ragam pendekatan dan model belajar dan pembelajaran yang mengkombinasikan kegiatan intra, ko, dan ekstra kurikuler dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia sebagai kelas global yang terbuka. Akses yang luas bagi para siswa, mahasiswa, dan pemuda terhadap berbagai sumber informasi tercetak, terrekam, tersiar, dan elektronik. Wawasan, sikap, dan kemampuan para guru, tutor, dosen dalam konteks kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia yang sehat.Bertolak dari semua argumentasi tersebut dalam butir 03 s/d 13, maka dapat dikatakan bahwa citizenship education, termasuk di dalamnya civic education merupakan salah satu alternatif pedagogis dan sosio-kultural potensial yang perlu dikembangkan dan ditangani secara profesional dan sinergis guna memberikan kontribusi yang bermakna dalam mengatasi krisis bangsa secara bertahap-berkelanjutan.
15. Dari uraian dan diskusi di atas dapat dirumuskan visi, missi dan strategi pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana demokrasi yang sesungguhnya. Pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai konteks, dalam hal ini untuk pendidikan formal (di sekolah dan perguruan tinggi), nonformal (pendidikan di luar sekolah), dan informal (pergaulan di rumah dan masyarakat) mempunyai visi sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial-kultural untuk membangun cita-cita,nilai, konsep, prinsip, skap, dan keterampilan demokrasi dalam diri warganegara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. Dengan wawasan dan pengalamannya itu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama warganegara mampu memberikan kontribusi yang bermakna bagi peningkatan kualitas demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Inilah makna dari learning democracy, through democracy, and for democracy yang harus diusung oleh pendidikan kewarganegaraan.
16. Untuk menuju kepada PKn sebagai education in democracy yang religius dan mencerdaskan diperlukan hal-hal sebagai berikut: (1) Kurikulum yang berorientasi pada pengembangan civic intelligence, civic participation, and civic responsibility bukan yang berbasis kompetensi dalam arti sempit terbatas pada prilaku yang secara behavioral terukur. Karena itu KBK seyogyanya diartikan sebagai Kurikulum Berbasis Kepribadian. (2) Model-model Pembelajaran Kreatif dan Demokratis yang memungkinkan peserta didik secara aktip mengkaji gagasan, instrumentasi, dan praksis demokrasi dan berlatih menerapkan konsep dan prinsip demokrasi secara kontekstual sebagai bagian integral dari proses belajar. (3) Pelatihan dosen/guru dalam bentuk site-based workshop yang memungkinkan para guru secara bersama-sama mempraktekkan model-model belajar yang kreatif dan demokratis itu, kemudian menerapkan model itu dalam koridor “penelitian tindakan kelas”. Dengan cara itu para dosen/guru akan semakin well educated and trained; (4) Aneka bahan belajar bahan tercetak, terrekam, tersiar, dan elektronok mengenai PKn yang memungkinkan para peserta didik bukan hanya memahami substansi tetapi juga melakukan penerapan substansi dalam konteks yang relevan, termasuk melaksanakan proses demokrasi.(5) Kerjasama antar dosen/guru PKn dengan sumber-sumber keahlian PKn civic education expert center seperti Jurusan PPKn di LPTK, LSM dalam dan luar negeri melalui penggunaan jaringan teknologi informasi yang tersedia.

17. Dengan berlakunya UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum pendidikan tinggi secara imperatif wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan; dan bahasa. (Ps.37 ayat (2)). UU RI tentang Sisdiknas tersebut, tidak lagi mengenal adanya pendidikan Pancasila dan pendidikan kewiraan, yang ada hanyalah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang mmemiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Bila dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional (Ps 3) maka secara substantif pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu dapat disimpulkan bawa secara substantif menurut UU RI tentang Sisdiknas tersebut pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana pedagogis untuk mengembangkan rasa atau intuisi kebangsaan dan cinta tanah air atau patriotisme serta nilai dan kebajikan demokratis (democratic virtues and culture). Yang diatur dalam UU Sisdiknas tersebut adalah pendidikan kewarganegaraan sebagai dimensi kurikuler untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal-kesetaraan.
18. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana mengatur dua dimesi pendidikan kewarganegaraan lainnya, yaitu community civic education yang mewadahi kegiatan sosial-kultural kewarganegaraan dan civic education research and development yang mewadahi kiprah dan dinamika keilmuan pendidikan kewarganegaraan? Civic education research and development merupakan bidang keilmuan yang dengan sendirinya tunduk pada kaidah-kaidah keimuan yang bersifat universal dan kontekstual dalam disiplinnya. Karena itu tidak diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara khusus. Para ilmuwan, praktisi dalam bidang itu secara pribadi (persoon) merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan statusnya. Kinerja akademiknya serta hak dan tanggungjawabnnya sebagai ilmuwan atau praktisi dengan sendirinya tunduk pada nilai dan norma akademik dalam bidangnya. Bagaimana halnya dengan community civics)? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tampaknya perlu diadakan pengkajian khusus terhadap perkembangan pemikiran mengenai proses pendidikan, dalam arti luas yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, dan saat ini sudah menginjak usia 63 tahun.
19. Di dalam teks Proklamasi, yang merupakan rumusan the highest political decision bangsa Indonesia, pada kalimat pertama dengan tegas dinyatakan “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”. Dengan proklamasi tersebut berarti kita pada saat itu memasuki kehidupan bermasyarakat-bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disyahkan oleh dan dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, selain ditegaskan kembali tentang pertimbangan pokok dan pernyataan kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tersurat dalam alinea pertama, kedua, dan ketiga, juga dinyatakan tujuan dan dasar negara Indonesia, sebgaimana tertuang dalam alinea keempat. Dalam alinea tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk: “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abdi dan keadilan sosial,…” (Republik Indonesia, 1945 dalam BP7 Pusat:1994). Jika dikaji dengan cermat, tujuan yang ketiga, yakni “…mencerdaskan kehidupan bangsa”, secara tersirat mengandung arti bahwa kehidupan yang perlu dibangun itu adalah kehidupan masyarakat-bangsa dan negara Indonesia yang cerdas.
20. Sebagaimana lebih jauh ditegaskan dalam alinea tersebut, kehidupan masyarakat-bangsa tersebut ditata dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Di situ juga tersirat bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Lebih lanjut ditegaskan bahwa yang menjadi dasar kehidupan masyarakat-bangsa Indonesia adalah :”Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat-bangsa dan negara Indonesia yang hendak diwujudkan adalah masyarakat-bangsa dan negara yang cerdas, religius, adil dan beradab, bersatu, demokratis, dan sejahtera. Karakteristik internal-konseptual masyarakat itulah yang yang perlu dikembangkan antara lain melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan di masyarakat (school civic education dan community civic education).
21. Keadaan ini tampaknya disadari oleh para pakar dan pengambil keputusan pendidikan sebagai suatu tantangan yang perlu segera dijawab. Lebih-lebih lagi karena pada saat ini berbagai perubahan dalam koridor pendemokratisasian pendidikan, termasuk gagasan untuk mengembangkan paradigma baru pendidikan demokrasi mulai mengkristal, seperti yang dipikirkan oleh Tim Peduli Reformasi Pendidikan (1999) yang melihat betapa pentingnya upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, alih generasi, dan pemberdayaan generasa muda untuk masa depan. Keadaan itu menuntut upaya pengembangan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan yang bersifat sistemik dan holistik secara nasional.

22. Secara tentatif paradigma konseptual tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Penjelasan:
1. Sebagai suatu integrated knowledge system/interdisciplinary study, academic civic education memiliki ontologi/bidang telaah seluruh aspek dari school civic education dan community civic education.
2. Sebagai suatu program pendidikan, School civic education merupakan dimensi kurikuler pendidikan kewarganegaraan yang memiliki missi pengembangan smart and good citizens untuk captive audience peserta didik dalam dunia persekolahan. Substansi dan proses pendidikannya lebih mengutamakan integrasi antara learning and instruction yang bersifat terstruktur, berjenjang, incremental, dan psycho-social development.
3. Sebagai suatu program pendidikan, Community civic education merupakan dimensi sosial-kultural dalam penge,bangan smart and good citizens untuk pebelajar yang sangat luas, beragam. Substansi dan proses pendidikannya bersifat: contextually customized, fleksible, less structured, enculturation-oriented.

C. Bagaimana Membina dan Mengembangkan Community Civic Education?

23. Community civic education merupakan program dan/atau proses pendidikan nonformal atau pendidikan informal, yang dirancang untuk dan/atau dan berlangsung dalam masing-masing jenis community dalam masyarakat bangsa dan negara (nation-state community). Dalam realitas kehidupan, setiap orang memiliki multi-status, selain sebagai warga negara, masing-masing sekurang-kurangnya juga sebagai anggota suatu keluarga, anggota kelompok sebaya, anggota perkumpulan sosial/budaya/politik/hobby/keagamaan dan/atau anggota organisasi profesi/brokrasi (nasional/internasional). Dalam masing-masing lingkungan kehidupan itu tentu anda mores atau rule of conducts, yang dijaga, dipelihara, dilaksanakan, dan ditransformasikan. Karena itu dalam masing-masing komunitas itu terjadi proses sosialisasi dan enkulturasi. Seiring dengan berkembangnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan pesatnya perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, berkembang pula tuntutan untuk menyelenggarakan proses edukasi yang terstruktur dan berssistem untuk mengembangkan anggota komunitas yang cerdas dan baik. Dalam konteks itulah community civic education dikembangkan. Community civic education dapat dikembangkan untuk berbagai komunitas dalam masyarakat bangsa dan negara, misalnya untuk pejabat negara dan birokrat (administration civic education), politisi (political education), akademisi (professional civic education), praktisi (teknisi, wartawan,dsj) (practitioner civic education), pejabat pada pemerintahan daerah , kelompok masyarakat (petani, pedagang, nelayan dsb) (popular civic education).
24. Community civic education memiliki kompleksitas tersendiri melebihi school civic education. Komplekstitas tersebut antara lain karena begitu beragamnya komunitas yang ada dalam masyarakat bangsa dan negara. Karena itu tidak bisa dikembangkan dalam satu struktur pendidikan yang berjenjang seperti dalam school civic education. Program pendidikan/pembelajaran/pelatihan dalam community civic education harus dikembangkan dan dilaksaanakan serta dievaluasi secara specifik dengan pendekatan customized civic education and/or civic training.
25. Dari sisi legal formal, perlukah community civic education diatur dalam sebuah Undang-Undang? Dalam menjawab pertanyaan ini Ditjen Pothan, Dephan telah memberikan argumentasi substantif dan prosedural yang sangat memadai sebagaimana hal itu tertuang dalam Hasil Rapat Pendalaman RUU Pendidikan Kewarganegaraan dan RUU Bela Negara, Tanggal 15 Juli 2008. Secara pribadi saya sangat menghargai semua pemikiran itu. Dari dua alternatif yang ditawarkan, tampaknya Alternatif II a, yakni “RUU Bela Negara, yang mencakup Pendidikan Kewarganegaraan (dalam makna community civic education), Latsarmil, dan Pengabdian Profesi” saya nilai lebih dapat diterima dengan argumentasi akademik sebagai berikut.
1. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu wahana keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Dengan kata lain secara konseptual konsepsi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pertahanan negara merupakan suatu keciscayaan yang harus diwujudkan.
2. Secara konseptual bela negara merupakan perwujudan dari konsepsi patriotisme yang merupakan salah satu substansi pokok dalam academic structure pendidikan kewarganegaraan. Patriotisme itu sendiri memiliki makna “the love of one”s country” (Wikipedia:2008) yang kemudian melahirkan doktrin pro patria primus patrialis, yang pada dasarnya merupakan komitmen mengutamakan kepentingan negara.
26. Bagaimana intreface antara communinty civic education dengan school civic education? Secara sosiologis, komunitas sekolah merupakan salah unsur dari komunitas masyarakat bangsa dan negara yang memiliki karakteristik unik yakni; bersifat captive; beranggotakan anak usia sekolah atau school-age citizens; bersifar developmental; ada penjenjangan dengan isi pendidikan yang terstruktur; relatif homogen. Program pendidikan kewarganegaraan untuk komunitas sekolah ini sudah diatur dalam UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dengan ketentuan perudang-undangan turunnannya yakni PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permen Diknas No 22, 23, 24 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi lulusan serta Rambu-rambu Pelaksanaan Permen 22 dan 23. Namun demikian perlu diingat bahwa di luar jam sekolah, anak-anak usis sekolah ini merupakan anggota komunitas lain, dalam hal ini keluarga, kelompok teman sebaya (peer grioup), perhimpunan hobby dll. Dalam konteks itu bila diperlukan dapat dikembangkan program community civic education yang bersifat suplementatif terhadap program school civic education, yang bisa diperlakukan sebagai extra mural program, seperti Pramuka, Pecinta Alam, Polisi Sekolah, Dokter Kecil dll. Karena itu dapak dikatakan bahwa community civic education bersifat saling melengkapi dengan school civic education, karean memang keduanya merupakan subsistem dari pendidikan kewarganegaraan sebagai integrated knowledge system.

SIMPULAN

27. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian yang memusatkan telaahnya pada seluruh dimensi psikologis dan social-kultural kewarganegaraan individu, menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemology intinya, diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi aksiologis terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara sistemik-struktural pendidikan kewarganegaraan memilki tiga dimensi yakni: (1) program kurikuler kewarganegaraan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal-kesetaraan yang secara akademis dikenal sebagai school civic education (SCE); (2) program sosial-kultural kewarganegaraan yang secara akademis dikenal sebagai community civic education (CCE), dan (3) kajian ilmiah kewarganegaraan yang di dalamnya tercakup civic research and development (CRD)
28. Pengalaman sejarah menunjukkan kuatnya tuntutan konstitusional pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan intuisi kebangsaan dan kebajikan demokrasi merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan untuk seluruh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan merupakan wahana pedagogis dan sosial-kultural untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan fungsi pendidikan sebagai proses pengembangan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa.
29. Secara makro konseptual dalam konteks sistemik pendidikan kewarganegaraan di sekolah di dunia termasuk kategori paradigma education about democracy/citizenship atau pendidikan tentang demokrasi/kewarganegaraan yang cenderung bersifat content-led dengan modus didactic-transmission. Paradigma ini cenderung menghasilkan warganegara yang hanya tahu (knowing-what) tentang demokrasi/kewarganegaraan. Untuk menghasilkan warganegara yang bukan hanya tahu tetapi tahu, mampu dan mau melaksanakan demokrasi/kewargaanegaraan (knowing and doing how) perlu dikembangkan paradigma education in democracy/citizenship yang menitikberatkan pada keseimbangan contet-led dengan process-led dengan menggunakan modus participatory learning.
30. Sebagai suatu model pendidikan demokrasi konstitusional Indonesia, pendidikan kewarganegaraan perlu dirancang untuk mengembangjkan warganegara sebagai custodian of constitution atau penjaga dan penyelamat konstitusi. Untuk itu maka setiap warganegara perlu mengerti secara mendalam filosofi, substansi, dan implikasi dari UUD 1945 dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Oleh karena pendidikan kewarganegaraan untuk semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan perlu mengakomodasikan secara proporsional penguasaan cita-cita, nilai, konsep, prinsip, dan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkandung di dalam UUD 1945 beserta seluruh peraturan perundang-undangan lainnya.
31. Sebagai suatu integrated knowledge system/interdisciplinary study, academic civic education memiliki ontologi/bidang telaah seluruh aspek dari school civic education dan community civic education. Sebagai suatu program pendidikan, School civic education merupakan dimensi kurikuler pendidikan kewarganegaraan yang memiliki missi pengembangan smart and good citizens untuk captive audience peserta didik dalam dunia persekolahan. Substansi dan proses pendidikannya lebih mengutamakan integrasi antara learning and instruction yang bersifat terstruktur, berjenjang, incremental, dan psycho-social development. Sebagai suatu program pendidikan, Community civic education merupakan dimensi sosial-kultural dalam penge,bangan smart and good citizens untuk pebelajar yang sangat luas, beragam. Substansi dan proses pendidikannya bersifat: contextually customized, fleksible, less structured, enculturation-oriented.
32. Community civic education merupakan program dan/atau proses pendidikan nonformal atau pendidikan informal, yang dirancang untuk dan/atau dan berlangsung dalam masing-masing jenis community dalam masyarakat bangsa dan negara (nation-state community). Seiring dengan berkembangnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan pesatnya perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, berkembang pula tuntutan untuk menyelenggarakan proses edukasi yang terstruktur dan berssistem untuk mengembangkan anggota komunitas yang cerdas dan baik. Dalam konteks itulah community civic education perlu dikembangkan. Community civic education perlu dikembangkan untuk berbagai komunitas dalam masyarakat bangsa dan negara, misalnya untuk pejabat negara dan birokrat (administration civic education), politisi (political education), akademisi (professional civic education), praktisi (teknisi, wartawan,dsj) (practitioner civic education), pejabat pada pemerintahan daerah , kelompok masyarakat (petani, pedagang, nelayan dsb) (popular civic education).
33. Community civic education memiliki kompleksitas tersendiri melebihi school civic education. Komplekstitas tersebut antara lain karena begitu beragamnya komunitas yang ada dalam masyarakat bangsa dan negara. Karena itu tidak bisa dikembangkan dalam satu struktur pendidikan yang berjenjang seperti dalam school civic education. Program pendidikan/pembelajaran/pelatihan dalam community civic education harus dikembangkan dan dilaksaanakan serta dievaluasi secara specifik dengan pendekatan customized civic education and/or civic training. Secara legal community civic education untuk Indonesia sangat tepat untuk diadakan regulasi yang terintegrasi dalam “RUU Bela Negara, yang memang secara normatif mencakup Pendidikan Kewarganegaraan (dalam makna community civic education). Secara konseptual dan programatik community civic education bersifat saling melengkapi dengan school civic education, karean memang keduanya merupakan subsistem dari pendidikan kewarganegaraan sebagai integrated knowledge system.

Jakarta, 7 Oktober 2008

Penulis,

Prof. Dr H.Udin Saripudin Winataputra, M.A.
Guru Besar Ilmu Pendidikan: Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan,
Direktur Program Pascasarjana UT, dan
Anggota Dewan Pakar Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia (HISPISI)

DAPTAR KEPUSTAKAAN

Allen, J.(1960) The Role of Ninth Grade Civics in Citizenship Education, The High School Journal, 44,3: 106-111

Banks, J. A. (1990) Citizenship for a Pluralistic Democratic Society in Rauner, M. (1999) Civic Education : An Annofated Bibliography, CIVNET

Barr, R. D., Barth, J. L., Shermis, S. S. (1977) Defining the Social Studies, Virginia : National Council for The Social Studies

Barr, R. D., Barth, J. L., Shermis, S. S. (1978) The Nature of the Social Studies, Palm Spring : An ETS Pablication

Center for Civic Education/CCE (1994) Civitas : National Standards for Civics and Government, Calabasas : CCE

Center for Indonesian Civic Education (1999) Democratic Citizen in a Civil Society: Report of the Conference on Civic Education for Civil Society, Bandung:CICED

Civitas International (1998) International Partnership for Civic Awareness Conference Report, Strasbourg : Civitas International

Derricott, R., Cogan, J. J. (1998) Citizenship for the 21st Century : An International perspective on Education, London : Kogan Page

Gandal, M., Finn, Jr. C. E. (1992) Freedom Papers : Teaching Democracy, USA : United States Information Agency

Hahn, C.L. dan Torney-Purta,J. (1999) The IEA Civic Education Project: National and International Perspectives, dalam Social Education, 63,7:425-431

Hartonian,H..M.(1992) The Social Studies and Project 2061: An Opportunities for Harmony, dalam The Social Studies, 83;4:160-163

Kerr,D.(1999) Citizenship Education: an International Comparison, London: National Foundation for Educational Research-NFER

Panitia Seminar Nasional Civic Education (1972) Laporan Hasil-hasil Seminar Nasional Pendidikan dan Pengajaran Civics, Tawangmanggu Surakarta

Qualifications and Curriculum Authority-QCA (1998) Education for citizenship and the teaching of democracy in schools, London: Department of Education and Employment-DfEE

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: