h1

BAB-IV-NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

September 30, 2009

BAB IV
NEGARA HUKUM DEMOKRATIS
Pokok yang mau kita bahas dalam bab ini ialah: “negara hukum yang bersifat demokratis dan yang mengusahakan keadilan sosial”. Nah, kebetulan Indonesia merupakan sebuah negara hukum demokratis. Maka sudah seyogianya hakikat negara hukum demokratis kita pahami secara mendalam sehingga keterlibatan seluruh warga negara dalam membangunnya berdasar kokoh. Pertanyaan mendasar tentang topik ini adalah: “bagaimana seharusnya negara dikelola, agar dari sudut pandang tuntutan martabat manusia atau kemanusiaan, negara secara etis dapat dibenarkan?” Pertanyaan dasar ini dijawab dalam dua bagian. Pertama, kita coba memahami terlebih dahulu seluk-beluk negara dengan sistem pemerin-tahan demokratis. Lalu, kedua, kita masuk ke dalam seluk-beluk Negara Hukum, sebagai suatu corak kenegaraan yang selaras dengan ciri sebuah negara demokratis.
1. Negara Demokratis
Yang dimaksud dengan “negara demokratis” adalah negara yang berporos pada rakyat; di dalamnya, rakyat memegang peran kunci dan kedudukan sentral. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara serta menjadi norma dan arah dasar seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam berbagai aspeknya (ipoleksosbudhankam).
Pada hakikatnya, negara dengan sistem pemerintahan demokratis sudah seharusnya ADALAH sebuah Negara Hukum. Sebab, tanpa hukum (yang baik, adil, dan pasti), pemerin-tahan demokratis sulit mencapai apa yang menjadi intisari dan cita-cita demokrasi. Tanpa hukum pun, demokrasi – sebagaimana sering dikatakan orang sekarang ini – dapat berubah menjadi “democrazy” sebagaimana tampak di dalam aksi-aksi demonstrasi yang anarkis, karena “kedaulatan rakyat” (demokrasi) cenderung rentan terhadap “godaan” berubah rupa menjadi “kediktatoran rakyat” dan “kediktatoran mayoritas”. Lagipula; sering terjadi demo-krasi tak berdaya dan kehilangan kekuasaannya dalam mengambil keputusan yang baik dan adil demi kesejahteraan umum seluruh rakyat, karena aspirasi dan tuntutan-tuntutan rakyat tidak dipertimbangkan oleh pemerintah menurut norma-norma keadilan dan moralitas, melainkan menurut kekuatan jumlah suara yang diperoleh dan kemampuan finansial kelom-pok yang mendukungnya. Sebaliknya tanpa demokrasi, hukum dapat merosot menjadi alat pemaksa dan penindas rakyat, serta alat pembenaran diri dan payung pelindung para pemangku kekuasaan negara. Di dalam sistem pemerintahan negara demokratis, hukum tampil sebagai norma objektif yang mengatur seluruh tatanan hidup bernegara dan mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali.
1.1 Pengertian “Demokrasi”
(1) Istilah ‘demokrasi’ berasal dari kata Yunani demokratia, dari akar kata “demos” yang berarti rakyat, dan “kratein” atau “kratos” yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, secara etimologis, ‘demokrasi’ berarti ‘kekuasaan rakyat’, atau ‘pemerintahan oleh rakyat’ (government by the people), atau seperti yang dikatakan Abraham Lincoln: “the government from the people, by the people, and for the people” (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”). Para pemimpin Negara atau wakil rakyat dipilih dari kalangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk bekerja bagi rakyat. Ada juga ahli yang memberi definisi etimologis istilah ‘demokrasi’ sebagai kewenangan untuk mengatur masyarakat/rakyat, suatu terje-mahan atas ungkapan “rule of the people”, yang mengaburkan makna istilah ‘demokrasi’. Mengaburkan, karena dalam ungkapan “kewenangan untuk mengatur masyarakat/rakyat”, “rakyat” bukanlah subjek kekuasaan, melainkan objek kekuasaan. Yang benar adalah rakyat-lah kriteria dasar demokrasi: pemegang kekuasaan atau kedaulatan negara, sumber utama kekuasaan, kewenangan dan kepentingan, dan rakyat jugalah yang menjadi tujuan utama terbentuknya negara dan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Memang tak dapat disang-kal, bahwa dalam demokrasi modern, dengan diterapkannya model demokrasi tak langsung dan/atau demokrasi perwakilan, kedaulatan rakyat itu didelegasikan kepada para wakil rakyat dan pemerintah, sehingga keduanya mempunyai kewenangan mengatur rakyat. Namun secara linguistik-etimologis, pengertian “rule of the people” itu keliru.
(2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ‘demokrasi’ sebagai (1) bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya; (2) pemerintahan rakyat; (3) gagasan atau pandangan hidup yang menguta-makan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
(3) The Advanced Learner’s Dictionary of Current English mengemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan ‘demokrasi’ adalah: (1) country with principles of government in which all adult citizens share through their ellected representatives [negara yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan, dalamnya semua warga negara dewasa mengambil bagian dalam proses-proses politik melalui wakil-wakil mereka yang telah dipilih]; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities [negara yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang mendorong dan menghargai hak-hak kewarganegaraan seperti kebebasan berbicara, kebebasan agama, kebebasan berpendapat dan berserikat, penegasan rule of law, peme-rintahan mayoritas, dilengkapi hormat terhadap hak-hak golongan minoritas]; (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals [masyarakat yang di dalamnya terdapat perlakuan yang sama antar para warga negara].
CIDED (Center for Indonesia Civic Education) mengadopsi konsep demokrasi sbb.: “Demo-cracy which is conceptually perceived a frame of thought of having the public governance from the people, by the people, and for the people has been universally accepted as paramount ideal, norm, social system, as well as individual knowledge, attitudes, and behaviour needed to be contextually substantiated, cherished, and developed” (Demokrasi yang secara konseptual dipandang sebagai kerangka berpikir dalam melakukan pengaturan urusan-urusan umum atas dasar prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat diterima baik sebagai idea, norma, dan sistem sosial maupun sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individual yang secara kontekstual diwujudkan, dipelihara, dan dikembangkan). Konsep demokrasi yang dikemukakan CIDED ini bersifat multi-dimensional, yakni secara filosofis, demokrasi adalah ide, norma, dan prinsip; secara ideologis, demokrasi adalah sistem sosial; dan secara psikologis, demokrasi adalah wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup berma-syarakat.
Selain definisi-definisi di atas, tentu saja masih bertebaran berbagai definisi lain dari ahli-ahli. Hal disebabkan selain oleh latar belakang dan pengalaman para ahli pencetusnya, juga karena konsep demokrasi selalu berubah dan berkembang seiring perubahan dan perkem-bangan zaman, yang mengakibatkan sistem-sistem politik selalu ber“evolusi”. Sesuatu yang ‘tidak mungkin’ dalam suatu iklim politik di suatu periode sejarah menjadi bukan hanya ‘mungkin’, tetapi juga ‘diterima begitu saja secara umum selaku baik dan benar’ di periode sejarah berikutnya. Pada setiap zaman selalu ada sejumlah kelemahan dan sikap-sikap yang diterima tanpa keberatan sebagai bagian dari kodrat. Misalnya, di Inggris, selama bertahun-tahun diterima sebagai benar, bahwa seorang warga negara yang telah memasuki usia 21 tahun sudah memiliki ‘hak memilih’. Lalu karena kebiasaan ini dipersoalkan, maka hak memilih itu mulai dimiliki pada saat seseorang berusia 18 tahun. Dalam abad ke-19, pemerintahan demokratis dipahami terutama dalam pengertian: kesamaan hak-hak politik dan hukum, hak untuk memilih, untuk mengungkapkan pandangan-pandangan politik yang berbeda, dan untuk mengorganisasi opini-opini politik melalui partai-partai politik, hak wakil-wakil rakyat yang dipilih untuk mengawasi atau mengontrol tindakan-tindakan pemerintah. Dewasa ini tekanan lebih diberikan pada kebutuhan akan jaminan dari Negara untuk melindungi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara.
1.2 Demokrasi sebagai Sistem Pemerintahan
Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang bertumpu pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk membuat keputusan-keputusan politik, bukan pada seseorang (diktator) atau sekelompok orang (oligarki, entah para aristokrat atau para teknokrat, dll.) yang berpendidikan, berkedudukan, dan berpengaruh dalam masyarakat. Rakyatlah kriteria dan norma kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokratis. Hal ini berarti bahwa legi-timasi suatu kekuasaan politis atau wewenang untuk memerintah rakyat secara sah terdapat di dalam: (a) sejauh mana kekuasaan itu dipercaya, didukung, dan diakui oleh rakyat (legiti-masi demokratis) dan (b) sejauh mana kekuasaan politis itu bekerja untuk menciptakan apa yang menjadi aspirasi dan cita-cita rakyat dan negara, sehingga dapat terus dipercaya, didu-kung, dan diakui masyarakat. Dengan kata lain: wewenang untuk memerintah rakyat harus berdasarkan penugasan, pengakuan, dan persetujuan para warga masyarakat sendiri. Di luar persetujuan masyarakat, tidak ada orang atau kelompok orang yang berhak untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh orang lain, atau menentukan bagaimana masyarakat sebagai keseluruhan harus ditata dan dikembangkan. Seberapa lama penugasan, pengakuan, dan persetujuan itu berlangsung, hal ini tergantung dari performance kekuasaan, yang ditunjukkan lewat kinerja mereka yang diberi tugas menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di dalam kedaulatan rakyat dan legitimasi demokratis itu tersirat pula kewenangan penuh dari rakyat untuk: (a) mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan beserta semua perilaku penyelenggara negara; (b) rakyat pun mempunyai kekuasaan untuk menyetujui atau menolak kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah; dan (c) rakyat pula akhir-nya bisa menarik kembali dukungan, penugasan, pengakuan dan persetujuan yang telah diberikannya, entah pada saat kekuasaan itu masih sedang bekerja, atau pada pemilihan umum berikutnya. Dasar dari ‘kedaulatan rakyat’ itu adalah (a) kesamaan semua anggota masyarakat sebagai manusia dan sebagai warga negara, serta hak setiap orang untuk menen-tukan dirinya sendiri, dan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat; dan (b) keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintahi orang lain (di sini perlu dikesampingkan saja masalah anak yang belum dewasa dan orang yang sakit jiwa).
Namun ‘kedaulatan rakyat’ tidak berarti: (a) tidak perlu ada kekuasaan di atas para warga negara (seperti yang dikemukakan Rousseau). Ini bukan maksud dari kedaulatan rakyat, dan karena itu, bukan tuntutan dasar kedaulatan rakyat. Sebaliknya, kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan demokratis lebih dalam arti bahwa (a) kekuasaan itu harus dikontrol oleh rakyat. (b) segala keputusan dan kebijakan politik harus diambil dan dibuat langsung oleh rakyat, sebagaimana dimaksudkan oleh model demokrasi absolut dan demokrasi langsung. Demokrasi absolut dan demokrasi langsung tidak hanya tidak dapat direalisasikan, lebih-lebih dalam negara modern dewasa ini, melainkan juga secara etis tidak perlu. Alasannya antara lain, karena jumlah rakyat yang menjadi warga negara dalam suatu negara modern dewasa ini sudah sangat banyak dan beragam, dan banyak pula persoalan kehidupan bernegara yang harus diperhatikan negara, termasuk di dalamnya hubungan saling-tergantung antarnegara yang semakin rumit. Tidak seperti paham demokrasi dalam negara-negara kota (polis) di zaman Yunani kuno. Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, rakyat mereali-sasikan kedaulatannya melalui wakil-wakilnya, yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana dimaksudkan oleh model demokrasi tak langsung dan demokrasi perwakilan. Jadi, kedaulatannya diwakilkan atau didelegasikan kepada wakil-wakil rakyat.
Yang harus dituntut ialah agar pemerintahan negara tetap di bawah kontrol masyarakat. Dengan itu kita berbicara tentang apa yang disebut realisme demokratis yang secara etis pun memadai: yang perlu bukan suatu demokrasi total, melainkan kontrol demokratis yang efektif selaras amanat Konstitusi Negara. Realisme itu menyatakan diri dalam fakta sejarah, bahwa demokrasi modern, sejak Revolusi Prancis, berkembang sebagai demokrasi tak langsung dan demokrasi perwakilan/representatif. Dalam demokrasi ini – sebagaimana sudah dikatakan di atas – rakyat tidak langsung membuat Undang-Undang, melainkan melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Dalam praksis penyelenggaraan negara, ternyata keputusan-keputusan yang paling penting diambil hanya oleh beberapa orang saja. Di sini kita berhadapan dengan satu unsur baru dalam paham demokrasi representatif, yaitu unsur elitarisme .
Kontrol para warga negara berlangsung melalui dua sarana: (a) secara langsung melalui pemilihan (umum) para wakil, dan (b) secara tidak langsung melalui keterbukaan (publicity) pemerintahan.
Melalui pemilihan umum, para warga negara menentukan partai mana yang akan (ikut) memerintah negara. Pada umumnya, para wakil rakyat dan partai-partai tidak terikat pada pesan-pesan yang dititipkan oleh para pemilih dan juga tidak ada kewajiban formal untuk mengambil langkah-langkah yang dijanjikan sebelum pemilihan. Tetapi karena partai-partai mau terpilih kembali dalam pemilihan berikutnya, mereka tidak dapat begitu saja meng-abaikan tuntutan aspirasi para pendukung dan mempermainkan kepercayaan mereka. Mereka harus mempertanggungjawabkannya. Jadi, para warga negara memang tidak dapat langsung menentukan keputusan-keputusan apa yang akan diambil. Dan itu merupakan suatu keter-batasan kedaulatan mereka. Di lain pihak, karena keterbatasan itu, demokrasi representatif (demokrasi perwakilan) memberikan ruang yang secukupnya kepada para ahli. Sedangkan arah dasar dan alternatif-alternatif besar tetap ditentukan oleh masyarakat dengan memilih wakil-wakil atau partai-partai yang dikehendaki. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih fundamental dan tidak dapat dideduksikan (ditarik, disimpulkan) dari pertimbangan para ahli (teknokrat), sebagaimana telah disebutkan, dalam demokrasi representatif, tidak begitu saja ditentukan oleh elite yang memimpin, melainkan oleh masyarakat melalui pemilihan. Karena, justru dalam kebijaksanaan dan arah fundamental itu, partai-partai menemukan identitas mereka, dan dengan demikian menyajikan alternatif-alternatif nyata kepada masya-rakat. Jadi, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam demo-krasi representatif juga merupakan kekuatannya.
Bahwa kontrol masyarakat terhadap kekuasaan negara bersifat nyata, walaupun terbatas, menjadi lebih jelas kalau kita memperhatikan unsur kedua yang khas bagi sistem demokrasi, yaitu: keterbukaan (publicity) dalam pengambilan keputusan. Mekanisme pemilihan umum yang menghasilkan keterpilihan orang-orang tertentu sebagai wakil rakyat mengimplikasikan bahwa para wakil terpilih itu sekarang diberi ‘kuasa’ untuk bertindak atas nama rakyat. Namun sebagai ‘wakil’, sikap dan tindakan mereka paling tidak harus selaras aspirasi dan tuntutan dari rakyat yang diwakili. Di sinilah letak tuntutan akan keterbukaan. Memang keterbukaan itu tentu saja ada batasnya, bukan tidak tanpa batas. Karena, selalu ada hal-hal tertentu yang “tidak bisa diumumkan secara luas kepada rakyat”. Ada juga semacam “rahasia negara”. Motivasi mengapa seorang perdana menteri mengajukan rencana undang-undang tertentu atau mengambil kebijaksanaan politik luar negeri secara mendadak – termasuk apakah motivasinya murni atau tidak – sering tidak dapat diselami. Banyak sekali yang dibahas dalam ruang pertemuan kabinet, dan tidak bisa secara luas dipublikasikan. Ada hal-hal tertentu yang oleh “orang-orang lingkungan dalam” (inner cycle) sekitar pimpinan pemerintahan tidak dapat disiarkan secara meluas kepada seluruh rakyat melalui, misalnya, media massa. Begitu misalnya, percaturan kekuatan di belakang pintu-pintu tertutup yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil, sering hanya dapat diterka oleh para insider. Jadi, memang banyak unsur dalam proses pewujudan keputusan-keputusan pemerintah bersifat tidak terbuka.
Bila demikian apa yang dimaksud dengan keterbukaan? Keterbukaan di sini adalah sikap tanggap atau responsif pemerintah terhadap setiap opini dari masyarakat, entah itu berupa saran atau kritik, atau ide-ide alternatif tentang suatu permasalahan bangsa. Kendatipun ada banyak hal yang bersifat “rahasia”, namun kegiatan pemerintahan toh terjadi di hadapan mata masyarakat. Masyarakat melihat, mengamati, menganalisis segala sesuatu yang dilaku-kan pemerintah melalui pemberitaan media massa. Tak ada yang luput dari perhatian. Pendapat umum (public opinion) berupa saran dan kritik yang disuarakan masyarakat sebagaimana terungkap dalam media-media massa (tetapi tidak dengan sendirinya repre-sentatif sebagai pendapat masyarakat) merupakan tekanan terus-menerus terhadap peme-rintah. Saran dan kritik-kritik ini tidak bisa dan tidak boleh dianggap sepi saja oleh para penyelenggara negara, sebaliknya harus direspons dan diterima dengan jiwa besar. Negara harus bertindak dengan kesadaran, bahwa selalu ada yang memperhatikan. Demikian pula sesudah pemilihan umum selesai, partai-partai politik tidak dapat membebaskan diri dari perhatian terhadap harapan para pemilih. Mereka terus-menerus diamati, dilapori, diko-mentari. Kebijakan yang salah, suatu keteledoran, atau penyalahgunaan wewenang sulit disembunyikan untuk selamanya. Apa saja yang terjadi dapat menjadi sajian bagi masyarakat. Maka keterbukaan merupakan juga tuntutan demokrasi.
Dari uraian di atas, kita dapat melihat sekurang-kurangnya lima nilai utama dari demokrasi sebagai sistem pemerintahan, sebagaimana dikatakan oleh Robert A. Dahl:
Pertama, adanya hak yang sama dan merata bagi seluruh rakyat/warga negara. Hal ini berarti, aspirasi warga negara harus diperhitungkan dan dipertimbangkan secara adil dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis, karena setiap warga negara memiliki hak dan kewa-jiban yang sama. Hak ini diatur dalam suatu undang-undang dan peraturan-peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima semua pihak (legitimate).
Kedua, adanya partisipasi aktif dari seluruh warga negara yang sudah dewasa. Terhadap suatu proses pembuatan keputusan-keputusan kolektif yang mengikat seluruh warga negara, masing-masing warga negara harus memiliki peluang yang sama untuk menyatakan panda-patnya terhadap hasil akhir kebijakan yang akan ditetapkan. Warga negara harus berparti-sipasi aktif dalam proses pengaturan dan pengelolaan negara, sehingga kebaikan ataupun keburukan kebijakan negara menjadi tanggung jawab seluruh warga negara. Untuk itu, perlu diciptakan “ruang komunikasi dan dialog” yang memungkinkan publik menyalurkan aspirasinya dan mengekspresikan kehendaknya.
Ketiga, adanya pengertian dan pemahaman yang jelas (enlightened understanding) di pihak rakyat terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara, tidak terkecuali sistem birokrasi. Pengertian dan pemahaman yang jelas ini mengandaikan (a) pemerintah harus menyediakan akses informasi bagi rakyat sehingga rakyat dapat turut serta mengetahui kebijakan-kebijakan yang sudah, sedang, dan akan diambil pemerintah. (b) pemerintah harus secara efektif menyosialisasikan keputusan-keputusannya, dan memberikan kesempatan yang sama dan waktu secukupnya kepada seluruh rakyat untuk mengkritisinya, demi mendapatkan suatu hasil akhir yang ideal.
Keempat, adanya kontrol akhir oleh rakyat (final control on the agenda by the demos), di mana setiap keputusan final atas suatu kebijakan negara berada di tangan rakyat. Dalam hal ini rakyat mempunyai peran yang menentukan: rakyat bisa menyetujui atau menolak kebi-jakan dan/atau keputusan yang hendak ditetapkan pemerintah. Dengan demikian kedaulatan sepenuhnya di tangan warga negara atau rakyat.
Kelima, adanya sifat inclusiveness: terbuka, akomodatif dan tidak diskriminatif. Semua warga negara yang telah dewasa (cukup umur) berhak ikut serta secara aktif dan penuh (active and full participation) dalam proses penyelenggaraan negara, dan berhak mendapatkan perlin-dungan dan kesejahteraan yang optimal dari dan oleh negara, khususnya warga negara yang cacat, minoritas, atau marjinal.
Kecuali itu, dari uraian di atas, kita melihat bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan harus memenuhi paling kurang dua syarat esensial. Pertama, harus sanggup menyerap seakurat dan sebanyak mungkin opini rakyat tentang siapa yang pantas menjadi pemimpin pemerintahan dan wakil-wakilnya, dan tentang bagaimana mengelola atau menyelenggarakan kehidupan negara dalam segala aspeknya, agar negara sungguh memainkan perannya sebagai lembaga pemersatu dan penjamin kehidupan yang manusiawi bagi seluruh rakyat. Ini berarti sebagai satu ukuran minimum, harus ada pemilihan umum, partai-partai politik, dan organisasi pemungutan suara yang bebas (free voting) dalam pemilihan-pemilihan (umum) yang tidak korup pada kurun waktu yang relatif sering. Kedua, harus memberikan jaminan kepastian bahwa (a) mereka yang sudah dipilih oleh rakyat senyatanya melakukan apa yang dikehendaki rakyat sebagai pemilih, dan bahwa (b) mereka semua yang sudah dipilih itu dapat sewaktu-waktu diganti atau diberhentikan, manakala mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki rakyat pemilih, meskipun sedang aktif berkarya. Pemenuhan syarat ini tentu memerlukan metode-metode bagaimana mengawasi kinerja pemerintah dan para wakil rakyat, dan bagaimana menjaga agar mereka selalu dapat berkontak dengan rakyat guna mengetahui dan menyerap opini-opini apa yang berkembang di tengah masyarakat pemilih. Dengan kata lain, kinerja pemerintahan dalam suatu sistem pemerintahan demokratis memer-lukan kontak, komunikasi, dan dialog terus-menerus antara yang memerintah dan yang diperintah. Lain halnya dengan sistem diktatoris, di mana para diktator dapat meraih kekua-saan dengan menggunakan berbagai cara dan sarana pemilihan, sebagaimana dilakukan Hitler, agar dapat meraih kekuasaan, dan sesudah meraih kekuasaan itu, mereka akan berusaha mempertahankan kekuasaannya, atau dengan memanipulasi opini publik demi kepentingan mereka sendiri, atau dengan mengabaikan dan menindas kebebasan rakyat dalam mengungkapkan pendapatnya.
Kontak, komunikasi, dan dialog itu memungkinkan pemerintah mengetahui apa sesung-guhnya yang dikehendaki rakyat, sementara rakyat juga mengetahui apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah. Untuk itu, negara perlu menciptakan suatu mekanisme yang melembaga agar kontak, komunikasi, dan dialog itu selalu berlangsung. Dengan demikian, adanya kemungkinan ‘protes’ dari masyarakat terhadap suatu produk politik dapat terhin-darkan, lantaran mengikuti suatu proses yang demokratis. Sebab, masyarakat pada umumnya menyoroti suatu produk politik bukan terutama karena isi-nya melainkan karena proses-nya yang sering tidak melibatkan masyarakat.
Dalam konteks sistem pemerintahan demokratis, satu alarm penting yang perlu mendapat perhatian ialah bahwa demokrasi pun dapat menjadi totaliter di mana ‘kedaulatan rakyat’ berubah rupa menjadi kediktatoran rakyat (popular dictatorship). Demokrasi dapat menjadi totaliter apabila rakyat, atau lebih tepat mayoritas rakyat, memutlakkan kehendaknya. Suatu mayoritas dapat memaksakan kehendaknya kepada minoritas. Di sinilah lahir apa yang disebut diktatur mayoritas.
Untuk menanggulangi bahaya itu, perlu ditegaskan tuntutan legitimasi demokratis dan batas-batas hak demokrasi. Secara etis harus dikatakan bahwa tidak ada kehendak pihak mana pun di dunia, entah minoritas, entah mayoritas, yang memiliki suatu hak mutlak untuk mengklaim kehendaknya sebagai yang terbaik, dan karena itu harus dilaksanakan. Segenap kehendak satu pihak menemukan batasnya pada hak pihak lain. Tidak ada hak atas kebebasan yang tak terbatas. Sebagai makhluk sosial, manusia wajib menghormati orang lain dalam keutuhannya, dan keutuhan itu terungkap dalam hak-hak yang dimilikinya. Itu berlaku bagi masing-masing orang, setiap kelompok orang, dan juga bagi suatu mayoritas. Suatu mayoritas pun tidak berhak untuk menetapkan apa saja yang dikehendakinya. Mayo-ritas pun harus menghormati hak-hak segenap orang lain. Dapat juga dikatakan bahwa mayo-ritas terikat oleh tuntutan keadilan.
Dalam bidang kenegaraan, hal itu berarti mayoritas dibatasi oleh hak-hak asasi semua anggota masyarakat dan oleh hak-hak yang dimiliki para warga negara. Maka, melawan Rousseau dan sesuai dengan tuntutan Locke perlu ditegaskan bahwa negara demokrasi pun harus memberikan jaminan-jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia. Suatu demokrasi pun memerlukan Undang-Undang Dasar yang tidak dapat diubah dengan mayo-ritas biasa. Dalam Undang-Undang Dasar itu, hak-hak asasi manusia harus dijamin dan tidak dapat dihapus oleh mayoritas apa pun, karena hak-hak itu dimiliki manusia mendahului penetapan masyarakat.
1.3 Prinsip-prinsip Demokrasi
Pengertian-pengertian tentang ‘demokrasi’ dan uraian tentang kedaulatan rakyat di atas, menunjukkan beberapa pokok pikiran yang dapat disebut sebagai prinsip-prinsip demokrasi yang berfungsi sebagai pilar-pilar penyanggah sistem pemerintahan demokratis: kedaulatan rakyat (popular sovereignty), kesamaan politik (political equality), kesamaan kedudukan di muka hukum (equality before the law), pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil (general election), konsultasi rakyat (popular consultation), kekuasaan mayoritas (majority rule), pembatasan pemerintahan secara konstitusional (contitutional restriction of government), pluralisme sosial, ekonomi, dan politik (social, economic, and political pluralism), dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
Prinsip-prinsip yang kami kemukakan di atas selaras dengan apa yang oleh United State Information Agency (USIA) disebut sebagai: 11 pilar demokrasi: (1) Kedaulatan rakyat; (2) pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; (3) kekuasaan mayoritas; (4) hak-hak minoritas; (5) jaminan hak-hak asasi manusia; (6) pemilihan (umum) yang bebas, adil, dan jujur; (7) persamaan di depan hukum; (8) proses hukum yang wajar; (9) pembatasan pemerintahan secara konstitusional; (10) pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; dan (11) nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
Di bawah ini akan diuraikan secara singkat prinsip-prinsip demokrasi itu.
a. Kedaulatan Rakyat (popular sovereignty)
Prinsip Kedaulatan rakyat sudah diterangkan panjang lebar di atas. Di sini cukup ditegaskan lagi bahwa kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar demokrasi, dari padanya lahir prinsip-prinsip lain sebagai konsekuensi logis.
Yang perlu ditambahkan di sini sekadar mengingatkan semua pihak – baik rakyat maupun para wakil rakyat dan pemerintah sebagai pemangku amanat rakyat – ialah bahwa ‘kedaulatan rakyat’ yang sejati dalam sistem pemerintahan demokratis harus (a) berdasarkan hukum yang baik dan adil yang sungguh menjamin kebebasan atas hak-hak publik maupun religi, dan berdasarkan paham yang tepat tentang pribadi manusia. Dalam kerangka itu, setiap gejala diktator mayoritas dan gejala penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok sosial tertentu harus ditolak, karena cepat-lambat akan meminta banyak korban ambisi dan kejahatan politik; (b) selalu membina suatu perikehidupan kenegaraan yang manusiawi, dengan menyusun suatu periketatanegaraan berdasarkan hukum yang baik dan adil, dilandasi semangat kebebasan, keadilan, solidaritas dan ketulusan hati, demi terselenggaranya kesejahteraan umum bersama, yang menjadi tujuan pembentukan negara.
b. Prinsip ‘Kesamaan Politik’ (Political Equality)
‘Kesamaan’ (equality) berarti, bahwa setiap manusia sebagai manusia dan setiap warga negara sebagai warga negara diakui sama kedudukannya di dalam masyarakat. Dalam prinsip ‘kesamaan politik’, kesamaan itu berarti semua warga negara ‘dewasa’ (adult citizens), yang sehat jasmani-rohani, tidak sedang dalam keadaan dicabut hak-hak politik-nya, mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berperan-serta aktif dan penuh (active and complete participation) dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan/kebijakan politik negaranya. Jika ada perbedaan perlakuan di antara mereka, misalnya, ada hak atau perlakuan istimewa (privilese) bagi beberapa orang atau kelompok orang, maka terjadi suatu praktik ‘tumpang-tindih’ antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan sekelompok orang atau oligarki atau aristokrasi (para bangsawan), atau teknokrasi (para ahli).
Dalam prinsip kesamaan politik di mana setiap warga negara dewasa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dan penuh dalam setiap pengambilan kepu-tusan politik, baiklah kita memperhatikan apa yang dikatakan Robert A. Dahl: “If one regards political equality in the making of decicions as a kind of limit to be achieved, then it is axiomatic that this limit could only be arrived at with the complete participation of every adult citizen. Nevertheless, what we call democracy – that is, a system of decision-making in which the leaders are more or less responsive to the preferences of non-leaders – does seem to operate with a relatively low level of citizen participation. Hence it is inaccurate to say that one of the necessary conditions for ‘democracy’ is extensive citizen participation” (Kalau orang menganggap ‘kesamaan politik’ dalam membuat keputusan-keputusan sebagai semacam batas yang harus dicapai, maka secara aksiomatik batas ini hanya dapat dicapai dengan partisipasi penuh dari setiap warga negara dewasa. Namun, apa yang kita sebut demokrasi – yaitu, suatu sistem pembuatan/pengambilan keputusan dalam mana kelompok para pemimpin kurang-lebih bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan dari kelompok yang bukan-pemimpin – tampaknya berfungsi hanya dengan suatu tingkat partisipasi yang relatif rendah. Oleh sebab itu, adalah tidak tepat untuk mengatakan bahwa salah satu syarat yang penting bagi ‘demokrasi’ adalah partisipasi warga negara secara luas.
Dalam praktiknya, prinsip ini sering diterapkan dengan one person one vote (satu orang – satu suara) dalam setiap pengambilan keputusan. Penerapan ini tidak selaras dengan makna hakiki prinsip kesamaan politik sebagaimana dimaksudkan oleh pemerintahan yang demo-kratis. Kesamaan politik memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada setiap warga negara dewasa untuk misalnya memilih sesuai dengan bisikan hati nuraninya, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Kecuali itu, kesamaan politik dalam sistem pemerintahan demokratis mengandung makna bahwa hak seorang warga negara untuk tidak memberikan suara (abstain) juga dihormati. Oleh karena itu, kesamaan politik ini tidak mengandung makna bahwa semua orang dipaksa untuk memberi suara: satu orang satu suara. Sepanjang seluruh warga negara yang dewasa mempunyai genuinely equal opportunity untuk berparti-sipasi aktif dan penuh sesuai yang diinginkan, maka persyaratan political equality dalam pemerintahan yang demokratis ini tercapai.
c. Prinsip ‘Kesamaan di Muka Hukum’ (equality before the law)
Setiap sistem pemerintahan demokratis harus juga menjamin kesamaan perlakuan kepada semua warga negara di muka hukum (equality before the law). Sebagaimana dikatakan di atas, kesamaan (equality) berarti: setiap manusia sebagai manusia dan setiap warga negara sebagai warga negara diakui sama kedudukannya di dalam masyarakat; dalam konteks prinsip ini adalah kesamaan di muka hukum. Kristeria atau tolok ukur objektifnya adalah hukum. Hukum menjamin, bahwa segenap anggota masyarakat diperlakukan menurut hukum yang sama. Hukum berdasarkan kesamaan hakiki semua manusia sebagai manusia dan kesamaan semua warga negara sebagai warga negara. Konsekuensi langsung dari nilai kesamaan itu adalah tuntutan agar tatanan masyarakat menjamin keadilan, dan kehendak rakyat harus mengikuti norma-norma hukum. Maka, negara wajib bertindak menurut hukum. Tindakan yang tidak berdasarkan hukum selalu dan dengan sendirinya melanggar keadilan karena tidak lagi berdasarkan patokan objektif yang sama bagi semua.
Tentu saja, rakyat berhak untuk menetapkan dan mengubah hukum – dalam batas-batas Undang-Undang Dasar yang hanya dapat diubah dengan mayoritas yang lebih besar, dan dengan menjamin hak-hak asasi manusia – tetapi selama suatu undang-undang berlaku, kekuasaan demokratis pun terikat padanya. Itulah tuntutan inti negara hukum.
Dengan kata lain, sebuah negara demokratis pada hakikatnya harus merupakan negara hukum. Di dalamnya, kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Di sini tampak dua unsur penting dalam paham negara hukum: pertama bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, me-lainkan berdasarkan suatu norma objektif, yaitu hukum, yang juga mengikat pihak yang memerintah. Dan kedua bahwa norma objektif itu, yaitu hukum, memenuhi syarat, bukan hanya secara formal, melainkan juga dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara; dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik, karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.
d. Prinsip ‘kesamaan di muka hukum’ menuntut:
(1) bahwa (produk) hukum harus diberitahukan kepada segenap masyarakat. Pemberitahuan merupakan satu-satunya cara pengaturan manusia yang sesuai dengan martabatnya sebagai makhluk berakal budi. Jadi, secara normatif. Manusia tidak dibuat bertindak teratur, melain-kan ia diberi tahu untuk bertindak teratur sesuai hukum. Pemaksaan hanyalah jalan dan sarana terakhir masyarakat untuk membela diri terhadap mereka yang memang tidak mau tahu akan hukum. Selain ada pengumuman – sebagai salah satu cara ‘pemberitahuan – akan kehadiran sebuah produk hukum, para warga negara pun disadarkan, dididik (penyadaran, pendidikan) agar mereka mengetahui dan mengerti hukum dan perannya dalam kehidupan mereka, dan agar mereka bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya.
Implikasi bagi negara adalah bahwa ia tidak dapat semata-mata bertindak sewenang-wenang, atas dasar ‘kekuatan dan kekuasaan’ yang tidak sesuai dengan tuntutan akal budi manusia. Apabila negara bertindak secara sewenang-wenang, negara tidak lagi berada di tingkat rasio-nalitas yang harus dituntut. Negara bergerak di luar batas wewenang yang telah ditetapkan dan di luar jalur-jalur normatif yang dipertanggungjawabkan. Dengan demikian negara meninggalkan wilayah komunikasi rasional dan bertanggung jawab, dan merendahkan diri menjadi pemaksa kekuasaan yang kasar. Apabila negara bertindak di luar hukum, satu-satu-nya dasar adalah fakta kasar bahwa negara mempunyai daya ancam yang tidak dapat ditandingi. Dengan demikian, tuntutan pertanggungjawaban moral disangkal.
(2) ada kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan langsung masyarakat. Kepastian hukum berarti bahwa tindakan negara dapat diperhitungkan karena diambil ber-dasarkan hukum yang berlaku umum. Orang tidak perlu takut bahwa rencananya akan gagal, karena negara memakai kekuasaannya yang luar biasa secara sewenang-wenang. Thomas Hobbes sudah memperlihatkan bahwa negara terancam apabila ia bertindak melawan hukum-nya sendiri tanpa aturan. Apabila negara memperlakukan warganya tidak menurut hukum, maka mereka tidak lagi mempunyai motivasi untuk menyesuaikan diri dengan hukum itu. Suatu perencanaan ke masa depan hanya mungkin kalau warga negara dapat memperhi-tungkan faktor-faktor utama yang menyangkut pelaksanaan rencananya. Maka kemungkinan untuk meramalkan sikap negara sebagai pusat kekuasaan yang paling berdaulat merupakan prasyarat kesediaan orang untuk membuat rencana bagi masa depan. Orang berhak untuk mengharapkan bahwa rencana-rencananya tidak diganggu secara sewenang-wenang. Jadi, bahwa campur tangan negara, demi kepentingan masyarakat, dirumuskan melalui norma-norma umum dan terikat padanya. Kecuali itu, karena pendapatan negara tergantung dari kegiatan masyarakat, dan keberanian masyarakat untuk membuat rencana masa depan ter-gantung dari kepastian hukum, negara sendiri berkepentingan akan terjaminnya kepastian hukum.
(3) ada keterjaminan pelaksanaan hak-hak asasi para warga negara sebagai manusia di semua bidang kehidupan: hak-hak asasi di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, religi, (kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, dllnya). Pemerintah harus mendorong dan menjamin pelaksanaan hak-hak itu.
(4) kepentingan-kepentingan golongan minoritas dalam setiap pengambilan keputusan politik harus selalu diperhatikan. Karena, bagaimanapun juga golongan minoritas adalah juga ‘rakyat’, dan sebagai rakyat, golongan minoritas juga adalah pemegang kedaulatan tertinggi.
e. Pemilihan Umum yang Bebas, Jujur dan Adil (general election)
Di atas telah dikatakan bahwa kedaulatan rakyat menuntut kontrol masyarakat terhadap pemerintah dan salah satu unsur dari kontrol itu adalah pemilihan umum, di mana partai-partai politik bertarung meraih dukungan rakyat untuk duduk di dalam lembaga-lembaga negara, dan rakyat diberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk memilih partai-partai dan orang-orang yang layak dan mampu untuk memimpin negara. Dari pemilu itu, pemerintah dapat menyerap seakurat dan sebanyak mungkin opini rakyat tentang siapa yang pantas menjadi pemimpin pemerintahan dan wakil-wakil. Dengan demikian, pemilu merupa-kan salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan demokratis, dan tolok ukur atau pencer-minan demokrasi. Demi suksesnya sebagai satu prinsip demokrasi, pemilu harus diseleng-garakan dalam suasana bebas, jujur, dan adil. Tujuan meraih kesuksesan dalam memperoleh suara rakyat dan dengan begitu memuluskan jalan menuju kekuasaan tidak pernah boleh menghalalkan secara cara yang curang, baik yang melawan hukum maupun norma-norma moralitas.
Pada umumnya, para wakil rakyat dan partai-partai tidak terikat pada pesan-pesan yang dititipkan oleh para pemilih dan juga tidak ada kewajiban formal untuk mengambil langkah-langkah yang dijanjikan sebelum pemilihan. Tetapi karena partai-partai mau terpilih kembali dalam pemilihan berikutnya, mereka tidak dapat begitu saja mengabaikan tuntutan dan aspi-rasi para pendukung apalagi mempermainkan kepercayaan mereka. Mereka harus memper-tanggungjawabkannya. Jadi, para warga negara memang tidak dapat langsung menentukan keputusan-keputusan apa yang akan diambil. Ini merupakan satu keterbatasan kedaulatan mereka. Di lain pihak, karena keterbatasan itu, demokrasi representatif (demokrasi per-wakilan) memberikan ruang yang secukupnya kepada para ahli. Sedangkan arah dasar dan alternatif-alternatif besar tetap ditentukan oleh masyarakat dengan memilih wakil-wakil atau partai-partai yang dikehendaki. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih fundamental dan yang tidak dapat dideduksikan (ditarik, disimpulkan) dari pertimbangan para ahli (tekno-krat), sebagaimana telah disebutkan, dalam demokrasi representatif, tidak begitu saja diten-tukan oleh elite yang memimpin, melainkan oleh masyarakat melalui pemilihan. Karena, justru dalam kebijaksanaan dan arah fundamental itu, partai-partai menemukan identitas mereka dan dengan demikian menyajikan alternatif-alternatif nyata kepada masyarakat. Jadi, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam demokrasi repre-sentatif juga merupakan kekuatannya.
Ada bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok: Pertama, single member constituency di mana satu daerah pemilihan memilih satu wakil. Sistem ini biasanya disebut sistem distrik. Dalam sistem distrik, masyarakat pemilih dibagi dalam sejumlah besar unit atau distrik, yang biasanya jauh lebih kecil dari daerah pemilihan dalam sistem perwakilan berimbang, missal-nya seluas kabupaten. Setiap distrik pemilihan hanya berhak atas kursi dalam parlemen. Dan jumlah kursi bagi suatu partai ditentukan oleh jumlah distrik di mana dia meraih keme-nangan sebagai pemenang pertama dan tunggal. Sistem ini dianggap kurang representatif, karena dalam suatu distrik partai-partai memang mendapat dukungan, namun tidak bisa mendapat kursi di parlemen, karena tidak cukup suara untuk keluar sebagai pemenang tunggal di distrik itu, meskipun dukungan masyarakat cukup banyak. Hal ini antara lain disebabkan oleh terpencar-pencarnya jumlah pendukung partai-partai. Kedua, multi member constituency di mana satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Sistem ini biasanya disebut sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Dalam sistem perwakilan berimbang, suatu partai akan memperoleh sejumlah kursi dalam parlemen yang proporsional dengan jumlah suara yang diraih dalam pemilu. Masyarakat pemilih dibagi dalam beberapa unit yang besar dan jumlah kursi suatu partai ditentukan oleh jumlah suara yang diperolehnya dalam setiap daerah pemilihan. Jadi, setiap daerah pemilihan berhak atas sejumlah kursi yang sesuai dengan jumlah penduduknya. Sistem perwakilan berimbang ini dianggap demokratis dan representatif dalam arti bahwa semua kelompok aliran yang ada dalam masyarakat betapapun kecil jumlahnya terwakili dan bisa mempunyai wakil di parlemen. Sistem, yang sering dikombinasikan dengan sistem daftar ini, mempunyai bebe-rapa kelemahan antara lain: (a) mempermudah perpecahan dalam tubuh partai sehingga timbul partai-partai baru; (b) banyaknya partai yang bertarung menyulitkan munculnya satu partai mayoritas. Akibatnya diperlukan koalisi antarpartai guna membentuk pemerintahan. Koalisi ini biasanya rentan konflik, yang berlanjut pada terganggunya stabilitas politik.
f. Konsultasi Rakyat (Popular Consultation)
Di atas telah dikatakan bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan mengharuskan adanya kontak, komunikasi dan dialog yang tetap antara yang memerintah dan yang diperintah agar terdapat saling pengertian antar keduanya demi suatu perikehidupan kenegaraan yang men-jamin tercapainya apa yang dicita-citakan negara. Inilah yang disebut prinsip ‘konsultasi rakyat’. Prinsip ini mempunyai dua ketentuan, yakni: Pertama, negara harus mempunyai mekanisme melembaga yang dipergunakan oleh pejabat-pejabat negara dalam memahami dan mempelajari kebijakan publik sesuai dengan aspirasi dan tuntutan rakyat. Kedua, negara harus mampu mengetahui secara jelas preferensi-preferensi (pendapat) rakyat. Dengan demi-kian pejabat-pejabat pemerintah bisa meletakkan preferensi tersebut dalam konteks pem-buatan kebijakan publik, walaupun preferensi tersebut tidak seluruhnya dipakai. Dua keten-tuan ini merupakan konsekuensi logis dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dua ketentuan itu mengharuskan pula bagi pejabat untuk senantiasa memelihara komunikasi dengan rakyat. Sarana komunikasi yang popular dalam pemerintahan yang demokratis ialah dengan melakukan dialog.
Prinsip konsultasi rakyat ini, sebagaimana dengan kesamaan politik, merupakan pilar yang sangat penting dalam pemerintahan yang demokratis. Proses pembuatan kebijakan publik dalam suatu pemerintahan yang demokratis akan lebih baik dan bermakna jika mampu meng-akomodasi seluruh kepentingan warga negara, bukannya kepentingan para elit politik dan sekelompok orang saja. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal yang lebih penting ketimbang isinya. Masyarakat umumnya memprotes suatu kebijakan politik bukan saja karena isi-nya tidak mencerminkan aspirasi rakyat, melainkan lebih karena proses pembuatan kebijakan politik itu tidak melibatkan masyarakat.
g. Prinsip ‘Kekuasaan Mayoritas’ (majority rule)
Ketika rakyat dalam pemerintahan yang demokratis menyetujui dengan suara bulat suatu kebijakan publik, maka pemerintah harus melaksanakan kebijakan tersebut. Namun demikian pada hampir setiap negara demokrasi, suara bulat itu jarang terjadi. Keputusan politik dalam demokrasi pada akhirnya menjadi suatu pilihan dari alternatif-altematif kebijakan yang ada. Masing-masing pilihan mempunyai pendukungnya sendiri-sendiri. Konsekuensinya, pada situasi tertentu ada kelompok yang menang dan ada pula yang kalah. Sekarang, timbul persoalannya, bagaimana agar pemerintahan yang demokratis itu tetap berdiri di atas prinsip kedaulatan rakyat, bahwa proses pengambilan keputusan berada di tangan seluruh rakyat.
Persoalan ini membawa kita kepada gejala pemungutan suara (voting) dalam suatu proses pengambilan keputusan politik, yang mengandalkan suara mayoritas, sebagai acuan pene-tapan keberlakuan suatu keputusan politik. Perlu dicatat di sini bahwa prinsip suara mayoritas tidak berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus dikonsultasikan kepada rakyat atau disahkan oleh mayoritas. Suara mayoritas hanya diperlukan bagi pelbagai jenis proses pengambilan kebijakan publik.
Kaidah dari suara mayoritas itu ialah persetujuan dari 50 persen plus 1 suara rakyat. Sepan-jang suara rakyat menjadi pertimbangan utama, apa pun wujudnya, maka suara mayoritas rakyat sangat penting bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis.
Dalam praksis politik, mekanisme voting untuk mendapatkan suara mayoritas rakyat sering berjalan tidak wajar, tidak seperti yang diharapkan. Ada kalanya atas nama demokrasi, terjadi rekayasa dari pihak pemerintah dengan memaksa rakyat agar bersuara sama. Oleh karena itu, dalam alam demokrasi, prinsip suara mayoritas tidak boleh merusak prinsip demokrasi lain-nya, misalnya melarang kebebasan memilih, kebebasan berserikat, dan menyebar rasa takut untuk berbeda pendapat. Suara mayoritas, misalnya, tidak boleh mendelegasikan kedaulatan rakyat kepada seorang diktator, sehingga ia berhak mengatasnamakan rakyat. Demikian pula, mayoritas tunggal yang dimenangkan dalam pemilihan umum yang penuh rekayasa dengan melarang rakyat memilih partai yang berbeda dengan pilihan penguasa. Prinsip suara mayoritas rakyat ada batasnya, yakni jangan sampai suara mayoritas itu didelegasikan kepada seorang diktator.
h. Prinsip Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional
Prinsip ‘pembatasan pemerintahan secara konstitusional’ menegaskan batas waktu suatu periode pemerintahan dalam sistem pemerintahan demokratis. Batas waktu ini biasanya secara tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi masing-masing negara, dengan implikasi bahwa sebelum batas waktu pemerintahan itu tiba, di negara itu diselenggarakan suatu pemilihan umum untuk memilih kepemimpinan yang baru. Umum berlaku bahwa kepemimpinan yang sedang berjalan masih diberi hak konstitusional untuk mengajukan diri lagi sebagai calon pemimpin untuk masa pemerintahan berikutnya. Bila kepemimpinan yang sedang berjalan berhasil dalam pengembanan tugasnya, maka ada kemungkinan besar rakyat masih menghendaki dia untuk memimpin lagi dalam masa pemerintahan yang baru. Sebaliknya, bila kepemimpinannya dinilai ‘gagal’ dalam meng-emban amanat rakyat, kemungkinan besar mayoritas rakyat tidak lagi memilih dia untuk pemerintahan berikutnya. Begitulah yang terjadi, misalnya, di Amerika Serikat dengan batas waktu 4 tahun untuk satu masa pemerintahan, yang diakhiri dengan pemilihan umum. Filipina dan Indonesia menggunakan batas waktu 5 tahun.
Pembatasan ini tidak saja dimaksudkan untuk membatasi hasrat berkuasa dari seorang pemimpin negara (misalnya, “mau menjadi presiden seumur hidup”) dengan segala efek negatifnya, namun juga demi regenerasi dan penyegaran visi-misi kepemimpinan bangsa dan negara sesuai perkembangan terkini zaman. Regenerasi dan penyegaran ini pada dasarnya selaras dengan karakter kepemimpinan yang dimiliki masing-masing orang, yang umumnya hanya cocok untuk kondisi zaman tertentu. Pada masa ‘perang’ misalnya, rakyat lebih mem-butuhkan seorang figur pemimpin yang dinilai layak dan mampu “memenangkan” pepe-rangan, baik dengan kekuatan senjata maupun kekuatan diplomasi; sedangkan pada masa “damai” setelah perang, rakyat lebih membutuhkan seorang figur pemimpin yang mampu me-manage pembangunan bangsa dalam segala aspek kehidupan negara, demi tercapainya tujuan bersama.
1.4 Ciri-ciri Negara Demokratis
1.4.1 Pendapat para Ahli
Dari definisi-definisi dan prinsip-prinsip demokrasi di atas, di bawah ini dikemukakan beberapa ciri hakiki demokrasi. Telaah tentang ciri-ciri hakiki demokrasi, kita awali dengan mengemukakan pandangan beberapa pakar sebagaimana diuraikan oleh Prof. Dr. Frans Magnis-Suseno.
(1) G. Bingham Powell Jr. menyebut lima criteria terwujudnya demokrasi: (a) Pemerintah mengklaim mewakili hasrat para warga Negara; (b) Klaim itu berdasarkan pada adanya pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif. (c) Kebanyakan orang dewasa dapat ikut serta, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk dipilih; (d) Pemilihan bebas; (e) Para warga Negara memiliki kebebasan-kebebasan dasar, yaitu kebebasan ber-bicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, serta membentuk partai politik.
(2) Robert A. Dahl. Demokrasi memiliki tujuh cirri hakiki sbb.: (a) pejabat yang dipilih; (b) pemilihan yang bebas dan fair. (c) hak pilih yang mencakup semua; (d) hak untuk menjadi calon suatu jabatan; (e) kebebasan pengungkapan diri secara lisan dan tertulis; (f) informasi alternative; (g) kebebasan membentuk asosiasi.
(3) Afan Gafar menyebutkan lima ciri pokok berikut: (a) akontabilitas; (b) rotasi kekuasaan; (c) rekrutmen politik yang terbuka; (d) pemilihan umum; (e) menikmatihak-hak dasar.
(4) Miriam Budiardjo menegaskan bahwa “demeokrasi konstitusional” pertama-tama merupakan rechtstaat; lebih terinci disebut: (a) perlindungan konstitusional; (b) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; (c) pemilihan umum yang bebas; (d) kebebasan menyatakan pendapat; (e) kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan (f) pendidikan kewarganegaraan, di mana (g) kebijakan politik ditetapkan atas dasar kehendak mayoritas; ciri-ciri itu tercapai: lewat stuktur institusional yang memuat unsure-unsur sbb.: [1] pemerintahan yang bertanggung jawab; [2] Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umu bebas yang minimal beralternatif dua, yang melakukan pengawasan; [3] adanya beberapa partai politik; [4] pers/media bebas; [5] sistem peradilan bebas yang menjamin hak-hak asasi. Miriam Budiardjo juga menunjuk pada kenyataan bahwa dalam sejarah perkembangan kesadaran demokratis, hak “kebebasan manusia terhadap segala bentuk kekangan dan kekuasaan sewenang-wenang, baik di bidang agama, maupun di bidang pemikiran serta di bidang politik” sangat penting.
(5) Sri Sumantri memberikan empat kriteria pembikinan hukum demokratis: [1] hukum itu tidak ditetapkan, kecuali dengan keputusan/persetujuan wakil-wakil rakyat yang dipilih secara bebas; [2] hasil pemilihan umum atau campur tangan badan perwakilan rakyat dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan; [3] pemerintah harus terbuka; [4] kepentingan minoritas harus dipertimbangkan. Beliau juga menegaskan bahwa dalam segala keputusan, kepentingan minoritas-minoritas harus dipertimbangkan.
(6) Bernhard Sutor menyebutkan bahwa demokrasi memiliki tanda-tanda empiris, yaitu jaminan terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat, memperoleh informasi bebas, kebebasann pers, berserikat dan berkoalisi, berkumpul dan berdemonstrasi, mendirikan partai-partai, beroposisi, lalu pemilihan yang bebas, sama, rahasia, atas dasar minimal dua alternative, di mana para wakil dipilih untuk waktu terbatas.
(7) Reinholf Zippelius menegaskan bahwa pemilihan umum harus secara efektif menentukan siapa-siapa yang memimpin Negara dan arah kebijakan apa yang mereka ambil, serta bahwa dalam demokrasi pendapat umum (die offentliche Meinung) memainkan peranan penting.
(8) Jack Lively menyebut tiga kriteria kadar kedemokratisan sebuah Negara: [1] sejaum mana kelompok utama terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan; [2] sejauh mana keputusan-keputusan pemerintah berada di bawah control masyarakat; [3] sejauh mana warga negara biasa terlibat dalam administrasi umum.
1.4.2 Lima Gugus Ciri Hakiki Negara Demokratis
Pandangan-pandangan para ahli di atas menampakkan lima gugus cirri hakiki Negara demokratis di bawah ini: (1) Negara hukum; (2) pemerintah yang di bawah control nyata masyarakat; (3) pemilihan umum yang bebas; (4) prinsip mayoritas; (5) adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
Ad. 1. Negara hukum berarti bahwa kekuasaan Negara terikat pada hukum. Bukan seakan-akan Negara hukum adalah sama dengan demokrasi. Negara hukum tidak mesti demokratis. Pemerintahan Monarkis/Paternalistik pun dapat taat kepada hukum. Tetapi Negara demo-kratis yang bukan Negara hukum bukan Negara demokratis dalam arti yang sesungguhnya. Sebagaimana dicatat Lobkowics, demokrasi merupakan cara paling aman untuk memper-tahankan kontrol atas Negara hukum. Tuntutan agar Negara merupakan Negara hukum dapat dirinci dalam lima ciri Negara hukum berikut:
a. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan-ketetapan Undang-Undang Dasar.
b. Undang-Undang Dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting. Karena tanpa jaminan itu, hukum dapat menjadi sarana penindasan. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia memastikan bahwa pemerintah tidak dapat menyalah-gunakan hukum untuk, melalui Undang-Undang, melegalisasikan perbuatan yang sebenarnya tidak adil atau tercela.
c. Badang-badan Negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku.
d. Terhadap tindakan Badan Negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Badan Negara.
e. Badan Kehakiman bebas, independent, dan tidak memihak.
Ad. 2 Kontrol efektif terhadap pemerintah memuat:
a. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil.
b. Pemerintah berada serta bersedia berada di bawah sorotan terus-menerus baik badan perwakilan rakyat maupun masyarakat langsung, khususnya pers dan media lainnya.
c. Para wakil rakyat bebas menyatakan pendapat mereka menuntut pertanggung-jawaban dan mengkritik serta menolak usulan kebijakan pemerintah.
d. Pemerintah tidak dapat membuat Undang-Undang atau menciptakan norma hukum, sekurang-kurangnya tidak tampak persetujuan Badan Perwakilan Rakyat.
e. Pemerintah diangkat dan diberhentikan secara damai oleh rakyat atau Badan Perwakilan Rakyat dalam kaitan dengan hasil pemilihan umum.
Ad.3 Lembaga Pemilihan Umum dapat dirinci sebagai berikut:
a. Ada pilihan antara sekurang-kurangnya dua kandidat atau partai.
b. Secara efektif bagian terbesar warga negara berhak dan mampu ikut memilih.
c. Kebanyakan warga negara berhak mencalonkan diri untuk dipilih.
d. Melalui pemilihan umum itu dipilih Badan Perwakilan Rakyat yang mempunyai hak legislatif, sendirian atau bersama pemerintah, serta hak dan kemampuan untuk mengon-trol pemerintah.
Ad.4 Prinsip mayoritas, maksudnya adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau kalau kesepakatan tidak tercapai, dengan voting, suara terbanyak.
Ad. 5 Jaminan atas hak-hak dasar demokratis rakyat, meliputi:
a. hak untuk menyatakan pendapat serta untuk mengkritik pemerintah baik secara lisan maupun tertulis; hak ini termasuk kebebasan pers.
b. hak untuk mencari informasi alternatif terhadap informasi yang disajikan oleh peme-rintah.
c. hak berkumpul.
d. hak untuk membentuk serikat, termasuk hak mendirikan partai politik dan hak ber-asosiasi.
2. Negara Hukum
Di atas telah dikatakan, bahwa sebuah negara demokratis harus merupakan sebuah negara hukum. Dengan hukum, tersedia norma-norma objektif yang membatasi kelakuan, baik rakyat maupun pemerintah, dalam menyelenggarakan kehidupan negara. Semua norma objek itu, dalam negara modern dewasa ini, sudah tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Tertulis, tidak lagi seperti dalam masyarakat primitif tempo dulu di mana hukum masih berupa tradisi lisan dan kebiasaan-kebiasaan.
2.1 Pengertian ‘Hukum’?
Meskipun suatu rumusan definisi ‘hukum’ yang memuaskan jarang ditemukan, namun demi kebutuhan kita, di bawah ini mengemukakan beberapa definisi dari para ahli.
Pertama: Thomas Aquinas: hukum adalah petunjuk akal untuk kepentingan umum, yang dikeluarkan oleh mereka yang dipercayakan untuk memimpin dan mengatur kehidupan bersama. Dalam bukunya, On Law, and Politics (2002), Thomas menegaskan bahwa hukum adalah peraturan dan ukuran tindakan yang mendorong untuk melakukan atau mencegah tindakan. Hukum sebagai petunjuk akal adalah perintah atau aturan. Jadi, hukum itu mene-tapkan kewajiban, tidak sekadar sebagai nasihat. Ia mewajibkan orang untuk bertindak. Ukuran bertindak adalah rasio, akal yang sekaligus merupakan sumber utama tindakan manusia. Hukum adalah petunjuk akal, karena berlandas pada kesadaran akal akan hal yang berguna bagi kepentingan umum. Kehendak pembuat hukum semata tidak dapat menjadi dasar yang memadai bagi sebuah hukum yang berlaku dan sah; demikian juga suasana hati dan perasaan-perasaan tidak dapat menjadi dasar. Sebuah hukum hanya dapat disusun untuk kepentingan umum, dan bukan untuk kepentingan pribadi warga tertentu. Juga kalau hukum itu hanya menyangkut satu kelompok kecil seperti pembela, guru, toh tujuan hukum itu harus diperuntukkan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Karena demi kepentingan seluruh masyarakat, maka hukum harus diumumkan, dimaklumkan, diberitahukan (promul-gation) kepada rakyat oleh instansi resmi (negara), sehingga diketahui umum. Hal ini perlu agar sebuah hukum memiliki daya mewajibkan. Hukum hanya dapat ditetapkan oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan komunitas, itu berarti mereka yang bertanggung jawab sebagai otoritas sah.
Definisi Thomas di atas melukiskan ‘hukum’ dalam arti yang lebih luas, sejauh aturan-aturan itu mencakup juga ketentuan-ketentuan temporal-duniawi dan perintah-perintah individual. Titik tolak Thomas adalah adanya manusia yang pada dasarnya cende-rung secara kodarti terarah kepada ‘yang baik’ sebagai kesempurnaan eksistensi. Hukum adalah ‘sarana’ untuk mewujudkan apa yang baik (well-being) itu. Dalam kerangka mewu-judkan ‘yang baik’ itu, maka sebagai sarana hukum itu sendiri ‘harus baik’. Pada tataran hidup sosial, hukum berfungsi mengatur tercapainya tujuan masyarakat melalui tertib sosial yang baik. Jadi, hukum harus adil untuk mewujudkan harmoni dan keadilan sosial bagi semua orang. Bagi Thomas, hukum adalah cermin tatanan akal budi yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh warga masyarakat dan diumumkan oleh mereka yang bertanggung jawab atas seluruh warga masyarakat.
Sedangkan hukum dalam arti sempit adalah petunjuk yang memiliki karakter mewajib-kan, umum, dan langgeng. Definsi di atas mencakup juga statuta dan aturan-aturan untuk kelompok yang lebih kecil, seperti kelompok atau persekutuan agama atau bahkan keluarga, karena definisi itu berkaitan dengan segala aturan dari pihak mereka yang dipercayakan untuk mengemban tanggung jawab tertentu di dalam persekutuan. Hukum dalam arti sempit juga adalah hukum yang dibuat oleh masyarakat yang berdaulat, yaitu negara, yang disebut juga “masyarakat sempurna” (societas prefecta), dalam arti: masyarakat yang tidak mem-butuhkan masyarakat yang lebih tinggi tingkatannya untuk dapat mencapai tujuannya, untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri.
Dengan memperhatikan pertimbangan ini, kita dapat memberi definisi alternatif bagi hukum manusiawi (Lex Humana) yaitu petunjuk yang mempunyai ciri mewajibkan, umum dan langgeng, yang ditetapkan demi kepentingan umum, dan dikeluarkan oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap sebuah masyarakat berdaulat.
Kedua, Lon Fuller menggarisbawahi bahwa suatu peraturan diklaim sebagai ‘hukum’ karena dipahami. Hukum atau pembuatan hukum merupakan usaha pengaturan tindakan manusia. Hukum pertama-tama bukan aparat hukum. Oleh karena itu, moralitas harus diterima karena menjadikan hukum itu hukum, membuat hukum itu berlaku.
Ketiga, Selznick mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang diakui “berwibawa” sehingga mereka yang memerintah berdasarkan hukum yang diakui itu diakui pula otoritas-nya. Bagi Selznick, hukum sendiri adalah legal authority.
Keempat, John Austin mengatakan bahwa hukum adalah perintah-kehendak penguasa yang mewajibkan semua warganya tanpa syarat. Hukum adalah komando, karena semua hukum tidak lain merupakan kumpulan perintah yang bersifat komando (laws are commands). Hukum tidak memberi ruang untuk memilih, atau mematuhi atau tidak mematuhi. Hukum itu bersifat non-optional. Di sini, hukum adalah apa yang dikehendaki penguasa politik. Di sini, peraturan mempunyai kekuatan hukum apabila peraturan itu merupakan pengungkapan atau sesuai dengan keinginan penguasa yang berdaulat. Menurut paham ini. penguasa memegang otoritas politik tertinggi.
Kelima, O.W. Holmes Jr mengatakan hukum adalah profesi, apa yang dilakukan oleh aparat hukum.
Keenam, Hans Kelsen memahami hukum sebagai norma atau aturan hukum yang mengharuskan dengan paksa.
Ketujuh, H.L.A. Hart memahami hukum sebagai rules, sistem peraturan. sesuatu yang dimengerti sebagai kewajiban yang dipaksakan. Dengan kata lain, hukum sebagai aturan yang memaksa manusia bertindak dengan cara yang diwajibkan tanpa pilihan lain, kecuali wajib. Hart menyebutnya primary rules of obligation. Pengetahuan hukum mengenai primary rules of obligation saja tidak cukup, karena primary rules bisa tidak pasti, statik, dan tidak efisien sehingga harus ada secondary rules, bagaimana kewajiban hukum dilaksanakan dalam situasi konkret. Secondary rules menyempurnakan primary rules melalui rules of recognition, rules of change, dan rules of adjudication. Selanjutnya, Hart menyimpulkan hukum adalah gabungan dari primary and secondary rules.
Kedelapan, Leon Duquit memahami hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan atas kepentingan bersama dan yang jika dilarang menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
Kesembilan, Drs. E. Utrecht, S.H. mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masya-rakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
Kesepuluh, S.M. Amin, S.H., memahami hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksinya, dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam per-gaulan manusia, demi menjamin keamanan dan ketertiban dalam hidup bersama.
Kesebelas, J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H., memahami hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam ligkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.
Kedua belas, M.H. Tirtaatmadjaja, S.H., memahami hukum sebagai semua aturan (norma) yang harus dituruti setiap warga negara dalam bertingkah laku, dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian. Jika melanggar aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akankehilangan kemerdekaannya atau didenda.
Dari sudut definisi, kesulitan membatasi arti hukum terletak pada bagaimana menentukan genus dan differentia spesifica. Apa jenisnya dan termasuk species apa hukum itu? Apakah hukum itu adalah peraturan dalam species yang memaksakan? H.L.A. Hart menyadari betapa kompleksnya masalah hukum sehingga sulit dirumuskan satu definisi yang memuas-kan. Kesulitan itu terutama bagaimana membuat garis demarkasi antara hukum, paksaan, dan peraturan?
Pemikiran mengenai hukum berlangsung terus tanpa berhasil menghilangkan kontroversi mengenai ada-tidaknya hakikat hukum. Sampai sekarang tidak ada definisi yang seluruhnya memuaskan atau seluruhnya gagal. Paham konvensionalisme berpendapat bahwa hukum atau sistem hukum adalah kesepakatan. Sebaliknya, paham essensialisme berpendapat bahwa esensi hukum dapat diungkap dengan definisi. Seandainya essensialisme salah, tidak berarti konvensionalisme benar. Karena itu, tidak ada definisi yang benar atau tidak benar. Yang ada ialah suatu definisi lebih memuaskan dibandingkan dengan definisi yang lain. Dengan demikian, pencarian definisi yang lebih memuaskan harus berjalan terus.
Terlepas dari kesulitan merumuskan suatu definisi, ada empat hal yang harus dipegang untuk memahami hakikat hukum: (1) hukum adalah tatanan normatif yang mengatur bagaimana manusia harus bertindak dan bertingkah laku; (2) hukum dapat dituntut pelaksanaannya dan setiap pelanggarannya dikenakan sanksi/hukuman; (3) hukum adalah sarana untuk mencip-takan ketertiban yang menyediakan cara-cara penyelesaian konflik kepentingan, dan (4) hukum ditetapkan secara eksplisit oleh otoritas public yang diakui masyarakat.
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pada umumnya apa yang langsung dipahami sebagai hukum adalah hukum yang berlaku dalam sebuah negara sebagai sistem norma-norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, di dalam suatu negara; hukum adalah apa yang seharusnya (secara umum) dilakukan oleh semua orang guna melindungi kepentingan-kepentingannya atau mewujudkan nilai-nilai dasar seperti kebebasan, kebahagiaan, hak milik, kerja sama, dan tukar-menukar.
2.2 Ciri-ciri Hukum
Dari pertimbangan tentang fungsi hukum, kita langsung dapat menarik suatu kesimpulan: hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan, dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Maka, kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual men-cirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekadar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kita dapat mengatakan bahwa dua sifat itu termasuk paham hukum sendiri (den Begriff des Rechts).
(1) Kepastian Hukum
Kepastian hukum pertama-tama berarti kepastian dalam pelaksanaannya sebagaimana sudah kita bicarakan. Yang dimaksud ialah bahwa hukum yang secara resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga. Di sini termasuk bahwa alat-alat negara dalam menjamin pelaksanaan hukum bertindak sesuai dengan norma-norma (tingkat II) hukum sendiri. Juga termasuk, bahwa pengadilan meng-ambil keputusan melulu berdasarkan penilaian terhadap status hukum masalah yang diper-karakan, dan tidak menurut kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Maka, keputusan pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan. Dengan demikian, kepastian pelaksanaan hukum menuntut agar dalam perkara hukum, kekuasaan eksekutif negara, pemerintah, berada di bawah kekuasaan yudikatif, dan dapat dipaksa untuk bertindak sesuai dengan hukum.
Akan tetapi, agar hukum dapat dilaksanakan dengan pasti, hukum harus jelas. Para ahli bicara tentang kepastian orientasi. Jadi, kepastian pelaksanaan mengandaikan kepastian orienttasi. Hukum harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Itu berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas, sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Suatu aturan hukum yang kabur atau terlalu umum adalah buruk. Apabila misalnya tindak subversi dijadikan tindak kriminal, tetapi tidak dirumuskan tindakan yang macam apa, yang disebut tindak subversi itu, maka orang tidak tahu apa yang tidak boleh dilakukan itu. Norma macam itu tidak mendidik, karena orang tidak tahu kelakuan apa yang harus dijauhi. Sekaligus iktikad baik penguasa akan dicurigai, karena kekaburan perumusan menyediakan kemung-kinan baginya untuk seenaknya mencap sebagai kriminal suatu sikap yang tidak disenangi. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit, agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subjektif dan selera pribadi hakim.
Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Masyarakat selalu harus dapat mengetahui apa yang dilarang atau diwajibkan oleh hukum dan apa yang tidak. Kepastian orientasi juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-Undang harus saling kait-mengait, harus menunjuk ke satu arah, agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan. Jangan sampai apa yang dipersiapkan sekarang sesuai dengan hukum, dua tahun kemudian dinyatakan terlarang dan orang mendapat rugi besar. Begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.
Di sini termasuk juga tuntutan bahwa Undang-Undang Pidana tak pernah boleh dibuat berlaku surut. Menghukum seseorang karena ia melakukan sesuatu yang tidak terlarang pada waktu ia melakukannya, tetapi kemudian dinyatakan terlarang bertentangan dengan keadilan dan kepastian hukum. Pada umumnya berlaku, bahwa suatu hukum yang akan membawa perubahan besar harus diadakan sedemikian rupa, sehingga dapat diperhitungkan sebelum-nya. Kalau pemerintah misalnya melarang impor mobil yang telah jadi, aturan itu seharusnya tidak diberlakukan pada mobil yang pada saat peraturan itu diumumkan sudah dikapalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada waktu pengapalan itu.
(2) Keadilan
Sifat hakiki hukum yang kedua adalah keadilan. Tuntutan keadilan itu pun mempunyai dua arti. Dalam arti formal, keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum. Dalam arti mate-rial, dituntut agar hukum sesesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.
Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama. Dalam bidang hukum, itu berarti bahwa hukum berlaku umum. Yang dimaksud bukan bahwa hukum di seluruh dunia sama saja, atau bahwa hukum tidak mengenal kekecualian. Mela-inkan bahwa setiap orang, entah siapa pun dia, selalu diperlakukan menurut hukum yang berlaku. Setiap orang yang karena kedudukan, fungsi, atau kelakuannya memenuhi deskripsi yang dimaksud dalam suatu norma hukum akan diperlakukan menurut norma hukum itu. Jadi, kalau kita memakai jalan umum, peraturan-peraturan lalu lintas akan diberlakukan kepada kita, karena peraturan lalu lintas itu berlaku bagi siapa saja yang dapat disebut pemakai jalan. Apabila kita ditangkap dalam suatu pelanggaran lalulintas, kita tidak dapat membela diri dengan argumen bahwa kita adalah Si Suharto dan bukan si Paira. Kalau ada kekecualian, maka kekecualian itu sendiri harus termuat dalam aturan hukum yang bersang-kutan, sehingga berlaku umum bagi yang dimaksud. Begitu misalnya dapat dibuat peraturan, bahwa polisi bersepeda motor, apabila sedang bertugas, boleh memakai jalan yang ditutup bagi kendaraan beroda tiga atau kurang.
Jadi, di hadapan hukum, semua orang sama derajatnya. Semua orang berhak atas perlin-dungan hukum dan tidak ada yang kebal terhadap hukum. Ini yang dimaksud dengan asas kesamaan hukum (Rechtsgleicheit) atau kesamaan kedudukan di hadapan undang-undang (Gleichheit vor dem Gesetz). Namun biasanya kalau kita bicara tentang keadilan hukum, maksud kita adalah keadilan dalam arti material: isi hukum harus adil, harus sesesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Maksud untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang adil termasuk haki-kat hukum sendiri. Suatu hukum yang tidak mau adil bukan hukum namanya. Yang diperlukan dan diakui masyarakat bukan sembarang tatanan normatif, melainkan suatu tatanan yang menunjang kehidupan bersama berdasarkan apa yang dinilai baik dan wajar. Maka arah ke pelaksanaan keadilan adalah konstitutif, atau merupakan prasyarat hakiki, bagi hukum, sebagaimana ditulis Gustav Rad-bruch: “Hukum bisa saja tidak adil…, tetapi hukum hanyalah hukum karena maunya adil”.
Bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak? Perlu kita perhatikan bahwa kita bergerak di tingkat faktual. Jadi, yang kita persoalkan bukanlah pertanyaan etis tentang apa kriteria objektif keadilan, melainkan apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Di sini kita berbicara tentang legitimasi sosiologis hukum dan bukan tentang legitimasi etis. Dan oleh karena itu, tuntutan keadilan dapat diterjemahkan ke dalam tuntutan bahwa hukum harus sesesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat yang bersangkutan.
(3) Kepastian dan Keadilan Hukum
Akan tetapi tuntutan agar hukum sesuai dengan apa yang dianggap adil dalam masyarakat menuntut agar dalam setiap kasus di depan pengadilan, situasi konkret dan sosial sepenuhnya diperhatikan. Masyarakat tidak menilai menurut prinsip-prinsip abstrak, melainkan menurut apa yang dalam suatu situasi konkret terasa adil. Begitu misalnya masyarakat dapat saja menganggap suatu hukuman atas tindak pembunuhan sebagai tidak adil, karena yang dihukum hanya para pelaksana fisik, sedangkan “auctor intelectualis” dibiarkan bebas karena keterlibatannya tidak dapat dibuktikan secara pasti. Jadi, tuntutan keadilan memuat agar hukum dirumuskan secara luwes, agar hakim mempunyai kebebasan penuh untuk memperhatikan semua unsur konkret dalam kasus yang dihadapinya.
Sedangkan kepastian orientasi menuntut agar hukum dirumuskan dengan sempit dan ketat, agar tidak ada kekaburan sedikit pun. Tetapi makin sempit, ketat, dan terperinci perumusan hukum, makin kaku hukum itu dan makin sempit ruang kebebasan hakim untuk memper-hatikan pelbagai faktor subjektif. Dengan demikian, mungkin saja bahwa suatu keputusan sesuai dengan norma-norma hukum, tapi tidak sesuai dengan keadilan menurut pandangan masyarakat. “Summa justitia summa iniuria” kata orang Romawi dulu (keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi). Di lain pihak, apabila hakim diberi terlalu banyak kebebasan, pintu terbuka bagi segala macam penyelewengan; penyelesaian suatu kasus hukum akan tergantung dari mutu profesional dan integritas moral hakim dan tidak lagi dari peraturan hukum. Begitu pula, agar hukum sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat, hukum seha-rusnya terus-menerus disesuaikan dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Tetapi tuntutan ini bertentangan dengan tuntutan kontinuitas hukum, jadi agar jangan cepat-cepat diubah.
Ternyata antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan agar hukum sesesuai mungkin dengan perasaan keadilan masyarakat terdapat ketegangan. Ketegangan itu termasuk hakikat hukum sendiri, dan akan muncul kembali dalam pertentangan antara Teori Hukum Kodrat dan Positivisme Hukum. Namun ketegangan itu tidak perlu menggagalkan cita-cita hukum. Hukum memang harus pasti. Kepastian adalah dasar hukum. Tanpa kepastian, keadilan pun tidak dapat terlaksana. Tetapi kepastian tidak boleh dimutlakkan. Agar hukum tetap adil, perlu ada keluwesan.
Selain kedua ciri hukum di atas, yaitu bahwa hukum harus pasti dan adil, perlu pula diperhatikan ciri-ciri lain dari hukum manusiawi (lex humana) berikut. Salah satu ciri pertama dan esensiil hukum manusiawi adalah bahwa pemenuhannya dapat dipaksakan. Ciri kedua adalah bahwa hukum manusiawi hanya terbatas pada tindakan luar. Tiga ciri lainnya dirumuskan paralel dan dalam perbandingan dengan tiga ciri tradisional hukum moral kodrati.
(1) Hukum manusiawi dapat dipaksakan. Alasannya adalah bahwa paksaan diperlukan agar juga para anggota masyarakat yang cenderung tidak peduli hukum, mesti taat. Tanpa paksaan hukum, mereka yang teguh berpegang pada hukum akan sangat dirugikan, karena mereka disingkirkan melalui manipulasi dan penindasan pihak yang buta hukum. Akhirnya, mereka yang setia pada hukum pun terpaksa melepaskan hukum. Hal itu bakal bermuara pada runtuhnya tatanan hukum, hal yang justru bertentangan dengan alasan dibutuhkannya hukum. Namun demi pengamalan keadilan yang netral dan objektif, pelaksanaan tindakan paksaan itu tidak dilakukan oleh setiap pribadi, tetapi oleh pemegang otoritas publik, terlepas dari beberapa kekecualian.
(2) Hukum manusiawi hanya menyangkut sikap luar. Sikap batin, hal yang hakiki untuk sikap moral, tidak menjadi bidikan tujuan hukum manusiawi. “Tatanan masyarakat, yang menjadi tujuan hukum, dicapai bila perilaku kelihatan/luar anggota masyarakat sepadan dengan kewajiban hukum. Tatanan sosial tidak bergantung pada kenyataan entah perilaku kelihatan/luar itu dilakukan karena penghormatan terhadap yang lain atau ketakutan akan hukuman”. Namun tentu juga motivasi yang benar dari para pelaku hukum dalam men-jalankan hukum menjadi hal yang penting bagi pembuat hukum. “Kepentingan umum tentu saja diwujudkan secara lebih sempurna, apabila suatu masyarakat lebih dikuasai oleh cinta akan keadilan daripada ketakutan akan polisi.” Karena itu, pembuat hukum akan menyam-but dengan gembira setiap ikhtiar yang dapat memperteguh kemauan moral pelaku hukum. Namun terlepas dari kenyataan bahwa otoritas manusia tidak mampu menilai sikap batin orang, pemenuhan eksternal sebuah hukum memadai untuk menjamin tatanan sosial dan kepentingan umum.
(3) Hukum manusiawi terbatas pada kelompok manusia tertentu (negara-negara, komu-nitas-komunitas agama) berbeda dari hukum moral kodrati dengan cirinya yang universal. Hukum manusiawi hanya mewajibkan mereka yang merupakan anggota komunitas, baginya hukum itu dibuat. Hukum itu hanya mengikat anggota sebuah negara tertentu atau perkum-pulan negara-negara, missalnya ASEAN, Uni Eropa, suatu badan keagamaan, misalnya lembaga Gereja.
(4) Hukum manusiawi jauh lebih terkondisi oleh sejarah daripada hukum moral kodrati. Apabila masyarakat dan peradabannya berubah, maka perubahan hukum manusiawi tak terhindarkan. Selain evolusi, faktor-faktor sosial merupakan alasan penting bagi keterba-tasan hukum manusiawi. Dalam banyak kasus, “hukum tertulis yang ditetapkan sesudah berlakunya hukum kebiasaan dipaksakan oleh kelompok-kelompok yang secara politis berkuasa itu demi kepentingan mereka sendiri.” Tatanan hukum aktual jarang, bahkan mungkin tidak pernah, merupakan hasil pertimbangan yuridis semata-mata. Tatanan itu juga merupakan ungkapan hubungan golongan dalam masyarakat dan hasil kompromi antara pelbagai kepentingan yang saling berseberangan. Tatanan hukum tidak pernah merupa-kan perwujudan keadilan yang sempurna. Akan tetapi, tatanan tersebut mempunyai daya pengikat atas dasar kepentingan umum, sejauh menjamin keadilan minimum dan ketertiban. Mereka-lah yang menyesuaikan hukum secara baru dan lebih sempurna dengan tuntutan situasi yang berubah, dan dengan kebutuhan untuk mengusahakan keadilan yang lebih besar.
Dalam hukum manusiawi presumsi mengandaikan bahwa hukum mengikat. Namun berbeda dari hukum kodrati, hukum manusiawi terbuka terhadap kekecualian dan dispensasi. Apabila setiap orang hendak menjamin dan mewujudkan kepentingan umum, maka para pelaku hukum tidak dapat diberi kekuasaan untuk melanggar hukum, manakala mereka meragukan manfaat atau keadilan hukum itu. Presumsi memihak kewajiban untuk tunduk pada hukum. Di pihak lain bila diketahui dengan jelas bahwa sebuah hukum tidak adil atau merugikan, maka hukum itu – paling kurang sebagai aturan umum – tidak mewajibkan. Dalam banyak kasus, otoritas berhak untuk memberikan kekecualian dan dispensasi hukum, misalnya untuk mengampuni seorang penjahat. Dan sebagaimana epikeia merupakan hak seseorang dalam kasus rumusan yang tidak sempurna dari hukum kodrati, maka epikeia itu lebih tepat lagi diterapkan manakala terdapat rumusan cacat dari hukum manusiawi.
2.3 Kekhususan Norma-norma Hukum
2.3.1 Norma-norma Hukum dan Norma-norma Lain
Bersama dengan norma-norma sopan-santun dan moral, norma-norma hukum termasuk dalam kelompok norma umum kelakuan manusia. Di samping norma-norma umum itu terdapat juga pelbagai macam norma khusus, seperti misalnya aturan-aturan permainan atau segala macam norma teknis. Disebut khusus, karena hanya berlaku dalam wilayah atau pada waktu yang tertentu saja. Misalnya, peraturan kampus sebuah universitas hanya berlaku di kampus; ketika meninggalkan kampus, aturan itu tidak lagi berlaku. Dan seusai pertandingan sepak bola bagi pemain sepak bola pun tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak memegang bola dengan tangan.
Lain halnya dengan 3 macam ‘norma umum’, yaitu sopan-santun, moral, dan hukum. Disebut umum, karena di mana pun dan kapan pun, tak seorang pun bisa menghindari tuntutan aturan sopan-santun, kewajiban moral, dan ketentuan hukum. Walaupun norma-norma itu berbeda dari masyarakat ke masyarakat, namun di mana-mana tiga sistem norma itu ada, dan kalau kita bosan dengan negara kita dan lari ke negara lain, peraturan-peraturan sopan-santun, moral, dan hukum lain sudah menantikan kita.
Apa yang membedakan norma-norma hukum dari norma-norma umum lainnya? Jawabannya sangat sederhana, yaitu SANKSI, HUKUMAN, PUNISHMENT. Kalau kita berlaku tidak/ kurang sopan, kita barangkali akan dipukul orang. Kalau kita berlaku amoral, misalnya selalu mengejek orang yang cacat fisiknya, kita akan ditegur atau dijauhi orang. Tetapi kalau kita melanggar hukum, kita akan ditangkap, dihadapkan ke pengadilan dan dijatuhi hukum-an. Jadi, perbedaan antara norma hukum dan norma-norma lain tidak terletak dalam isinya, melainkan dalam sanksi yang akan dikenakan atas pelanggarannya. Tindakan yang sama dapat melanggar baik norma hukum maupun norma sopan-santun dan moral. Misalnya, kalau di sebuah resepsi, saya mencopet bros dengan intan berlian dari dada Ibu Menteri Negara yang merupakan tamu terhormat, saya tidak hanya bertindak dengan kurang sopan, melain-kan juga melanggar norma moral (“Jangan mencuri”). Dan bahwa perbuatan saya juga melanggar hukum akan paling lambat saya ketahui pada saat saya ditangkap polisi.
2.3.2 Kekhasan Norma-norma Hukum
Dengan bertolak dari pengertian itu, kita dapat menentukan norma-norma hukum secara lebih terperinci sebagai himpunan norma-norma kelakuan manusia dalam masyarakat yang dapat dituntut pelaksanaannya dan yang pelanggarannya ditindak dengan pasti oleh pengua-sa yang sah.
Bahwa norma hukum menyangkut kelakuan manusia mau menggarisbawahi bahwa di dunia ini hanya manusia yang mempunyai hukum. Binatang tidak dapat mempunyai hukum karena hukum, sebagai salah satu sistem normatif, mengandaikan pengertian, dan binatang tidak punya pengertian. Bahwa hukum mengenai kelakuan dalam masyarakat mengungkapkan bahwa hukum mengandaikan adanya orang lain. Hukum hanya dapat menjadi operatif dalam komunikasi dengan manusia-manusia lain.
Ciri hukum yang distingtif adalah bahwa pelaksanaan norma-normanya dapat dituntut dan pelanggarannya pasti ditindak. Saya tidak dapat menuntut agar orang yang berlaku kurang sopan terhadap saya ditindak (kecuali ia juga melanggar hukum). Tetapi kalau kita merasa bahwa hak yang kita miliki berdasarkan hukum dilanggar, kita dapat menuntut agar pelang-garan itu dihentikan dan negara wajib menghentikannya. Istilah “dapat dituntut” terutama menyangkut hukum perdata yang tidak mengenai kejahatan, melainkan menetapkan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pelbagai bentuk komunikasi dan transaksi. Kalau kita mengadu karena merasa hak kita terlanggar, negara tidak dapat menolak penanganannya; negara wajib untuk memeriksa pengaduan kita dan kalau kita memang berhak, hak kita harus terpenuhi sepenuhnya.
Begitu pula masyarakat tidak membiarkan norma-norma hukum dilanggar, atau dianggap sepi. Pelanggaran norma hukum dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya berupa perintah untuk memulihkan keadaan semula dan mengganti segala rugi yang disebabkan oleh pelanggaran hukum itu, melainkan ditambah hukuman. Fakta sendiri bahwa seorang anggota masyarakat tidak menghiraukan norma hukum terkena sanksi. Hukum adalah sistem norma-norma yang mau dijamin pelaksanaannya oleh masya-rakat, kalau perlu dengan tindakan paksaan. Dapat dipastikan bahwa masyarakat akan mem-buat segala apa yang perlu untuk menjamin ketaatan terhadap norma-norma hukum. Itu yang dimaksud dengan penentuan bahwa pelanggaran norma hukum ditindak dengan pasti oleh penguasa yang sah. Penguasa yang sah adalah negara. Negara yang wajib untuk menjamin keberlakuan hukum. Untuk tujuan itu negara mempunyai hak untuk seperlunya memakai paksaan fisik.
Kecuali itu, norma-norma hukum dibedakan dari norma-norma umum lainnya, oleh karena dalam negara modern, norma-norma hukum berasal dari tindakan perundang-undangan eksplisit badan legislatif negara yang berwenang. Maka selalu dapat diketahui dengan persis sejak hari mana suatu norma hukum mulai berlaku. Begitu sebuah undang-undang diumumkan, maka suatu tindakan yang sebelumnya tidak apa-apa dapat dikenakan hukum-annya.
Ada segi lain lagi yang khas bagi hukum. Yang menjadi obyek atau isi sebuah norma hukum, bukanlah suatu sikap batin, melainkan selalu suatu tindakan lahiriah. Misalnya kalau hukum mewajibkan kita membayar kembali hutang kita, maka yang dituntut bukanlah suatu motivasi tertentu, melainkan hanyalah agar hutang kita bayar kembali. Hukum tidak mampu menuntut suatu sikap batin, melainkan secara hakiki mengenai tindakan lahiriah. Segi maksud subjektif atau motivasi seorang pelaku pelanggaran hanya menjadi pertim-bangan dalam menetapkan berat-ringannya sanksi.
Begitu pula termasuk paham hukum, bahwa cara penjaminannya, termasuk di dalamnya penetapan sanksi atas pelanggarannya, ditetapkan secara hukum juga. Tindakan yang diambil alat negara terhadap pelanggaran hukum tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus “menurut hukum yang berlaku”.
Dari situ kelihatan bahwa norma-norma hukum tidak berdiri sendiri, melainkan bersama-sama merupakan satu tata-tertib hukum dan hanya dapat dimengerti dari kesatuannya dengan tata-tertib itu. Karena tata-tertib hukum juga memuat norma-norma tentang pelaksa-naan hukum itu sendiri, tata-tertib itu ternyata terdiri dari norma-norma tingkat satu dan tingkat dua. Norma-norma tingkat 1, dapat berupa: (1) kewajiban, misalnya wajib mem-bayar pajak; (2) larangan, misalnya larangan terhadap penyalahgunaan jabatan demi keun-tungan pribadi, dan dapat juga berupa (3) aturan prosedural bagi pergaulan, misalnya tentang bagaimana membagi warisan. Sedangkan norma-norma tingkat dua menyangkut hukum itu sendiri: bagaimana suatu perselisihan hukum harus ditangani, bagaimana pelang-garan hukum harus ditindak, dan bagaimana norma-norma hukum dapat diubah, dihapus, atau diciptakan baru.
2.3.3 Hak
Dalam hubungan ini, ada baiknya kita sekaligus memperhatikan satu istilah yang sering akan muncul, yaitu kata “hak”. Bahwa kita berhak atas sesuatu berarti bahwa kita dapat menun-tutnya dan bahwa tuntutan kita ini wajib dipenuhi. Hak kita dapat berupa benda yang tidak boleh diganggu-gugat pihak lain, atau tindakan yang berhak kita ambil tanpa dihalangi oleh orang; dan kita dapat juga mempunyai hak atas tindakan orang lain, misalnya bahwa kita dibawa ke tempat tujuan oleh sopir taksi yang sudah kita bayar sebelumnya. Secara pendek dapat dirumuskan bahwa sesuatu menjadi hak kita, apabila kita dapat menuntut agar sesuatu itu diberikan kepada kita, dan apabila orang lain wajib untuk memberikan apa yang kita tuntut itu.
Paham hak mengimplikasikan kewajiban keras pada pihak alamat tuntutan hak untuk menghormatinya. Walaupun tidak semua kewajiban menimbulkan suatu hak yang sebanding (karena manusia juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap dirinya sendiri), namun sebaliknya setiap hak dengan sendirinya merupakan kewajiban bagi pihak lawan. Paham hak dikembangkan sebagai sarana perlindungan manusia dalam keutuhannya. Sebagai makhluk jasmani, manusia terancam oleh paksaan kekuatan jasmani dan oleh gangguan terhadap prasyarat-prasyarat material kehidupannya. Dengan mengakui hak kita atas tindakan-tindakan dan benda-benda tertentu, masyarakat mengakui kedaulatan kita atas benda dan tindakan kita, dan dengan demikian mengakui keutuhan kita sendiri, karena hanya dengan berdaulat atas benda dan tindakan yang vital bagi kita, keutuhan kita dapat terjamin. Atas nama maksud baik pun sesuatu yang sudah merupakan hak kita, tidak boleh diambil atau diganggu. Misalnya, apabila kita berhak atas warisan orangtua yang amat kaya, maka penyerahan warisan itu tidak boleh ditunda dengan alasan, bahwa kekayaan yang mendadak itu akan merusak akhlak kita. Bahwa kita berhak memperoleh sesuatu, itu justru berarti bahwa sesuatu itu bagaimanapun juga merupakan hak kita, dan oleh karena itu bagaimanapun juga wajib diberikan kepada kita. Hormat terhadap manusia menjadi nyata dan konkret dalam hormat terhadap hak-haknya.
Kita bicara tentang hak tidak hanya dalam konteks hukum, melainkan juga dalam konteks moral. Sifat hak tergantung dari sifat hukum yang mendasarinya. Apabila suatu hak berdasar-kan hukum negara, seperti misalnya hak atas sebidang tanah, kita bicara tentang hak hukum. Hak itu diberikan kepada kita oleh masyarakat dengan mengesahkan hukum yang mendasari-nya. Tetapi kita juga memiliki hak-hak moral, misalnya untuk dipercayai. Hak-hak yang dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia, dan bukan karena pem-berian masyarakat atau negara, disebut hak asasi manusia.
2.4 Nilai-nilai Dasar dalam Hukum
Ada ketegangan antara tuntutan bahwa hukum harus adil dan sekaligus harus pasti. Berhadapan dengan hal ini, walaupun pada umumnya hakim harus berpegang pada hukum positif, namun tuntutan martabat manusia dan keadilan prapositif secara prinsipiil tetap normatif bagi hukum positif. Maka usaha untuk menjamin agar hukum positif sendiri sesesuai mungkin dengan tuntutan prapositif itu menjadi sangat penting.
Kesesuaian itu dapat diusahakan secara formal dan secara material. Secara formal, proses pembuatan hukum harus berlangsung dalam kerangka acuan cita-cita masyarakat tentang keadilan dan martabat manusia. Secara material, hukum harus seoptimal mungkin sesuai dengan nilai-nilai yang harus terwujud menurut idea hukum sendiri. Dua tuntutan terhadap pembuatan hukum itu saya bahas dalam bab ini.
2.4.1 Cita-cita masyarakat sebagai kerangka acuan
Tuntutan pertama berarti: hukum yang dibuat tidak boleh hanya bersifat praktis, efisien, dan efektif, melainkan harus bermaksud untuk mewujudkan suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai adil dan sesuai dengan penghayatan mereka tentang martabat mereka sebagai manusia. Untuk menemukan perasaan masyarakat itu, semua unsur yang relevan bagi perasaan masyarakat dalam hubungan dengan tata tertib hukum, seperti misalnya: nilai-nilai, norma-norma kehidupan, pola dan struktur-struktur hidup bermasyarakat, peranan-peranan sosial, situasi dan keadaan, hubungan-hubungan sosial, lembaga-lembaga dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, harus diperhatikan. Dalam unsur-unsur ini, apa yang dinilai adil, wajar, dan pantas oleh masyarakat kelihatan. Semakin unsur-unsur ini diperhatikan dalam pembuatan hukum, semakin hukum itu adil dan sesuai dengan martabat manusia.
Bagaimana kerangka acuan ini dapat direalisasikan dalam praktek legislatif adalah masalah bagi ilmu hukum, bukan bagi filsafat hukum. Tetapi perlu ditambah catatan yang sebenarnya menyangkut hakikat permasalahan kita. Kita akan keliru kalau pandangan masyarakat tentang keadilan dan martabat manusia mau dirumus dulu, baru kemudian disuntikkan ke dalam hukum. Pandangan ini tidak dapat dibakukan dalam rumusan-rumusan yang jadi, kecuali yang menyangkut nilai-nilai dasar yang, justru karena sifat dasar itu, masih abstrak dan belum operasional. Padahal hukum itu selalu operasional dan begitu pula pandangan masyarakat. Untuk mengacu pada pandangan masyarakat, kita harus masuk ke dalam sebuah proses. Apa artinya adil, apa artinya “sesuai dengan martabat manusla” hanya dapat digali dalam proses penemuan bersama yang berjalan terus. Dalam masyarakat harus terjadi suatu dialog atau rembug bersama yang kontinu. Proses itulah yang menciptakan “iklim” atau “suasana” pembuatan hukum. Proses itu dialogis, dialektis, dan kritis. Setiap produk legislasi harus melalui proses itu. Maka, mutu etis hukum tergantung dari adanya suasana terbuka, kritis, bebas, dan tanpa ketakutan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keterjaminan kebebasan berpikir, kebebasan suara hati dan kebebasan beragama, kebebasan untuk menyatakan pendapat dan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana misalnya terungkap dalam pasal 18, 19, dan 20 Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Manusia (1948) adalah hakiki bagi penjaminan keadilan dan kemanusiaan hukum.
2.4.2 Tiga nilai dasar hukum
Dari segi formal, keadilan dan kewajaran hukum terjamin, semakin proses pembuatannya terjadi dalam kerangka acuan cita-cita masyarakat tentang keadilan dan martabat manusia. Tetapi secara material pun, hukum harus diarahkan pada nilai-nilai yang secara hakiki termasuk dalam paham atau idea hukum (idea dalam arti Platon, sebagai hakikat). Lembaga hukum diciptakan manusia bukan demi pembatasan yang terimplikasi di dalamnya, melain-kan demi nilai-nilai yang secara hakiki termuat di dalamnya. Manakah nilai-nilai hakiki itu?
Kita bertolak dari fungsi dasar hukum. Fungsi hukum, adalah memanusiakan penggunaan kekuasaan. Dengan adanya hukum, konflik kepentingan antar anggota masyarakat tidak dipecahkan menurut tolok ukur kuat-lemah, melainkan menurut kriteria yang ditetapkan secara objektif dan yang sama-sama berlaku bagi semua, baik bagi yang lemah, maupun bagi yang kuat.
Dalam fungsi hukum ini sudah langsung tampak dua nilai yang secara hakiki mau dilindungi dan dijamin olehnya. Dua nilai itu adalah kesamaan dan kebebasan. Hanya karena dua nilai itu dihargai tinggi oleh manusia, kesewenangan kehidupan anggota masyarakat lain-lain perlu dicegah.
a. Kesamaan
Eksistensi hukum hanya masuk akal apabila hukum menjamin kesamaan. Kesamaan terutama dalam arti kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Itu yang termuat dalam patokan bahwa hukum berlaku umum. Perbedaan antara si kuat dan si lemah – yang dalam kenyataan hidup sehari-hari merupakan salah satu kerangka acuan terpenting bagi kita dalam menjajagi setiap situasi yang kita masuki – oleh adanya hukum dibuat tidak operatif dalam urusan-urusan paling penting. Maka urusan-urusan itu dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, hukum menjamin suatu kedudukan dasar yang sama bagi semua anggota masyarakat dalam mereali-sasikan harapan hidup mereka.
Untuk mencegah salah paham kita tidak boleh mengisi arti nilai kesamaan dengan paham-paham kita sekarang, di zaman demokrasi, masih di bawah pengaruh Revolusi Prancis yang mengangkat egalite menjadi satu dari tiga tuntutan dasar. Hukum sudah dikenal manusia sejak sekurang-kurangnya 5000 tahun. Arti kesamaan ditentukan dalam kerangka paham tentang tatanan dunia dan masyarakat yang wajar. Apabila, dalam kebudayaan feodal, masyarakat dilihat sebagai tatanan hirarkis, kesamaan berarti bahwa setiap pihak dijamin sama dalam menunaikan kewajiban dan menikmati haknya menurut kedudukannya dalam tatanan itu. Inti kesamaan, yaitu bahwa kita diperlakukan menurut kriteria objektif yang berlaku bagi semua, dan bukan menurut siapa yang lebih mampu untuk memaksakan kehen-daknya, dijamin oleh hukum juga dalam tatanan sosial yang feodal. Bahwa tatanan feodal dianggap bertentangan dengan kesamaan hakiki antarmanusia, merupakan salah satu inter-pretasi tertentu tentang kesamaan (yang mulai mengalahkan interpretasl feodal dalam Eropa abad ke-16 dan berakar dalam pandangan manusia dari agama-agama monoteistik), bukan satu-satunya. Inti nilai kesamaan akan kita temukan ada dalam semua bentuk kebudayaan.
Bagi kesamaan sebagai salah satu tuntutan dasar terhadap suatu pola kehidupan masyarakat yang dinilai wajar, etika memiliki istilah yang sudah memainkan peranan kunci dalam pertimbangan-pertimbangan tentang hukum dalam bab-bab sebelumnya: keadilan. Keadilan adalah keadaan antarmanusia di mana semua diperlakukan dengan sama, artinya sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Maka nilai pertama yang secara hakiki harus dijamin realisasinya oleh hukum adalah keadilan. Tidak perlu keadilan di sini kita isi. Keadilan adalah tuntutan agar kesamaan dilaksanakan. Maka sama dengan hal kesamaan, konkretisasi paham keadilan hanya mungkin dalam kerangka suatu pandangan dasar tentang manusia, masyarakat, dan alam semesta. Mungkin saja bahwa keadaan sosial yang sama dari perspektif yang satu kelihatan adil, sedang dari perspektif yang lain tidak. Di sini cukup kita pertahankan bahwa secara hakiki hukum harus mau menjamin tatanan sosial yang adil.
b. Kebebasan
Bahwa hukum mencegah si kuat dari mencampuri dan mendominasi kehidupan kita, lang-sung menunjukkan bahwa hukum secara hakiki harus melindungi kebebasan mereka yang ada di bawahnya. Fungsi hukum sebagai penjamin kebebasan menjadi pokok filsafat hukum Hegel, tetapi sebenarnya juga termuat dalam filsafat politik Hobbes. Fungsi ini sepintas nampak kontradiktif. Bukankah hukum justru membatasi kebebasan kita? Secara singkat pertanyaan ini dapat dijawab begini: pembatasan kebebasan melalui hukum secara hakiki terbatas sendiri, sedangkan perbudakan si lemah di bawah si kuat secara hakiki tak terbatas. Maka hukum tetap menjamin kebebasan hakiki manusia. Atau dengan sedikit lebih terurai (dan mengikuti Hegel): perbedaan antara pembatasan kebebasan kita oleh si kuat dan oleh hukum ialah bahwa yang pertama bertentangan dengan kehendak kita, sedangkan yang kedua tidak. Dan dalam arti yang sesungguhnya, kita hanya dapat bicara tentang pembatasan kebebasan di mana pembatasan itu tidak kita setujui. Sedangkan hukum, sebagai-mana telah kita lihat, secara hakiki berdasarkan pengakuan masyarakat sendiri (hukum adalah tatanan normatif yang tidak berdasarkan paksaan semata-mata, melainkan berdasar-kan pengakuan masyarakat sendiri). Maka pembatasan-pembatasan yang kita alami dengan adanya hukum, meskipun kadang-kadang kita rasakan berat karena bertentangan dengan suatu keinginan kita, pada dasarnya kita terima dan kita akui. Perlu adanya hukum jarang sekali ditolak oleh siapa pun.
Jadi, hukum secara hakiki harus melindungi kebebasan para anggota masyarakat. Di sini pun kebebasan jangan kita pahami menurut nilai-nilai kita sekarang, misalnya sebagai pewaris cita-cita liberalisme dan demokrasi. Pengertian kebebasan di zaman kita sekarang pun hanya salah satu interpretasi. Interpretasi mana yang kita berikan tergantung, sekali lagi, dari paham dasar kita tentang manusia, masyarakat, dan alam semesta.
Apa yang menjadi inti universal nilai kebebasan itu? Intinya adalah hak setiap orang dan kelompok untuk mengurus diri sendiri lepas dari paksaan. Bukan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup melulu menurut kemauannya sendiri. Kesosialan kita membuat kita secara hakiki terlibat dalam jaringan hak dan kewajiban yang mengimplikasikan bahwa dalam mengambil sikap kita harus memperhatikan, dan dengan demikian tergantung dari, orang dan lembaga lain. Melainkan bebas dari campur tangan yang dipaksakan, yang tidak kita akui dalam rangka pengakuan dasar kita terhadap tatanan sosial. Secara sederhana: bebas dari ancaman campur tangan si kuat hanya karena ia lebih kuat. Bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang.
Dalam arti ini, hak untuk mengurus diri sendiri merupakan hak asasi universal manusia di segala zaman dan dalam segala kebudayaan. Tanpa kekecualian manusia menolak, kalau kemungkinannya untuk mengurus diri sendiri secara paksaan, berdasarkan ancaman kekuatan yang lebih besar, dicampuri. Pencampuran otonomi kita yang tidak kita akui, jadi yang bukan karena kita sendiri yang mengizinkannya, atau karena kita setia kepada kelompok kita yang menghendaki sesuatu, atau karena tuntutan hukum atau adat-istiadat, selalu tidak wajar. Hukum justru diadakan untuk melindungi kebebasan kita ini.
c. Solidaritas
Nilai ketiga yang secara hakiki harus dilindungi hukum tentunya kebersamaan. Hukum adalah institusionalisasi kebersamaan atau kesosialan manusia. Hanya karena manusia merupakan makhluk sosial yang secara hakiki harus hidup bersama, ia memerlukan suatu tatanan normatif bagi kelakuannya. Pembatasan diri umat manusia melalui upaya hukum merupakan pengakuan institusional terhadap solidaritas antarmanusia.
Tentang nilai solidaritas atau kesetiakawanan ini tak perlu uraian panjang lebar. Demi nilai itu harus dituntut, bahwa hukum itu sedemikian rupa hingga menunjang sikap semua anggota masyarakat sebagai senasib-sepenanggungan. Fraternite, persaudaraan, tanggung jawab dan keadilan sosial merupakan istilah modern yang mengungkapkan kesadaran yang secara hakiki termuat dalam segala tatanan yang pantas disebut hukum, yaitu bahwa kita semua bertang-gung jawab atas kita semua, bahwa tak boleh ada di antara kita yang dibiarkan saja menderita, apalagi yang dikurbankan demi kepentingan yang lain-lain.

2.4.3 Beberapa implikasi
Apakah implikasi dari pernyataan bahwa hukum secara hakiki bertujuan untuk menjamin keadilan, kebebasan, dan kesetiakawanan?
Pertama bahwa dalam pembuatan dan pengembangan hukum, tiga nilai itu selalu harus diusahakan agar terealisasi secara optimal. Semakin baik hukum itu semakin terjamin pula tiga nilai itu oleh hukum. Hukum memang dikembangkan untuk menangani masalah-masalah tertentu yang menantang. Akan tetapi, penanganan itu baru sah dan sesuai dengan martabat manusia, kalau dilakukan dalam kerangka tuntutan perealisasian keadilan, kebebasan, dan kesetiakawanan. Kemajuan atau kemunduran mutu hukum diukur pada kriteria itu. Hukum sendiri hanya merupakan nilai sebagai penunjang tiga nilai dasar itu.
Kedua, arti dari tiga nilai itu dan wujud hukum yang menjelmakannya perlu dijabarkan dalam kerangka paham-paham dan nilai-nilai dasar setiap kebudayaan. Suatu kesimpulan dari sistem hukum yang satu ke sistem lain, tanpa perhatian terhadap kerangka acuan sosial budaya lain, itu tidaklah sah. Setiap masyarakat harus menggali sendiri bagaimana seha-rusnya tatanan normatif yang menjelmakan keadilan, kebebasan, dan kesetiakawanan. Dengan ini tidak bertentangan apabila, karena komunikasi dan saling ketergantungan antara bangsa-bangsa semakin rapat, interpretasi-interpretasi bangsa-bangsa lain diperhatikan.
Ketiga, karena tiga nilai dasar itu universal, mereka sekaligus abstrak dan belum opera-sional. Tetapi hukum secara hakiki bersifat konkret dan operasional. Nilai-nilai itu tidak bermanfaat, kalau tidak dioperasionalkan. Maka di samping penjabaran kultural, diperlukan penjabaran formal: dari tingkat nilai-nilai abstrak menjadi hak dan kewajiban konkret yang dapat menjadi norma hukum. Bicara tentang nilai-nilai dasar, cita-cita luhur kebu-dayaan, kepribadian bangsa, falsafah hidup negara adalah mudah (dan mudah menjadi murah) selama tidak dituangkan ke dalam norma-norma hukum. Jadi, ke dalam kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang lalu, mesti juga terasa sebagai kendala terhadap kesewenangan segala pihak termasuk negara. Penjabaran itulah, dan bukan tujuan-tujuan umum yang luhur, yang menentukan tinggi-rendahnya tingkat kemanusiaan dan harkat etis suatu sistem kenegaraan. Oleh karena itu, baru bab berikut, dan bukan bab ini, memuat kriteria yang sebenarnya untuk menilai sejauh mana suatu tatanan hukum dan kenegaraan sudah memadai dari segi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Keempat, dan sebagai penutup: apabila kita dalam bab berikut memasuki hal hak-hak asasi manusia, kita selalu harus menempatkannya ke dalam kerangka tiga nilai dasar manusia dalam kebersamaan: keadilan, kebebasan, dan kesetiakawanan.
2.5 Keabsahan Hukum
Uraian tentang ‘kekhususan norma hukum’ di atas membawa kita kepada beberapa kriteria mengenai keabsahan hukum dalam suatu masyarakat. Keabsahan hukum mempertegas bahwa hukum itu eksis dan berlaku dalam masyarakat itu. Di bawah ini dikemukakan lima kriteria keabsahan hukum:
(1) persetujuan masyarakat akan berlakunya suatu peraturan hukum. Persetujuan meng-andaikan bahwa masyarakat diikutsertakan dalam proses pembuatan hukum. Sekurang-kurangnya apa yang diperundangkan diumumkan agar ditanggapi oleh masyarakat luas. Suatu peraturan hukum menuntut ketaatan masyarakat disertai dengan sanksi bagi pelang-garannya. Apabila suatu peraturan hukum yang diundangkan tidak menyebabkan bahwa masyarakat menaatinya dalam berperi laku (behavioral criteria), maka peraturan itu de facto tidak berlaku. Atau kalau peraturan tertentu tidak disertai dengan sanksi yang mengikat, dengan kata lain tdak efektif, maka norma hukum itu tidak valid.
(2) Suatu peraturan hukum yang berlaku mensyaratkan, bahwa masyarakat paham akan apa yang mewajibkannya. Dengan begitu, menaati kewajiban hukum tidak menghilangkan kebe-basan individu dan tidak merusak martabatnya sebagai manusia. Sebaliknya, menaati hukum yang baik membebaskan orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan yang korup, yang justru merendahkan martabatnya sebagai manusia.
(3) Hukum yang valid menuntut pelaksanaan oleh semua orang, disertai sanksi terhadap semua pelanggarannya. Hukum yang membeda-bedakan warga negara dari kewajiban hu-kum tanpa alasan yang kuat melawan hakikat hukum itu sendiri, yaitu bahwa kewajiban hukum mengikat semua anggota masyarakat dengan sanksi yang sahih. Kewajiban terhadap norma hukum adalah kekhasan hukum dan hal itu merupakan tuntutan formal bagi pem-buatan hukum.
(4) Hukum yang valid tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, dan karena itu mengikat, sebab masyarakat mengetahui bahwa kewajiban itu tidak bertentangan perasaan moral mereka. Dengan menaati hukum, mereka mewujudkan nilai-nilai moral seperti keru-kunan, solidaritas, kebebasan, dll. Dalam hubungan ini berlaku dengan terpenuhinya tuntut-an moral minimum (minimum content), misalnya hukum melarang kejahatan yang dilakukan secara bebas dalam masyarakat.
(5) Berdasarkan pandangan deontologis mengenai negara, validnya hukum ditentukan oleh kenyataan, bahwa ada pembagian kekuasaan di mana hukum atau peraturan hukum secara hukum ditetapkan oleh lembaga yang berwewenang.
2.6 Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat
Pengakuan masyarakat terhadap pembatasan kebebasannya yang termuat dalam hukum berdasarkan kesadaran, bahwa hukum mempunyai fungsi dalam usaha untuk mewujudkan suatu kehidupan bersama yang baik. Apakah fungsi hukum itu?
Untuk menjawab pertanyaan itu kita bertolak dari tiga ciri dasar manusia. Manusia itu makhluk yang berakal budi, jasmani, dan sosial. Sebagai makhluk berakal budi, kelakuan manusia diatur secara normatif dan bukan secara instingtual. Kejasmanian manusia mem-bawa akibat dalam dua arah: manusia membutuhkan benda-benda material agar ia dapat hidup, dan manusia dapat ditindas, ditaklukkan, atau diperkosa melalui medium kejasmanian. Sebagai makhluk sosial, manusia hanya dapat mewujudkan kehidupannya, bahkan menjadi dirinya sendiri, dalam kebersamaan dengan orang lain. Kombinasi antara sifat jasmani dan sosial menciptakan suatu situasi yang memerlukan penataan normatif melalui hukum. Manu-sia membutuhkan benda-benda material hasil bumi ini, padahal benda-benda itu selalu berada di bawah hukum kelangkaan. Sekaligus untuk mengolah hasil bumi sampai menjadi barang kebutuhannya, manusia sebagai makhluk sosial harus bekerja sama. Kombinasi keharusan-keharusan antropologis itu membuka kemungkinan konflik: konflik persaingan dalam usaha untuk menjamin kebutuhan dalam situasi kelangkaan, dan konflik tentang pembagian kerja yang wajar: konflik keadilan.
Fungsi hukum yang paling dasar adalah mencegah bahwa konflik kepentingan itu dipecahkan dalam konflik terbuka, artinya semata-mata atas dasar kekuatan dan kelemahan pihak-pihak yang terlibat. Hukum menjalankan fungsi ini dengan menyediakan suatu cara pemecahan konflik kepentingan yang berdasarkan suatu garis kebijaksanaan atau norma yang rasional dan berlaku umum. Dengan adanya hukum, konflik kepentingan tidak lagi dipecahkan menu-rut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan lemah. Orientasi itu disebut keadilan. Maka termasuk dalam fungsi hukum ialah memapankan kriteria keadilan. Jadi, hukum merupakan sarana pemecahan konflik seara rasional, karena tidak berdasarkan fakta kuat-lemah alamiah belaka, melainkan menurut kriteria objektif yang berlaku umum.
Hal itu kelihatan kalau kita meninjau sistem-sistem hukum yang ada. Sistem-sistem itu sangat berbeda satu sama yang lain. Tetapi di mana pun – apa itu hukum adat atau hukum modern yang seluruhnya ditentukan oleh negara dalam kedaulatannya, apakah bersifat religius atau sekuler – hukum melindungi kepentingan dan cita-cita dasar manusia yang sama seperti keamanan jiwa, kebebasan mengurus diri sendiri, bentuk-bentuk hak milik tertentu (yang sangat berbeda satu sama lain), struktur-struktur kerja sama dan tukar-menukar yang “adil”, dan seterusnya.
Kelihatan bahwa bukan hanya pihak yang lemah mempunyai motivasi yang kuat untuk mendukung adanya hukum. Pihak yang lemah memang langsung beruntung dari adanya hukum, karena dalam hal-hal yang diatur oleh hukum, kelemahannya tidak lagi main peran dalam kedudukannya dalam masyarakat. Hukum berlaku bagi orang lemah dan kuat, dan itu berarti bahwa orang lemah tidak akan kalah hanya karena ia lemah. Tetapi juga, mereka yang merasa diri kuat dan secara langsung mengalami hukum sebagai kendala terhadap keinginan mereka untuk memaksakan suatu pemecahan konflik kepentingan demi keuntungan mereka sendiri, secara tidak langsung dan dalam jangka panjang, berkepentingan akan adanya hukum. Karena secara minimal, bagi mereka pun adanya hukum menjamin suatu pemecahan. konflik yang “wajar”, dan dengan demikian “dapat diterima”. Kecuali itu, walaupun ia merasa kuat, namun ia tidak mempunyai jaminan, bahwa ia tidak pernah akan berada dalam situasi di mana ia kalah kuat. Dengan adanya hukum, maka apa yang dimilikinya sekarang terjamin juga bagi situasi di mana ia relatif lemah. Dengan demikian, adanya tata tertib hukum sebe-narnya merupakan kepentingan objektif dan sebenarnya dari semua pihak. dalam masya-rakat. Itulah dasar akseptasi (penerimaan) hukum oleh masyarakat. Maka ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat di sana ada hukum).
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Adanya tatanan hukum menjamin bahwa orang atau golongan yang berkuasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Di luar batas-batas hukum, peng-gunaan kekuasaan tidak sah, dan di lain pihak, hukum merupakan satu-satunya saluran penggunaan kekuasaan yang sah. Hidup bersama antarmanusia tidak ditentukan oleh insting-insting otomatis dan juga tidak menurut peringkat kuat-lemah, melainkan menurut norma-norma yang masuk akal, yang berlaku bagi setiap orang, dan dengan demikian menghormati manusia menurut martabatnya, sebagai makhluk yang berakal budi.
2.7 Keabsahan Hukum
Uraian tentang ‘kekhususan norma hukum’ di atas membawa kita kepada beberapa kriteria mengenai keabsahan hukum dalam suatu masyarakat. Keabsahan hukum mempertegas bahwa hukum itu eksis dan berlaku dalam masyarakat itu. Di bawah ini dikemukakan lima kriteria keabsahan hukum:
(1) persetujuan masyarakat akan berlakunya suatu peraturan hukum. Persetujuan meng-andaikan bahwa masyarakat diikutsertakan dalam proses pembuatan hukum. Sekurang-kurangnya apa yang diperundangkan diumumkan agar ditanggapi oleh masyarakat luas. Suatu peraturan hukum menuntut ketaatan masyarakat disertai dengan sanksi bagi pelang-garannya. Apabila suatu peraturan hukum yang diundangkan tidak menyebabkan bahwa masyarakat menaatinya dalam berperi laku (behavioral criteria), maka peraturan itu de facto tidak berlaku. Atau kalau peraturan tertentu tidak disertai dengan sanksi yang mengikat, dengan kata lain tdak efektif, maka norma hukum itu tidak valid.
(2) Suatu peraturan hukum yang berlaku mensyaratkan, bahwa masyarakat paham akan apa yang mewajibkannya. Dengan begitu, menaati kewajiban hukum tidak menghilangkan kebe-basan individu dan tidak merusak martabatnya sebagai manusia. Sebaliknya, menaati hukum yang baik membebaskan orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan yang korup, yang justru merendahkan martabatnya sebagai manusia.
(3) Hukum yang valid menuntut pelaksanaan oleh semua orang, disertai sanksi terhadap semua pelanggarannya. Hukum yang membeda-bedakan warga negara dari kewajiban hu-kum tanpa alasan yang kuat melawan hakikat hukum itu sendiri, yaitu bahwa kewajiban hukum mengikat semua anggota masyarakat dengan sanksi yang sahih. Kewajiban terhadap norma hukum adalah kekhasan hukum dan hal itu merupakan tuntutan formal bagi pem-buatan hukum.
(4) Hukum yang valid tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, dan karena itu mengikat, sebab masyarakat mengetahui bahwa kewajiban itu tidak bertentangan perasaan moral mereka. Dengan menaati hukum, mereka mewujudkan nilai-nilai moral seperti keru-kunan, solidaritas, kebebasan, dll. Dalam hubungan ini berlaku dengan terpenuhinya tuntut-an moral minimum (minimum content), misalnya hukum melarang kejahatan yang dilakukan secara bebas dalam masyarakat.
(5) Berdasarkan pandangan deontologis mengenai negara, validnya hukum ditentukan oleh kenyataan, bahwa ada pembagian kekuasaan di mana hukum atau peraturan hukum secara hukum ditetapkan oleh lembaga yang berwewenang.
2.8 Pengakuan Masyarakat
Walaupun ada tidaknya suatu norma hukum tergantung dari apakah penguasa yang sah menjamin pelaksanaannya, namun kita bertanya: apakah sembarang tatanan normatif yang dipaksakan kepada rakyat sudah boleh disebut hukum? Atau dengan kata lain, apakah sebuah sistem peraturan sudah cukup untuk menyebutkan sebuah sistem peraturan tertentu sebagai hukum, asal saja seorang penguasa memaksakannya kepada masyarakat? Ataukah suatu sistem peraturan baru boleh disebut hukum, apabila juga diakui sebagai sah oleh masyarakat sendiri?
Perbedaan antara dua sistem aturan itu besar. Yang satu hanya ditaati masyarakat karena takut ditindak. Yang kedua, karena dibenarkan oleh masyarakat sendiri. Tatanan pertama diterima hanya karena terpaksa oleh sebab takut, dll.; akibatnya, begitu ancaman penguasa dikendorkan, masyarakat tidak akan menaatinya lagi. Sedangkan tatanan kedua ditaati karena masyarakat menyetujuinya; di sini ancaman sanksi hanya berfungsi sebagai penunjang: kesediaan masyarakat sendiri untuk tidak melanggar tatanan diamankan terhadap rongrongan nafsu atau kepentingan egois. Masyarakat sudah menyetujui tatanan ini dan memahami ancaman hukuman sebagai pengimbang terhadap kekuatan asosial gelap yang diketahui selalu mengancam ketekatannya yang sebenarnya baik.
Kembali kepada hukum, kita dapat bertolak dari pertimbangan bahwa masyarakat tidak menghendaki hukum, karena ingin kebebasannya dibatasi dengan segala macam peraturan, melainkan karena tatanan hukum itu menjamin nilai-nilai bersama yang dianggap paling vital. Jadi, hukum berkembang dari kesadaran masyarakat, bahwa hukum dibutuhkannya demi suatu kehidupan yang dinilai baik dan bermutu. Jadi, dasar adanya hukum adalah penilaian masyarakat bahwa hukum itu diperlukan. Walaupun hukum membawa pelba-gai pembatasan dan pengurbanan, namun tetap dinilai baik, kalau dibandingkan dengan keadaan tanpa hukum. Dan karena itu, masyarakat bersedia untuk menerima hukum. Dan karena masyarakat juga sadar, bahwa kadang-kadang kepentingan individual lebih kuat daripada penilaian itu, tatanan normatif itu dikokohkan dengan sistem sanksi yang, kalau itu perlu, memaksakan ketaatan anggota masyarakat yang tidak mau. Karena tatanan itu hanya berguna kalau semua terikat olehnya.
Maka jelas bahwa bukan sembarang tatanan normatif yang dipaksakan boleh disebut hukum. Adanya akseptasi dan legitimasi (sosiologis) masyarakat termasuk hakikat hukum. Hukum adalah tatanan norma-norma yang dipastikan pelaksanaannya oleh negara, seperlunya dengan paksaan fisik, dan yang sebagai itu diakui sah oleh masyarakat. Penentuan ini sangat penting. Nilai hukum tidak terletak dalam pembatasan terhadap kebebasan masyarakat sendiri, melainkan dalam nilai positif yang dicapai melalui pembatasan itu. Secara tradi-sional, hal itu diungkapkan dalam tuntutan bahwa hukum secara hakiki harus adil.
Pengakuan masyarakat adalah hakiki bagi hukum sebagai keseluruhan, tetapi tidak bagi masing-masing norma hukum sendiri. Karena, pengakuan terhadap hukum sebagai lembaga normatif menyeluruh memuat kesediaan untuk juga menerima ketetapan-ketetapan hukum yang pada dirinya sendiri tidak disetujui. Seakan-akan dengan komentar “undang-undang ini buruk dan saya benci padanya, tetapi karena sudah menjadi bagian hukum kita, maka saya wajib untuk menaatinya dan saya bersedia”.
2.9 Sistem Hukum
Apa pun hukum didefinisikan, definisi itu tidak terlepas dari kenyataan bahwa hukum adalah sebuah sistem yang eksis dan bekerja melalui subsistem-subsistem: (1) materi hukum, (2) lembaga hukum (termasuk aparat hukum), (3) budaya hukum (termasuk pendi-dikan hukum), dan (4) sarana dan prasarana hukum.
Apa yang dinamakan hukum mensyaratkan dua hal, yakni: adil dari segi materinya (keadilan material) dan tepat dari segi bentuknya. Maksudnya, materi hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan dan secara hirarkis, norma-norma yang lebih konkret mengacu pada norma umum: MARTABAT MANUSIA.
Lembaga hukum , secara khusus aparat hukum: hukum memainkan peran utama dalam menafsirkan hukum dalam situasi konkret. Bagaimana pelaku profesi hukum (hakim, jaksa, pengacara, polisi) menerapkan peraturan hukum untuk menegakkan keadilan? Sejauh mana para pelaku profesi hukum menghayati ethos profesi yang diklaimnya luhur itu? Mengapa para pelaku profesi hukum dituntut kemandirian dalam menangani suatu perkara? Semua pertanyaan ini mengacu pada persoalan pendidikan pelaku profesi hukum yang dituntut memiliki kemampuan intelektual, kedewasaan sikap, keberanian moral, dan keahlian profe-sional sehingga melalui pekerjaannya, dia mendorong ditegakkan hukum yang baik dan adil.
Budaya hukum bertumbuh dalam konteks. Jika politik berorientasi pada stabilitas dan kemapanan, maka hukum cenderung represif. Dalam situasi ini, kesadaran hukum dinilai tinggi, jika tujuan politik tidak diganggu atau kamtibmas diusahakan terkendali. Tentu saja benar, bahwa kita membutuhkan keamanan, tetapi bukan pengekangan kebebasan dan kreativitas. Budaya yang menghargai kebebasan dan kreativitas tidak menolak hukum, sebaliknya mengakui hukum yang baik sebagai kondisi dan kebebasan sosialnya demi kreativitas dan tertib sosial.
Maka untuk mendorong terlaksananya hukum yang baik dan adil, kita tidak hanya harus meningkatkan kualitas aspek-aspek yuridis melainkan juga aspek-aspek ekstra yuridis, seperti sarana dan prasarana sebagai kondisi fisik perwujudan sistem hukum yang baik.
2.10 Objek dan Keadilan Material Hukum
a. Objek (Sasaran) Pembuatan Hukum Manusiawi: Umumnya objek/sasaran pembuatan hukum manusiawi selaras dengan definisi hukum manusiawi adalah kepentingan umum. Pembuatan hukum manusiawi harus melindungi dan menjamin kepentingan umum: (1) dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki suatu masyarakat, serta dengan menjamin ruang kebebasan yang perlu agar dapat menerima tanggung jawab yang berlandas pada tujuan eksistensial manusia; (2) dengan melindungi kedamaian internal dan ketertiban masyarakat serta menjaga keamanan eksternal; (3) dengan menciptakan peluang yang kondusif bagi kemajuan sosial dan ekonomi serta bagi kehidupan budaya, moral, dan keagamaan.
Itu berarti bahwa kehendak pembuat hukum bukan satu-satunya dan tidak akan pernah menjadi landasan pokok bagi tatanan hukum. Kriteria bagi kesejahteraan umum adalah terwujudnya tujuan-tujuan objektif, individual, dan sosial, yang bersifat mengikat bagi pem-buat hukum pada saat dikeluarkannya norma-norma hukum itu. “Hukum yang dihasilkan akan merupakan hukum sejati, apabila hukum itu selaras dengan tatanan tujuan-tujuan yang sesuai dengan kodrat manusia, serta sepadan dengan tanggung jawab yang berlandasan tatanan itu. Kenyataan ini mencakup kewajiban eksis-tensial manusia untuk terarah kepada tujuan akhir. Karena setiap tujuan duniawi berada di bawah kemuliaan Allah dan tujuan penciptaan, maka pembuatan hukum manusiawi sekali-kali tidak boleh menghalangi pencapaian tujuan itu, sebaliknya harus mendukung realisasi tujuan tersebut. Kita harus sadar bahwa di luar kebenaran dan keadilan tak ada keselamatan bagi manusia, dan karenanya tak ada kesejahteraan umum dalam arti sesungguhnya.
Setiap hukum memiliki objek hukum, yang harus berada di bawah kontrol subjek. Objek-objek itu dapat berupa objek seperti mesin-mesin atau objek non-material, seperti suatu pene-muan. Jasa seseorang juga dapat menjadi objek hukum. Sebaliknya pribadi manusia sendiri tidak pernah boleh menjadi sekadar objek hukum sebagaimana sebuah benda, seperti hal yang pernah menimpa para budak dalam hukum antik.
b. Pelbagai syarat yang harus dipenuhi sebuah hukum. Syarat-syarat ini perlu dikemu-kakan agar hukum itu mengikat mereka yang harus menaati hukum itu. Ahli hukum membuat perbedaan antara keadilan material atau moralitas hukum di satu pihak, dan keadilan penerapan hukum di lain pihak. Pertanyaan tentang objek atau isi hukum manusiawi menyangkut keadilan material hukum. Di sini termasuk misalnya tuntutan bahwa hukum harus membagi beban dalam proporsi yang seimbang. Keadilan penerapan hukum berkaitan dengan proses yang adil dalam pelaksanaan hukum. Keadilan penerapan hukum menyangkut syarat-syarat yang harus diperhatikan demi pelaksanaan yang adil dari hukum. Di sini termasuk misalnya tuntutan bahwa sebuah hukum tidak boleh berlaku surut.
Berikut adalah syarat-syarat keadilan material yang harus dipenuhi agar sebuah hukum adil.
(1) Hukum hanya dapat memerintahkan apa yang secara moral diizinkan; hukum tidak pernah boleh memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan moral. Karena itu, hukum hanya dapat memerintahkan sebuah tindakan yang baik, atau paling tidak berada antara baik dan buruk – netral. Hukum tidak dapat mengizinkan tindakan-tindakan yang pada galibnya jahat, misalnya euthanasia bagi seorang pasien yang tak tersembuhkan atau seorang cacat. Diharapkan bahwa tindakan seperti itu dilarang. Namun – karena alasan tertentu yang memadai – sebuah hukum dapat membiarkan keburukan tertentu, misalnya keyakinan religius yang salah, takhayul, partai-partai dengan ideologi totaliter, prostitusi dan hal-hal lain yang mirip dengan itu.
(2) Hukum harus tetap berada di dalam wilayah yurisdiksi pembuat hukum; ia tidak boleh melangkahi wewenangnya. Wewenang pembuat hukum dibatasi melalui kodrat masyarakat yang dipercayakan kepadanya dan kesejahteraan khusus mereka. Jadi, otoritas negara tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan hukum liturgi atau menetapkan pengang-katan uskup.
Hukum harus memperhatikan tuntutan keadilan distributif. Hukum harus membagi beban dan privilese menurut prinsip persamaan hak, menurut kemampuan dan kemungkinan pelaku hukum. Hukum harus melindungi norma keadilan proporsional. Hal itu berlaku khusus-nya dalam hukum pajak.
(3) Hukum tidak boleh membatasi hak-hak tanpa alasan yang benar-benar penting. Misalnya, negara tidak boleh terlampau membatasi hak milik pribadi, menghalangi pendirian sekolah swasta, atau kebebasan bergerak dengan cara tidak pantas. Sebagai pengecualian, ia dapat melarang tindakan yang netral (indifferent = bukan baik tetapi juga tidak buruk) atau bahkan tindakan yang baik, jika nyata bahwa dalam kondisi tertentu tindakan tersebut dapat merugikan kesejahteraan umum, seperti rapat terbuka, bahkan dalam gereja, saat penyakit menular sedang mewabah.
(4) Hukum harus mungkin secara fisik dan moral. Hukum tidak mungkin secara fisik, apabila ia memerintahkan sesuatu yang berada di luar kemampuan daya dan sarana sese-orang. Seorang gila tidak dapat dituntut untuk memberikan suara pada pemilihan umum atau seorang bisu tidak dapat diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hukum tidak mungkin secara moral, apabila ia memerintahkan apa yang hanya mungkin dicapai dengan susah payah. Misalnya hukum tidak bisa melarang semua orang untuk berpelisiran dengan kendaraan pribadi atau dalam waktu setengah hari orang harus bersedia memberikan pertang-gungjawaban di pengadilan. (Hal terakhir menunjukkan bahwa tak ada batas yang pasti antara sangat sulit atau tidak mungkin dilaksanakan). Hukum-hukum seperti itu tidak dapat ditepati oleh sebagian besar pelaku hukum. Hukum-hukum seperti itu hanya menimbulkan kegelisahan, dan karenanya lebih banyak merugikan ketimbang melayani kepentingan umum.
Sebaliknya apabila sebagian dari hukum tidak mungkin, maka bagian dari hukum yang mungkin harus dipenuhi, seandainya tujuan hukum itu dapat dicapai dengan memenuhi bagian yang mungkin itu. Misalnya, angka pajak yang terlalu tinggi yang ditentukan hukum harus dipenuhi dalam takaran tertentu hingga ke tingkat yang wajar dan masuk akal.
Syarat yang dikemukakan di atas membawa konsekuensi yakni bahwa hukum lazimnya tidak dapat memerintahkan tindakan heroik, karena hal itu menuntut sesuatu yang di dalam kondisi normal tidak mungkin secara moral. Hukum tidak dapat menuntut jam kerja empat belas jam dengan hanya enam jam tidur. Hanya dalam situasi-situasi luar biasa sebuah hukum manu-siawi dapat menuntut suatu tindakan heroik, misalnya pada saat hendak mempertahankan kepentingan umum, seperti wajib militer dalam situasi perang atau kesaksian iman pada masa penganiayaan. Hukum manusiawi dapat juga mengharapkan tindakan heroik dari mereka yang secara sukarela masuk dalam situasi tertentu, yang menuntut tindakan heroik itu, seperti dalam biara religius.
(5) Hukum harus melayani dan bermafaat bagi kepentingan umum. Sebuah hukum serta-merta kehilangan daya ikatnya, setelah hukum itu tidak bermanfaat bagi atau bahkan merugikan kesejahteraan umum. Hal itu misalnya terjadi andaikata sebuah hukum melarang secara total setiap minuman alkohol atau menggunakan binatang bagi percobaan ilmiah. Juga hukum yang mewajibkan hal-hal yang memang merupakan kewajiban moral, namun me-nyangkut hal-hal sekunder dan tidak terlalu penting; termasuk ke dalam kategori ini misalnya kewajiban untuk tidak boleh berbohong. Meskipun dalam arti tertentu ketaatan terhadap seluruh hukum moral merupakan sumbangan bagi kesejateraan umum, namun hukum seperti itu terlampau membebani keadilan umum dan dengan demikian merugikan kepentingan umum. Karena itu, hukum manusiawi hanya dapat mengatur apa yang sangat bermakna dan berguna bagi tatanan publik dan kehidupan sosial. Tentu saja kenyataan bahwa sebuah hukum tidak menawarkan sarana terbaik bagi pemenuhan sejumlah tugas di dalam masya-rakat, tidak menjadi alasan bahwa hukum tersebut tidak sah, asalkan hukum itu tetap memenuhi tujuannya.
c. Masalah khusus muncul berkaitan dengan tindakan batiniah sebagai objek pem-buatan hukum manusiawi. Dapatkah otoritas manusiawi memerintahkan tindakan batiniah? Tindakan batiniah murni, itu berarti tindakan yang dijalankan akal dan kehendak, tidak tunduk pada yurisdiksi otoritas sosial, karena tugas otoritas sosial hanyalah menegakkan dan memajukan tatanan sosial, yang mempunyai karakter eksternal. Hal itu jelas berlaku bagi otoritas negara, namun juga berlaku bagi otoritas komunitas agama (misalnya: Gereja) dalam menuntun umatnya.
d. Secara prinsipil hukum-hukum yang tidak adil tidak mewajibkan. Itu berarti hukum-hukum yang tidak mmemenuhi enam syarat yang dikemukakan di atas. Namun dalam situasi tertentu pelaku hukum diperbolehkan untuk melepaskan hak-hak mereka dan menaati hukum-hukum yang tidak adil, sejauh hukum itu tidak menuntut apa yang jahat secara moral. Kadang-kadang hal itu perlu dilakukan demi kepentingan umum.
Apabila hak-hak orang ketiga dilanggar melalui pemenuhan sebuah hukum yang tidak adil, maka pelaksanaan hukum itu hanya dapat dibenarkan jikalau bisa diandaikan bahwa pihak ketiga tidak akan mengajukan keberatan terhadap perbuatan seperti itu.
Apabila ada keragu-raguan, entah semua syarat-syarat yang perlu agar suatu hukum adil dan sah sungguh terpenuhi, hukum itu memiliki daya legal dan bersifat mewajibkan. Alasannya adalah bahwa hukum manusiawi mempunyai presumsi daya mewajibkan di dalam dirinya seperti dijelaskan di atas. Di satu pihak, pembuat hukum lazimnya mengenal lebih baik alasan-alasan yang membuat sebuah hukum dibutuhkan. Di pihak lain, stabilitas tatanan sosial akan sangat menderita, apabila seorang pelaku hukum tidak menaati sebuah hukum, karena ia meragukan keadilan dan manfaatnya.
2.11Faktisitas Hukum
Kita telah melihat bahwa ciri khas hukum tidak terletak dalam isinya – isinya dapat cukup berbeda dari negara ke negara – melainkan dalam kepastian pelaksanaannya. Ciri khas norma hukum adalah bahwa pelanggarannya tidak akan dibiarkan. Jadi, norma hukum bukan norma yang hanya diharapkan berlaku atau sekadar dianjurkan oleh pemerintah, melainkan yang sungguh-sungguh berlaku, yang secara nyata menentukan kelakuan masyarakat.
Ciri khas hukum ini menunjukkan bahwa bagi hukum, faktisitasnya (kenyataan yang terdapat) adalah unsur yang menentukan. Itu sangat berbeda dengan norma-norma moral. Apakah pengguguran kandungan secara moral dapat dibenarkan, tidak tergantung dari apakah pengguguran itu dipraktekkan atau tidak dalam masyarakat, atau dari apakah mayoritas masyarakat menolaknya atau malah menyetujuinya. Tetapi kenyataan-kenyataan faktual ini sangat penting bagi status hukum norma tentang pengguguran itu. Meskipun ada undang-undang yang melarang pengguguran kandungan, namun apabila undang-undang itu dalam kenyataan dianggap sepi (orang yang melakukannya tidak ditindak walaupun diketahui), maka norma yang melarang pengguguran itu harus dikatakan secara hukum tidak berlaku. Misalnya, kebetulan ada seorang pengamat dari bintang Sirius yang meneliti sistem hukum umat duniawi, ia tentu akan melaporkan kembali ke universitasnya di Sirius, bahwa dalam masyarakat dunia yang diselidikinya, pengguguran tidak dilarang oleh hukum: orang yang melakukannya, tetapi tidak diapa-apakan. Bahwa menurut bunyi huruf hukum, orang yang melakukan pengguguran sebenarnya dihukum, tidak relevan.
Jadi, suatu norma hukum belum dapat dikatakan berlaku, asal saja sudah diperundangkan dengan resmi, melainkan hanya kalau norma itu dalam kenyataan memang dilaksanakan. Rambu lalu lintas yang membatasi kecepatan kendaraan pada 50 kilometer per jam tetapi tidak digubris, tidak merupakan norma hukum. Faktisitas termasuk paham eksistensi hukum sendiri. Jadi, hukum merupakan suatu realitas yang faktual. Maka apakah suatu negara merupakan negara hukum atau tidak, tidak hanya tergantung dari Kitab Undang-Undang yang pernah diresmikan dan belum ditarik kembali, melainkan juga dari apakah semua anggota masyarakat negara itu secara nyata diperlakukan menurut hukum “yang resmi berlaku’ , artinya, hukum yang telah diperundangkan itu.
3. Negara Hukum
3.1 Gagasan Dasar Negara Hukum
Paham negara hukum berdasarkan keyakinan, bahwa kekuasaan negara harus dijalan-kan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi, ada dua unsur dalam paham negara hukum: pertama bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Dan kedua bahwa norma objektif itu, yaitu hukum, memenuhi syarat, bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara; dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik, karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.
Dari segi moral politik, ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diseleng-garakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi.
(1) Kepastian hukum merupakan kebutuhan langsung masyarakat. Dalam hubungan dengan negara, kepastian hukum berarti bahwa tindakan negara dapat diperhitungkan karena diam-bil berdasarkan hukum yang berlaku umum. Sebab itu, misalnya, orang tidak perlu takut bahwa rencananya (misalnya, untuk mendirikan suatu badan usaha: PT, CV, Yayasan, dll) akan gagal, karena negara memakai kekuasaannya yang luar biasa secara sewenang-wenang. Justru karena negara mempunyai pengaruh yang sangat luas dan kuat terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi segala macam usaha, kerangka tindakan-tindakannya harus pasti. Thomas Hobbes sudah memperlihatkan bahwa negara terancam apabila melawan hukumnya sendiri dengan bertindak tanpa aturan. Jadi, apabila negara memperlakukan warganya tidak menurut hukum, maka warga tidak lagi mempunyai motivasi untuk menye-suaikan diri dengan hukum itu. Suatu perencanaan ke masa depan hanya mungkin kalau warga dapat memperhitungkan faktor-faktor utama yang menyangkut pelaksanaan rencana-nya. Maka kemungkinan untuk meramalkan sikap negara sebagai pusat kekuasaan yang paling berdaulat merupakan prasyarat kesediaan orang untuk membuat rencana bagi masa depan. Orang berhak untuk mengharapkan bahwa rencana-rencananya tidak diganggu secara sewenang-wenang oleh negara. Jadi, bahwa campur tangan negara demi kepentingan masya-rakat, dirumuskan melalui norma-norma umum dan terikat padanya. Kecuali itu, karena pendapatan negara tergantung dari kegiatan masyarakat, dan keberanian masyarakat untuk membuat rencana masa depan tergantung dari kepastian hukum, maka negara sendiri sebe-narnya berkepentingan dengan terjaminnya kepastian hukum.
(2) Dalam uraian tentang hakikat hukum, kita telah melihat bahwa hukum berdasarkan kesamaan hakiki semua manusia sebagai manusia dan kesamaan semua warga negara sebagai warga negara. Hukum menjamin, bahwa segenap anggota masyarakat diperlakukan menurut tolok ukur yang objektif dan sama. Tolok ukur itu adalah hukum. Maka, negara wajib bertindak menurut hukum. Tindakan yang tidak berdasarkan hukum selalu dan dengan sendirinya melanggar keadilan, karena tidak lagi berdasarkan patokan objektif yang sama bagi semua.
(3) Legitimasi demokratis atau tuntutan agar penggunaan kekuasaan harus berdasarkan persetujuan dasar para warga negara dan senantiasa berada di bawah kontrol mereka, lang-sung mengandung tuntutan agar kekuasaan negara dijalankan berdasarkan dan dalam batas-batas hukum. Kontrol demokratis negara secara langsung mengenai kekuasaan legislatif. Semua undang-undang harus disetujui oleh parlemen yang dipilih oleh para warga negara. Apabila negara bertindak di luar hukum, kontrol demokratis para warga negara tidak efektif lagi. Kontrol demokratis hanya mungkin apabila negara bertindak dalam jalur-jalur normatif yang dipasang atau disetujui oleh para wakil rakyat. Negara hukum merupakan salah satu prasyarat, agar negara dapat betul-betul bersifat demokratis.
(4) Akhirnya, dan itu adalah landasan yang paling fundamental, negara hukum merupakan tuntutan akal budi. Sebagaimana telah dikemukakan di depan, hukum merupakan lembaga penata masyarakat yang normatif. Yang membedakan manusia dari binatang adalah bahwa ia berakal budi dan oleh karena itu, dapat merencanakan kehidupannya. Ia tidak ditentukan oleh dorongan-dorongan irasional dan instingtual (yang juga ada padanya), melainkan dapat, bahkan harus, mengambil sikap terhadap dorongan-dorongan itu, seperti terhadap apa saja yang menghadapinya. Ia tidak seluruhnya ditentukan, melainkan dapat menentukan dirinya sendiri: ia bebas. Suara hatinya menyuarakan kesadaran, bahwa ia bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya. Oleh karena itu, adalah wajar kalau manusia bertindak berdasarkan pengertian.
Karena itu, satu-satunya cara pengaturan manusia yang sesuai dengan martabatnya sebagai makhluk berakal budi adalah melalui pemberitahuan, jadi secara normatif. Manusia tidak dibuat bertindak teratur, melainkan ia diberitahu. Pemaksaan hanyalah sarana terakhir masyarakat untuk membela diri terhadap mereka yang memang tidak mau tahu.
Maka, suatu tindakan yang semata-mata berdasarkan kekuatan tidak sesuai dengan tuntutan akal budi. Apabila negara bertindak secara sewenang-wenang, negara tidak lagi berada di tingkat rasionalitas yang harus dituntut. Negara bergerak di luar batas wewenang yang telah ditetapkan dan di luar jalur-jalur normatif yang dipertanggungjawabkan. Dengan demikian negara meninggalkan wilayah komunikasi rasional dan bertanggung jawab, dan merendahkan diri menjadi pemaksa kekuasaan yang kasar. Apabila negara bertindak di luar hukum, satu-satunya dasar adalah fakta kasar bahwa negara mempunyai daya ancam yang tidak dapat ditandingi. Dengan demikian, tuntutan pertanggungjawaban moral disangkal.
3.2 Ciri-ciri Negara Hukum
Sesudah kita melihat dasar etis tuntutan agar negara selalu bergerak atas landasan hukum yang baik dan adil, kita menanyakan ciri-ciri utama negara hukum. Dari ilmu politik, terdapat empat ciri negara hukum yang secara etis juga relevan: (1) kekuasaannya dija-lankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, (2) kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif dan (3) berdasarkan sebuah Undang-Undang Dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia, (4) menurut pembagian kekuasaan.
(1) Bahwa sebuah negara merupakan negara hukum berarti bahwa alat-alat negara memper-gunakan kekuasaan mereka hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku, dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum tidaklah cukup bahwa instansi negara, misalnya pemerintah, atau seorang menteri, berpendapat bahwa suatu tindak-an perlu diambil demi kepentingan umum, melainkan tindakan itu hanya boleh diambil apabila tidak bertentangan dengan undang-undang.
Deskripsi umum ini dapat diperjelas dengan beberapa prinsip yang lebih terperinci: di sini termasuk prinsip (a) “audiatur et altera pars” (“hendaknya pihak yang lain pun didengar”): orang berhak untuk didengar pandangannya oleh hakim. Penguasa tidak memiliki monopoli kebenaran. Misalnya saja, kalau ada peristiwa huru-hara. Di situ setiap warga negara mempu-nyai hak yang sama seperti pemerintah untuk memberikan laporan tentang peristiwa itu. Kalau ternyata seorang warga negara membuat laporan yang berbeda dengan laporan pemerintah tentang peristiwa yang sama, maka laporan itu bukan suatu “dosa” warga negara, melainkan wajib diperhatikan seperlunya. Misalnya, kalau dari kebenaran laporan pemerintah tentang peristiwa itu tergantung putusan hakim dalam sebuah perkara, maka karena laporan pemerintah berbeda dari laporan warga negara itu, kebenarannya tidak boleh begitu saja diandalkan, melainkan harus diperiksa dulu apakah memang benar, baru boleh dipakai untuk memberatkan si terdakwa.
Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar si terdakwa dijatuhi putusan yang sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara bukanlah untuk mempersalahkan salah satu pihak, melainkan untuk memastikan kebenaran. Maka, semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.
Salah satu tuntutan penting ialah agar semua norma yang berlaku dapat diketahui, dan bahwa semua undang-undang dipermaklumkan. Keputusan yang menyangkut orang atau pihak tertentu wajib diberitahukan kepadanya.
Dua prinsip lagi yang dapat disebut adalah prinsip (b) proporsionalitas dan (c) larangan terhadap tindakan berlebihan. Prinsip proporsionalitas melarang segenap campur tangan negara yang melanggar kepentingan-kepentingan yang lebih penting daripada yang mau direalisasikan melalui campur tangan itu. Sedangkan prinsip larangan terhadap tindakan berlebihan mengharuskan, bahwa juga dalam kerangka prinsip proporsionalitas itu, negara bertindak sedemikian rupa sehingga kepentingan-kepentingan yang terpaksa dilanggar tidak melampaui ukuran yang perlu. Tidak masuk akal, polisi membakar rumah untuk menangkap seorang pencopet kecil dan pencopet yang ditangkap tak perlu dipatahkan hidungnya.
(2) Alat-alat negara di semua tingkat berada di bawah kontrol kehakiman. Dalam pelaksa-naan fungsi-fungsi, mereka dikontrol. Yang mengontrol, selain lembaga kontrol yang dicip-takan khusus untuk tujuan itu berdasarkan Undang-Undang Dasar, adalah masyarakat. Negara dan pemerintah dapat ditantang di hadapan pengadilan dan terhadap putusan hakim peringkat pertama, orang berhak naik banding ke peringkat berikut. Terhadap tindakan negara yang dianggap tidak berdasarkan hukum, warga masyarakat dapat meminta perintah penghentian tindakan dari seorang hakim. Baru apabila negara dapat membuktikan legalitas tindakannya yang mau diambil kepada hakim, tindakan itu boleh diambil. Kepentingan umum tidak merupakan alasan untuk menganggap sepi hukum yang berlaku (Itu bukan hanya tuntutan keadilan, melainkan termasuk kepentingan umum sendiri: masyarakat jauh lebih berkepentingan agar penguasa selalu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, daripada agar tindakan khusus tertentu terlaksana dengan cepat. Yang menentukan ciri negara sebagai negara hukum ialah bahwa kontrol itu nyata-nyata terlaksana; jadi, bahwa negara betul-betul tunduk terhadap putusan pengadilan dan sungguh-sungguh melaksanakannya.
(3) Negara hanya dapat disebut negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil. Artinya, hukum itu sendiri secara moral harus dapat dipertanggung-jawabkan. Dan itu berarti, bahwa hukum harus sesuai dengan paham keadilan masya-rakat dan menjamin hak-hak asasi manusia. Hal ini telah dibahas secara panjang lebar di atas dalam hubungan dengan masalah legitimasi hukum. Cukup kiranya di sini digaris-bawahi, bahwa kesesuaian penggunaan kekuasaan negara dengan hukum yang berlaku meru-pakan syarat yang perlu (necessary condition), tetapi belum tentu syarat yang mencu-kupi (sufficient condition), agar kita dapat bicara tentang negara hukum. Hukum dapat saja meru-pakan alat dalam tangan penguasa untuk melegitimasikan tujuan-tujuan yang tidak wajar. Penguasa dapat menciptakan hukum sendiri, sesuai kepentingan-kepentingannya. Maka, di bawah topeng legalitas, kesewenangan kekuasaan dapat merajalela dengan bebas. Adilnya hukum dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian integral negara hukum.
(4) Pembagian kekuasaan yang sudah semenjak Aristoteles dipandang sebagai syarat bagi keteraturan negara yang baik, – dan telah dibicarakan dalam hubungan dengan teori negara Locke dan Montesquieu – merupakan jaminan atau prasyarat struktural terpenting, agar negara hukum dapat menjadi kenyataan. Sebagaimana telah kita lihat, pembagian kekuasaan bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Apabila fungsi-fungsi kekuasaan negara dibagi atas beberapa pihak, diharapkan dapat tercipta suatu keseimbangan kekuasaan yang menjamin agar fungsi-fungsi itu dijalankan secara optimal, tetapi sekaligus mencegah bahwa eksekutif mengambil oper fungsi-fungsi kekuasaan lainnya.
Pembagian fungsi-fungsi negara ke dalam tiga kelompok kiranya tetap sesuai: Legislatif atau pembuatan undang-undang menetapkan norma-norma hukum yang berlaku umum; yang dimaksud adalah aturan-aturan umum yang menyangkut manusia dan barang. Eksekutif atau administrasi yang dikuasai oleh pemerintah memenuhi tugas-tugas kenegaraan konkret dan melaksanakan norma-norma hukum dalam kasus-kasus spesifik. Yudikatif atau kehakiman bertugas untuk memastikan suatu duduk perkara hukum secara definitif dengan menerapkan norma-norma hukum pada kasus tertentu.
Menurut Trias Politica klasik Montesquieu, pembagian kekuasaan berarti bahwa tiga fungsi itu dipegang oleh pihak-pihak yang berbeda.
Akan tetapi dalam demokrasi modern, situasi menjadi lebih ruwet. Terutama pemisahan antara legislatif dan eksekutif sudah bergeser, lebih-lebih karena dua perkembangan: (1) bahwa partai-partai politik yang duduk dalam badan legislatif, memainkan peranan yang menentukan dalam pembentukan pemerintah. Dan (2) bahwa dibuat semakin banyak undang-undang, terutama dalam bidang sosial, yang sebenarnya tidak lagi berfungsi sebagai norma-norma umum, yang kemudian diterapkan pada pelbagai tindakan, melainkan sebagai lega-lisasi tindakan-tindakan tertentu, misalnya untuk menciptakan fonds pensiun pegawai negeri. Inti terpenting pembagian kekuasaan adalah ketaktergantungan hakim dalam menjatuhkan putusannya dari pemerintah atau administrasi eksekutif. Kebebasan kekuasaan yudikatif merupakan batu sendi negara hukum. Seorang kepala negara pun tidak dapat memberikan perintah kepada pengadilan mengenai putusan yang mana yang harus dijatuhkan.
3.3 Indonesia sebagai Negara Hukum Demokratis

4. Rangkuman
Negara Hukum-Demokratis merupakan bentuk negara yang sampai sekarang paling – walaupun tidak seratus persen – berhasil untuk menciptakan kerangka bagi kehidupan masyarakat, di mana orang dapat merasa diperlakukan sebagai manusia. Namun keduanya hanyalah bentuk. Bentuk ini harus diisi dengan melaksanakan segala sesuatu yang menjadi tugas negara dengan senantiasa berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan hukum yang adil dan baik.

=======

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: