h1

Bab-II-Hak dan Kewajiban Warga Negara

September 30, 2009

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Masalah ’kewarganegaraan’ atau status seseorang sebagai warga dari suatu negara merupakan suatu masalah kenegaraan yang senantiasa penting dan aktual. Hal ini disebabkan kedudukan warga negara sebagai poros dan tulang-punggung kehidupan berbangsa dan bernegara, di samping dua unsur penting lainnya yaitu wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Tak ada negara tanpa ada rakyat. Negara terbentuk sebagai suatu persekutuan hidup bersama, atas dasar konsensus bersama para pendiri dengan dukungan seluruh ’rakyat’ yang mendiami suatu wilayah. Negara juga terbentuk untuk menciptakan kesejahteraan umum rakyat pendukungnya. Di sini negara bermanfaat, bila ia berhasil menciptakan kesejateraan umum itu.
Sebagai poros dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diemban. Maka dalam bab ini, kita akan membahas tentang warga negara dalam kaitannya dengan hak dan kewajib-annya.
1.Warga Negara
1.1 Pengertian
Siapa yang dimaksud dengan ”warga negara” (citizenship) itu? Warga berarti anggota; anggota dari sesuatu (anggota keluarga, anggota masyarakat atau anggota dari suatu negara). KBBI mendefinisikan ‘warga negara’ sebagai penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan atau tempat kelahiran, dsb yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara dibedakan dari ‘warga asing’, yaitu orang dari warga negara lain (WNA). Definisi lain memberi penger-tian warga negara sebagai orang-orang yang secara hukum, menurut Undang-Undang Negara atau suatu perjanjian, merupakan anggota dari suatu negara, atau diakui sebagai warga negara. Termasuk di dalamnya ‘orang asing’ yang menjadi warga negara melalui proses ‘naturalisasi’. Dede Rosyada mengartikan ‘warga negara’ sebagai peserta, anggo-ta atau warga dari suatu negara, suatu persekutuan hidup bersama yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. AS Hikam mendefinisikan ‘warga negara’ (citizenship) sebagai anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri.
Untuk Indonesia, UUD ’45 Psl. 26 ay. 1 mendefinisikan ‘warga negara Indonesia’ sebagai orang-orang bangsa Indonesia asli atau orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Warga negara Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Indonesia (Psl 1, UU No. 22/1958). Warga negara Indonesia adalah pemilik negara Indonesia. Oleh karena itu, sebagai anggota negara Indonesia, setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap maju-mundurnya, sejahtera-deritanya, cerdas tidaknya masyarakat negara. Sebagai pemilik negara dan kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban.
Seorang warga negara Indonesia belum tentu menjadi penduduk di negaranya; mereka bisa saja tinggal menetap dan bekerja di negara lain. Sebaliknya, ada warga negara asing yang untuk jangka waktu tertentu tinggal dan bekerja di wilayah Indonesia. Penduduk yang WNA ini tidak memiliki hak maupun kewajiban seperti yang dipunyai warga negara Indonesia. Jadi, ‘penduduk’ tidak identik dengan ‘warga negara’. Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal di wilayah Negara Indonesia, baik yang warga negara maupun yang bukan warga negara (WNA) yang dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan peraturan perundang-undangan) tinggal di negara Indonesia.
Rumusan Pasal 28 E UUD 1945 ayat 1, yaitu “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggal-kannya serta berhak kembali”, mengandung makna bahwa orang yang tinggal di wilayah negara dapat diklasifikasikan ke dalam: penduduk dan bukan-penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili atau bertempat tinggal tetap di wilayah Indonesia. Penduduk ini dapat dibedakan atas warga negara (WNI) dan bukan warga negara (WNA). Orang bukan penduduk adalah orang-orang asing yang tinggal di wilayah negara Indonesia, namun bersifat sementara, sesuai dengan visa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia (dalam hal ini Kantor Imigrasi) dan tidak bermaksud tinggal menetap di Indonesia.
1.2 Status Kewarganegaraan
Asas kewarganegaraan ini sangat penting dan amat dibutuhkan bagi negara atau pemerintah untuk menentukan status seseorang sebagai warga negara atau bukan. Mengapa penting? Sebab hal ini berhubungan dengan kewajiban negara/pemerintah untuk memberi perlindungan hukum pada warganya ataupun untuk memberi hak dan kewajiban bagi mereka.
Status kewarganegaraan seseorang dalam suatu negara ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dari negara tersebut. Status kewarganegaraan ini sangat penting dan sangat dibutuhkan negara atau pemerintah karena berhubungan dengan hak dan kewajib-an timbal-balik antara Negara atau pemerintah dan warga negara. Di satu pihak, Negara berkewajiban memenuhi hak-hak warga negara, misalnya melindungi rakyat dari segala macam ancaman dari dalam dan dari luar (perang, penyakit, kelaparan, dll), memberi perlindungan hukum kepada warga Negara, mendistribusikan hasil-hasil pembangunan secara adil kepada rakyat. Di pihak lain, Negara berhak menuntut dari segenap warga negara partisipasi aktif dalam seluruh proses pembangunan Negara, misalnya pajak, mobilisasi dalam kerangka pembelaan Negara dalam situasi darurat perang, dll. Singkatnya, apa yang menjadi hak pemerintah adalah kewajiban di pihak warga negara; dan apa yang menjadi hak warga negara adalah kewajiban di pihak Negara. Dalam konteks itu, pemerintah berkepentingan mengetahui dengan jelas “status kewarga-negaraan” seseorang.
1.2.1 Asas kelahiran (ius soli, ius sanguinis), dan perkawinan (kesatuan hukum dan kesamaan derajad)
Peraturan Perundang-undangan yang menentukan status kewarganegaraan seseorang ini kemudian dijadikan asas kewarganegaraan. Setiap negara bebas menetapkan asas kewarganegaraan, karena setiap negara memiliki budaya, sejarah, dan tradisi yang berbeda satu dari yang lain. Tentang asas ini, biasanya dikenal dua macam asas, yaitu:
a) pertama, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Asas kelahiran dibedakan atas (1) asas ius soli atau asas tempat kelahiran. Artinya, kewrganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat (Negara) di mana dia dilahirkan. Dengan kata lain, bila seseorang dilahirkan di suatu negara, ia memiliki kewarganegaraan dari negara itu, serta mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga negara dari negara tersebut. Contoh: Ricci dilahirkan di suatu negara (umpamanya: India), maka Ricci secara otomatis menjadi warga negara India, walaupun Rico dan Rika, kedua orangtuanya, adalah warga negara Indonesia. Hal ini mengandaikan bahwa negara tersebut (India) menganut asas kewarganegaraan ius soli. Akan lain halnya, bila negara itu menganut asas ius sanguinis. (2) asas ius sanguinis (keturunan, hubungan darah), artinya, seseorang mendapatkan kewarganegaraan suatu negara, apabila kedua orangtuanya adalah warga negara tersebut. Dengan kata lain, penetapan seseorang menjadi warga dari suatu negara didasarkan atas status kewarganegaraan orangtuanya, tanpa memperhitungkan di mana orang tersebut dilahirkan. Contoh: Paulus dan Paulina adalah warga negara Indonesia. Mereka tinggal dan bekerja di negara India. Di sana mereka melahirkan Paulo. Maka Paulo, sang anak, secara otomatis menjadi warga negara Indonesia mengikuti status kewarganegaraan kedua orangtuanya, dan bukan warga negara India.

kedua, asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Asas perkawinan ini dibeda-kan atas (1) asas kesatuan hukum: artinya kewarganegaraan yang diperoleh didasarkan atas komitmen yang sama dari suami-isteri untuk menjalankan hukum yang sama. Asas ini mendasarkan kewarganegaraan pada paradigma bahwa suami-istri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang membutuhkan kesejahteraan, kebahagiaan dan keutuhan dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga senantiasa diharapkan tunduk pada hukum yang sama, sehingga keluarga akan tetap utuh; Asas kesatuan hukum, artinya kewarganegaraan yang diperoleh karena adanya komitmen yang sama dari suami-isteri untuk menjalankan hukum yang sama. Contoh: Alex, pemuda WNI menikahi Bertha warga negara Belanda. Alex dan Bertha sepaham dan berkomitmen untuk tunduk pada hukum Indonesia, maka mereka sepakat menjadi warga negara Indonesia.
(2) asas persamaan derajad: maksudnya, pasangan suami-isteri yang melakukan perkawinan beda kewarganegaraan masih tetap memegang teguh kewarganegaraan aslinya masing-masing. Pandangan yang melatarbelakangi asas ini adalah bahwa perka-winan tidak dapat menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Oleh karena itu, suami ataupun istri dapat tetap menganut dan memiliki kewarganegaraan asalnya. Contoh; Andre pemuda WNI menikah dengan Beatrix, seorang warga Negara Belanda. Kedua belah pihak (Andre dan Beatrix) tetap mempertahankan kewarganegaraan aslinya masing-masing, dan tidak bersedia mengubah kewarganegaraannya.
1.2.2 Asas Lain untuk Memperoleh Status Kewarganegaraan
Selain kedua asas di atas (kelahiran dan perkawinan), kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Naturalisasi adalah status kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan pengajuan atau permohonan dari seseorang untuk menjadi warga negara (umpama: menjadi warga negara Indonesia). Prosedur naturalisasi ini berbeda-beda antarnegara, sesuai dengan filsafat, kebijakan, dan hukum yang berlaku di negara masing-masing.
Ada dua cara atau sistem naturalisasi, yaitu: sistem aktif dan sistem pasif. Dalam sistem aktif (kewarganegaraan aktif), orang yang berkeinginan menjadi warga negara secara sadar mengajukan permohonan tanpa adanya paksaan. Di sini ia menggunakan hak yang disebut hak opsi, yaitu hak untuk memilih atau mengajukan permohonan menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan dalam sistem pasif (kewarganegaraan pasif), seseorang dapat menolak pemberian kewarganegaraan dari suatu negara. Dalam hal ini, ia menggunakan hak yang disebut hak repudiasi: hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan dari suatu negara.
Untuk Indonesia, prosedur pewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang No. 62 thn. 1958. Dalam undang-undang ini ditetapkan tujuh cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu karena (1) kelahiran, (2) pengangkatan, (3) dikabulkan permohonan, (4) pewarganegaraan, (5) perkawinan, (6) turut ayah dan/atau ibu, dan (7) pernyataan.
Di Indonesia, syarat untuk mengajukan naturalisasi adalah sebagai berikut:
1) Sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah.
2) Lahir di wilayah NKRI atau telah bertempat tinggal sedikitnya 5 tahun secara terus-menerus atau 10 tahun tidak terus menerus.
3) Cakap berbicara dalam bahasa Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya.
4) Mempunyai mata pencaharian yang tetap.
5) Tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau pernah kehilangan kewarganegaraan NKRI.
6) Mengajukan permohonan ke Menteri Kehakiman.
1.2.3 Dua Status Kewarganegaraan
Akibat dari dua asas penentuan kewarganegaraan di atas (ius soli dan ius sanguinis), dijumpailah dalam kenyataan sehari-hari adanya dua status kewarganegaraan dalam diri seseorang, yang pada hakikatnya disebabkan persoalan pribadi, lokasi tempat tinggal, dan kepentingan tertentu. Seseorang misalnya dapat berpindah-pindah domisilinya secara tetap dalam jangka waktu lama dari satu negara ke negara lain. Hal ini dapat menim-bulkan permasalahan serius berkaitan dengan status kewarganegaraan, apabila suatu negara menerapkan secara tegas satu asas kewarganegaraan. Ia dapat saja bi-patride, yaitu memiliki sekaligus dua kewarganegaraan; dapat juga a-patirde, tidak memiliki dan/atau kehilangan kewarganegaraan. Bipatride adalah orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap. Apatride adalah orang-orang yang tidak memiliki atau kehilangan status kewarganegaraan sama sekali. Di samping karena berbagai faktor, misalnya penduduk yang berada di daerah perbatasan dua negara, mereka memiliki dua kewarganegaraan (bipatride), juga melahirkan berbagai persoalan hukum, sosial dan keluarga.
Contoh kemungkinan bipatride. Apabila pasangan suami-istri, Alex dan Bertha, berke-warganegaraan X, yang menganut asas ius sanguinis, melahirkan seorang anak (CECIL) di negara Y yang menganut asas ius soli, maka anak yang mereka lahirkan – (CECIL) – akan memiliki dua kewarganegaraan sekaligus, yaitu warga negara X (mengikuti kewar-ganegaraan orangtuanya) dan warga negara Y (menurut tempat di mana ia dilahirkan).
Sebaliknya seseorang juga mempunyai kemungkinan tidak memiliki atau kehilangan kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi jika, umpamanya pasangan suami-istri: Andre dan Agnes, warga negara dari negara M yang menerapkan asas ius soli, melahirkan ANITA di negara N yang menerapkan asas ius sanguinis. ANITA tidak akan memiliki satu pun kewarganegaraan, baik kewarganegaraan orangtuanya (Negara M) karena ANITA tidak dilahirkan di negara M, dan juga ANITA tidak akan memiliki kewarganegaraan N yang menerapkan ius sanguinis, karena orangtuanya (Andre dan Agnes bukan keturunan bangsa/negara N). Dengan demikian, ANITA adalah orang yang tidak berkewarga-negaraan sama sekali. Dengan kata lain, ANITA itu apatride.
Adanya peraturan atau ketentuan yang tegas dari setiap negara dalam menerapkan asas kewarganegaraan sangat penting. Hal ini untuk mencegah munculnya seseorang yang memiliki dwi-kewarganegaraan (bipatride) atau seseorang tanpa kewarganegaraan sama sekali (apatride). Ketentuan tegas itu amat perlu juga untuk membedakan hak dan kewajiban bagi warga negara dan bukan warga negara
1.2.4 Masalah-masalah kewarganegaraan yang pernah terjadi di Indonesia
1. Masalah Dwi Kewarganegaraan (Bipatride)
Indonesia yang bekas jajahan Belanda menerapkan asas ius soli. Sebagai Negara yang masyarakatnya pluralistik, Indonesia didiami banyak penduduk keturunan Tionghoa-Cina, Arab, India dsbnya. Khusus dengan penduduk keturunan Tionghoa-Cina, peme-rintah Indonesia menghadapi masalah kewarganegaraan yang pelik pada tahun-tahun sebelum 1960-an, karena Negara Cina menerapkan asas kewarganegaraan ius sanguinis. Artinya orang-orang Tionghoa-Cina yang lahir di Indonesia dan di mana saja secara otomatis diakui sebagai warga negara Cina. Oleh sebab itu, warga keturunan Tionghoa- Cina yang lahir di Indonesia otomatis memiliki dwi kewarganegaraan (bipatride). Masalah dwi kewarganegaraan ini tidak bisa dibiarkan berlangsung terus, karena sangat merugikan bagi kepentingan nasional Indonesia. Ketika diadakan Konperensi Asia-Afrika di Bandung 1955, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Indonesia dan Cina untuk menyelesaikan dwi-kewarganegaraan para warga keturunan Tionghoa dengan landasan persamaan derajat, saling memberi manfaat serta tidak saling campur tangan dalam urusan politik dalam negeri masing-masing negara.
Hasil persetujuan R.I. dan RRC ditetapkan dalam Undang-Undang No 2 tahun 1958. Dalam undang-undang ini antara lain ditetapkan:
a) Keturunan Tionghoa-Cina yang memiliki dwi-kewarganegaraan diwajibkan menen-tukan pilihannya sendiri, yaitu melepaskan kewarganegaraan RRC dan menjadi warga negara Indonesia, atau
b) Kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tetap menjadi warga negara RRC.
c) Kewajiban memilih hanya dibebankan kepada mereka yang telah dewasa (18 tahun ke atas atau pernah menikah).
d) Anak-anak yang belum dewasa menyatakan pilihannya dalam waktu satu tahun setelah mereka menjadi dewasa.
e) Bagi yang dewasa tetapi tidak menyatakan pilihannya dalam waktu dua tahun berlaku ketentuan sbb:
(1) Jika ayahnya keturunan Cina, ia dianggap telah memilih kewarganegaraan RRC.
(2) Jika ayahnya keturunan Indonesia, ia dianggap telah memilih kewarganegaraan Indonesia.
2) Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Orang Indonesia akan dicabut kewarganegaraannya antara lain jika:
a) Seorang perempuan menikah dengan laki-laki asing kecuali jika yang bersangkutan tetap menyatakan menjadi warga negara Indonesia (WNI).
b) Putusnya perkawinan wanita asing dengan laki-laki Indonesia, kecuali ia menyatakan tetap menjadi WNI.
c) Anak dari orang tua yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
d) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
e) Tidak melepaskan atau tidak menolak kewarganegaraan lain.
f) Mempunyai paspor dari Negara lain.
Orang yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia diberi peluang untuk memper-oleh kembali kewarganegaraannya asal memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Hak selalu mengandung kewajiban, begitupun sebaliknya, kewajiban selalu melahirkan hak. Untuk Indonesia, hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia tercantum di dalam pasal-pasal UUD 1945, yang disahkan keberlakuannya pada 18 Agustus 1945.
2.1 Hak
2.1.1 Pengertian Hak
Ada hak, ada kewajiban. Keduanya memancar keluar dari ciri sosialitas manusia, sebagai makhluk yang selalu hidup dalam kebersamaan dengan dan kebergantungan pada orang lain; dan keduanya juga saling memuat, saling mengandaikan. Artinya, di dalam hak ada kewajiban, di dalam kewajiban ada hak; hak dengan sendirinya menuntut kewajiban, dan kewajiban dengan sendirinya menuntut hak. Tidak ada kewajiban tanpa ada sesuatu yang mewajibkan, yaitu hak. Yang mewajibkan itu (yaitu: hak) menuntut sesuatu dari yang berwajib, akan tetapi, tuntutan itu ada, apabila dilakukan atas dasar hak. Hak mengan-dung implikasi ‘tuntutan keras’ pada pihak lain.
Atas dasar penjelasan di atas, dapatlah kita mendefinisikan hak sebagai:
a. (1) “milik” atau kepunyaan, dan oleh sebab itu dapat ‘dituntut’ dan tuntutan itu ‘wajib dipenuhi’; (2) Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb); (3) Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; (4) wewenang menurut hukum.
b. kuasa, wewenang, otoritas moral atau legal untuk memiliki, menagih, menuntut, dan menggunakan sesuatu sebagai miliknya sendiri. Di sini hak (rights), sebagai kata benda (hakku, haknya), menunjuk kepada objek keadilan. Bila seseorang menyatakan dia mempunyai hak atas sesuatu, itu artinya ia memiliki kuasa atau wewenang atas sesuatu itu, yang wajib orang lain akui dan hormati, dan bila ditagih, diminta, dan dituntut harus dipenuhi. Hak pada dasarnya berbeda dari “kewajiban” (obligation); dalam kewajiban, kita harus, sedangkan dalam hak, kita boleh melakukan atau mengabaikan sesuatu. Sekali lagi, hak adalah suatu otoritas moral atau legal. Otoritas ini berbeda dari penguasaan secara fisik. Seorang pencuri (yang tak terlacaki) secara fisik menguasai barang yang dicurinya, namun dia sesungguhnya tidak punya hak sedikitpun atas barang itu; sebalik-nya, tindakannya itu merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang menyeretnya ke dalam pelanggaran hak (an injustice, a violation of right); agar tidak terjerat sanksi hukum, ia mau tidak mau harus mengembalikan barang yang dicurinya itu kepada pemiliknya. Disebut sebuah otoritas moral atau legal, karena hak terpancar dari hukum yang memberikan kepada seseorang kuasa atas sesuatu dan membebankan pada orang lain kewajiban untuk menghormati kuasa itu. Di dalam hak seseorang terdapat kewajiban (obligation) pada pihak lain, sehingga hak dan kewajiban saling pengaruh-mempenga-ruhi. Tanpa kewajiban, hak menjadi suatu ilusi saja. Misalnya, jika saya mempunyai hak atas uang Rp. 1.000.000,- dari seseorang karena ia meminjamnya, seseorang itu berada di dalam kewajiban untuk mengembalikan uang itu kepada saya, ketika saya menagihnya.
Klausul “memiliki, meminta, menagih, menuntut, dan menggunakan sesuatu sebagai milik sendiri” menunjuk kepada objek dari hak. Keadilan menuntut setiap orang mem-berikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya (“tribuere ius suum cuique”). Ketika seseorang menyatakan bahwa sesuatu itu miliknya, harta pribadinya, atau kepu-nyaannya, itu berarti bahwa sesuatu itu berada dalam hubungan yang khusus dengan dirinya, dan dimaksudkan pertama-tama untuk penggunaannya sendiri, dan bahwa ia dapat mengaturnya sesuai kehendaknya, tanpa peduli orang lain. Kata ‘sesuatu’ di sini, tidak semata-mata berarti barang material, tetapi juga yang non-material dan tergolong ‘berguna-bermanfaat’ (usefully) bagi manusia: misalnya, kegiatan-kegiatan (actions), hasil-hasil karya cipta (mis. penemuan-penemuan, buku, lagu, patung, ukiran dan lukisan, yang memberi ‘hak cipta’ atau ‘hak kekayaan intelektual’) dsb. Hubungan antara sesuatu tertentu dengan orang tertentu, hingga orang itu bisa menyatakan bahwa sesuatu itu miliknya, harus berdasarkan fakta-fakta konkret. Seseorang dapat saja memberikan atau mewariskan miliknya; tetapi apa yang merupakan miliknya ditentukan oleh fakta-fakta. Banyak hal secara fisik menjadi milik seseorang sejak ia dikandung atau lahir – tubuh beserta organ-organnya dan ciri-cirinya, kesehatan, dsb. Kita mengakui bahwa, sejak dari penciptaannya, Sang Pencipta telah memberikan kepada setiap orang kemampuan-kemampuan fisik dan rohani: tubuh, akal budi, kehendak, bakat-bakat, pertama-tama untuk dirinya sendiri; semua pemberian itu dimaksudkan untuk menyanggupkan dan mendukung dia dalam mengembangkan potensi-potensi dirinya demi memenuhi tugas-tugas kehidupannya. Pemberian-pemberian itu adalah “barang” miliknya sendiri sejak awal keberadaannya, dan barangsiapa dengan sengaja merongrong, merebut, merusak, atau mencabut pemberian-pemberian itu dari pemiliknya, melanggar hak sang pemilik. Kecuali itu, ada banyak hal lain lagi dihubungkan dengan pribadi manusia, tidak secara fisik, tetapi hanya secara moral. Dengan kata lain, dalam hubungan dengan kenyataan tertentu, setiap orang mengakui bahwa hal-hal tertentu secara khusus diperuntukkan bagi penggunaan seseorang, dan semua orang lain harus mengakui itu. Orang-orang yang membangun sebuah rumah kediaman, membeli peralatan rumah tangga, menciptakan alat-alat permainan, dll menjadi pemilik atas barang-barang ini, dan mereka mengklaim barang-barang ini sebagai barang-barang milik mereka. Orang-orang lain yang mencuri, mengambil dan mengklaim barang-barang itu sebagai milik mereka, atau merusaknya, melakukan pelanggaran atas hak-hak pemiliknya. Orang yang secara sah memesan suatu produk, atau dihadiahi sesuatu oleh orang lain, boleh menganggap sesuatu itu sebagai miliknya yang sah secara hukum dan berhak atas barang itu, karena ia sudah meng-gantikan kedudukan orang lain itu sebagai pemilik. Di sini kita dapat membedakan adanya 4 unsur hak: (a) the holder: orang yang memiliki hak; (b) the object: sesuatu yang menjadi sasaran hak; (c) the title: kenyataan atas dasar mana seseorang boleh menganggap dan menuntut sesuatu sebagai miliknya. (d) the terminus of the right: orang yang memiliki kewajiban yang berkaitan dengan hak tersebut.
2.1.2 Hak dan Keadilan
Di atas telah dikatakan bahwa hak menunjuk kepada objek keadilan. Maka hak sesungguhnya bertalian erat dengan masalah keadilan: ‘memberi masing-masing orang apa yang menjadi haknya’ (Latinnya: “tribuere ius suum cuique” — ungkapan terkenal dari Ulpianus, ahli hukum Romawi, yang kemudian diambil alih oleh ahli-ahli filsafat hukum). Di dalam definisi tradisional ini terdapat pengakuan dan pelakuan terhadap hak yang sah. Jika seseorang memberi kepada orang lain apa yang menjadi hak orang lain itu, maka ia disebut adil. Hal ini berarti bahwa pembicaraan tentang ‘hak’ tidak hanya berada dalam konteks ‘hukum’ saja, melainkan juga dalam konteks ‘moral’. Sifat hak tergantung dari sifat hukum yang mendasarinya. Apabila suatu hak berdasarkan hukum negara, seperti misalnya hak atas sebidang tanah, kita bicara tentang ‘hak hukum’. Hak itu diberikan kepada seseorang oleh masyarakat dengan mengesahkan hukum yang menda-sarinya. Tetapi seseorang itu pun mempunyai ‘hak-hak moral’, misalnya hak untuk ‘dipercayai’. Hak-hak yang dimiliki oleh manusia karena berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara, disebut hak asasi manusia.
Bersama dengan ‘cinta kasih’ (charity, caritas), keadilan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Namun ada perbedaan antar keduanya. Cinta kasih (charity) adalah daya batin yang mendorong kita menolong sesama yang menderita tanpa pamrih, tanpa memperhitungkan kepentingan-kepentingan pribadi kita, sementara keadilan mengajar kita memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak atau miliknya. Tentang hal ini, kita sering mengatakan, bahwa seorang pengangguran mempunyai hak atas pekerjaan, bahwa orang-orang miskin yang berada dalam keadaan serba membutuhkan bantuan mempunyai hak atas bantuan dari kita. Pernyataan-pernyataan itu memang mengandung kebenaran, kalau dipandang dalam konteks pemahaman hak sebagai suatu tuntutan cinta kasih (charity), bukan hak sebagai suatu tuntutan keadilan (justice). Seturut hukum kodrat (natural law) dan pengalaman sehari-hari, dalam konteks keadilan, bantuan yang dituntut orang miskin itu tidak merupakan milik atau haknya, karena bantuan yang diminta itu “belum” diberikan kepadanya, dan oleh sebab itu, ia tidak atau belum mempunyai hak untuk menuntut; manakala bantuan itu “sudah” diberikan, barulah bantuan itu menjadi milik dan haknya, dan oleh sebab itu – dalam konteks keadilan – ia boleh menuntutnya. Tuntutannya sebelum bantuan diberikan didasarkan pada kenyataan, bahwa ia adalah sesama manusia yang berada dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan serba membutuhkan bantuan, dan persaudaraan merupakan fakta dirinya (his title) yang menggerakkan rasa kasihan kita, simpati kita, dan bantuan kita. Tentu, bisa saja terjadi, bahwa ‘hukum positif’ (positive law) setempat telah menetapkan suatu jaminan resmi dan/atau hak legal bagi kaum miskin dan para pengangguran untuk mendapatkan bantuan dan pekerjaan. Bila demikian, tuntutan mereka merupakan suatu tuntutan keadilan.
Suatu klaim dalam konteks keadilan, atau suatu hak dalam arti tegas, merupakan suatu kemampuan untuk berbuat, untuk memiliki, untuk membutuhkan sesuatu. Kemam-puan ini bersifat sekaligus moral dan hukum. Kalau klaim itu merupakan suatu kemam-puan melakukan sesuatu secara moral dan hukum demi kebaikan orang lain, itu termasuk kelompok hak-hak yurisdiksi (the class of rights of jurisdiction). Jadi, seorang bapak mempunyai hak kodrati untuk mendidik anaknya, bukan demi dirinya sendiri, melainkan demi kebaikan anaknya. Seorang raja yang secara hukum berkuasa mempunyai hak untuk memerintah atau memimpin rakyatnya menuju terciptanya kesejahteraan umum. Kelom-pok hak-hak yang paling luas yang dituntut keadilan untuk kita lakukan terhadap orang lain adalah “hak-hak kepemilikan” atau “hak milik” (the rights of ownership). Kepemi-likan merupakan kemampuan moral untuk menggunakan sesuatu yang kita miliki demi kemajuan kita sendiri. Pemilik sebuah rumah berkuasa atas rumahnya sesuai keingin-annya. Ia bisa saja mendiaminya, membiarkannya kosong, menelantarkannya, menjual-nya, meruntuhkannya; ia bisa saja mengubah gayanya (eksterior, interior); secara umum ia bisa melakukan apa saja sesuai kehendaknya, ia mempunyai suatu hak untuk segala macam penggunaan dan kemajuan, karena rumah itu miliknya. Rumah itu harta miliknya, dan sebagai harta miliknya, seluruh keberadaan rumah itu harus melayani kebutuhan dan kebaikannya. Karena rumah itu miliknya, maka dalam hal penggunaan rumah itu, ia sebagai pemilik harus lebih diutamakan daripada orang lain. Dalam konteks ini, ia mempunyai hak untuk mengeluarkan orang lain yang mendiami rumah itu, kalau orang lain itu menggunakan rumah itu tidak seperti yang dikehendaki pemiliknya, ia bertindak melawan keadilan, dan dia tidak menghormati orang yang memiliknya.
Sampai di sini, hak yang kita bicarakan adalah hak-hak individual. Hak-hak individual berkaitan dengan keadilan individual, keadilan partikular, atau keadilan komutatif (commutative justice — “keadilan tukar-menukar). Keadilan komutatif mengatur hubung-an antar anggota-anggota masyarakat, dan bertujuan menjamin bahwa masing-masing anggota masyarakat memberikan kepada sesamanya apa yang menjadi hak sesamanya (Ingatlah definisi keadilan di atas!). Keadilan tukar-menukar atau komutatif (commu-tative justice) bertalian erat dengan ’perjanjian’ (contract) atau ’pertukaran’ (exchange). Ia mewajibkan kita menghormati hak-hak sesama sebagai individu; ia berkaitan dengan hak dan kewajiban di antara anggota masyarakat. Keadilan jenis ini menampilkan ‘kewajiban’ dalam arti yang sepenuh-penuhnya. Keadilan komutatif adalah keadilan dalam arti kata sepenuh-penuhnya, setegas-tegasnya, karena dengannya seseorang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap individu-individu lain. Makna keadilan komutatif persis seperti definisi keadilan itu sendiri: kehendak, kemauan yang kokoh dan langgeng dari seorang individu untuk memberikan kepada individu lain apa yang menjadi haknya dalam arti yang tegas. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadapnya selalu melahirkan kewajiban untuk melakukan ‘ganti-rugi’.
Selain keadilan komutatif, ada juga “keadilan legal” (legal justice) dan “keadilan distributif” (distributive justice); dua jenis keadilan ini (legal dan distributif) mengatur hubungan antara warga negara dan negara, negara dan warga negara. Keadilan umum atau legal (legal justice) mewajibkan kita sebagai warga masyarakat/negara untuk meng-hormati hak-hak masyarakat atau negara. Jadi, arah geraknya dari warga kepada masya-rakat atau negara, demi kesejahteraan umum (common good, bonum commune) atau demi tercapainya tujuan masyarakat atau negara. Dengan kata lain, dalam keadilan legal, kewajiban ada pada warga; hak ada pada masyarakat atau negara. Warga masyarakat atau negara wajib memberikan kepada masyarakat atau negara apa yang menjadi hak masyarakat atau negara. Warga harus taat kepada negara, termasuk pada hukum-hukum yang ditetapkan Negara. Negara mempunyai hak untuk meminta, menagih atau menuntut dari para warganya apa yang perlu bagi kebaikan umum atau kesejahteraan umum dan apa yang perlu bagi pencapaian tujuan-tujuan negara. Termasuk di sini, Negara mem-punyai hak dan kuasa untuk membuat hukum, dan untuk menghukum setiap pelanggaran terhadap hukum, dan secara umum mempunyai hak dan kuasa untuk mengatur segala sesuatu bagi kesejahteraan umum. Hak dan kuasa Negara ini dibenarkan dan diterima karena hanya di dalam Negara, para warga dapat berkembang selaras martabatnya sebagai manusia.
Keadilan ini disebut “legal” karena didasarkan pada dan ditentukan oleh hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat. Karena kesejahteraan atau kepentingan umum masya-rakat lebih diutamakan di atas kesejahteraan dan kepentingan khusus atau pribadi dari masing-masing anggota masyarakat, maka keadilan legal kerap kali menuntut individu atau kelompok warga negara untuk melepaskan kepentingan pribadinya atau kelompok sendiri demi kebaikan masyarakat sebagai keseluruhan.
Sebaliknya, keadilan membagi atau keadilan distributif mewajibkan masyarakat atau negara menghormati hak-hak kita sebagai warganya. Jadi, arah geraknya dari masyarakat atau negara kepada warga. Keadilan distributif mewajibkan masyarakat atau negara men-distribusikan sumber-sumber daya (resources) dan hasil-hasil pembangunan kepada warganya berdasarkan kebutuhan, martabat, dan hak setiap warganya. Keadilan distribu-tif lebih menyangkut proporsionalnya hak yang diperoleh, bukan kesamaan hak dalam arti yang ketat, karena kesamaan yang ketat kadang-kadang juga tidak adil. Jadi, keadilan distributif menuntut masyarakat atau negara mendistribusikan barang-barang kebutuhan warga, harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing warga. Singkatnya, dalam memenuhi hak-hak rakyat, Negara berkewajiban melak-sanakan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi tugas-tugasnya : (a) melindungi penduduk/rakyat dari segala ancam-an, baik dari dalam maupun dari luar; (b) mendukung kehidupan rakyat, atau langsung menyediakan pelbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan, antara lain dengan menciptakan kondisi-kondisi atau langsung menyiap-kan segala sarana dan prasarana yang memungkinkan warganya dapat melangsungkan kehidupannya secara manusiawi dan mencapai kesejahteraan, dan (c) menjadi wasit yang tidak memihak dalam suatu konflik sosial. Kelalaian atau kegagalan negara melaksa-nakan kewajiban dan tugas-tugasnya berarti lalai dan gagal memenuhi hak-hak rakyat. Ini berarti negara melanggar, atau paling tidak mengabaikan hak-hak warga Negara.
Atas dasar gagasan tentang hak di atas, objek hak dapat ditentukan secara lebih tepat. Pertama, objek dari hak yang berkaitan dengan keadilan komutatif adalah kebebasan pemilik hak untuk menggunakan miliknya. Namun, mengingat ciri sosialitas manusia, kebebasan pribadi menggunakan hak tidak selalu dalam arti “tanpa batas”; batas kebe-basan kita adalah kepentingan orang lain, yang hidup bersama kita dalam masyarakat. Kedua, objek dari hak yang berkaitan dengan keadilan legal adalah kebaikan umum atau kesejahteraan umum masyarakat/negara. Tentang hak ini, kita tidak boleh dan tidak bisa berkata: “Tak seorang pun dibatasi untuk menggunakan haknya” (no one is bound to make use of his right), karena kapan dan di mana saja, jika kepentingan umum menun-tutnya, masyarakat/negara — atau, lebih tepat: para pemimpinnya — harus menggunakan hak-hak publik untuk menyelamatkan masya-rakat/negara. Akhirnya ketiga, objek dari hak yang berkaitan dengan keadilan distributif adalah pembelaan diri warga berhadapan dengan masyarakat/negara atau para pemimpinnya; warga tidak boleh terlalu dibebani dengan beban-beban publik yang melampaui batas kemampuan mereka; sebaliknya warga berhak menerima sebanyak mungkin kebaikan publik sebagai syarat bagi kesejah-teraan mereka.
Meskipun dalam hubungan dengan ketiga jenis keadilan di atas, masing-masing dari ketiga jenis hak mempunyai objek langsungnya sendiri, namun ketiga-tiganya secara umum terarah kepada satu tujuan jauh yang sama, yaitu rasa aman dan terjamin dalam hidup bersama di masyarakat, karena masing-masing orang memperoleh bagi dirinya sendiri apa yang menjadi haknya.
2.2 Hak Warga Negara NKRI sebagaimana tersurat dalam pasal-pasal UUD
a) Pasal 26. Hak untuk menjadi warga negara. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang
b) Pasal 27 ayat 1: Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3 menegaskan bahwa tiap warga Negara berhak untuk ikut serta dalam upaya bela Negara.
c) Pasal 28; tiap warga Negara berhak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, berhak untuk berserikat atau berkumpul. Pasal-pasal 28 A – I mengenai Hak Asasi Manusia.
d) Pasal 29 ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk (baik warga Negara Indonesia atau bukan warga Negara) untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
e) Pasal 30 ayat 1: Tiap warga Negara berhak untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.
f) Pasal 31 ayat 1: tiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan.
Penerapan hak-hak yang diamanatkan dalam pasal-pasal di atas dalam peri kehidupan bernegara, berbangsa serta bermasyarakat dijabarkan dalam produk-produk hukum dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

3. Kewajiban Warga Negara NKRI
3.1 Kewajiban
KBBI mendefinisikan ‘kewajiban’ sebagai sesuatu yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan. Dalam konteks pembicaraan kita, sesuatu yang diwajibkan itu bertalian erat dengan “hak”. Karena ada macam-macam hak, maka ada pula macam-macam kewajiban: (1) terhadap orang lain (secara perseorangan); (2) terhadap orang lain dalam masyarakat; (3) terhadap Tuhan; dan (4) terhadap diri sendiri.
Ad 1) Kewajiban terhadap orang lain secara perseorangan
 Hak Hidup
Dalam melakukan kewajibannya, seseorang berhadapan dengan orang lain sebagai individu, perseorangan. Ia wajib melakukan kewajibannya, karena orang yang dihadapi-nya mempunyai hak. Karena individu ini adalah manusia yang hidup, maka ia mem-punyai hak hidup. Kewajiban orang lain terhadap hak hidup ini ialah mengakui dan menghormati hidup itu. Tidak boleh ia menghilangkan hidup orang lain (= membunuh), menganiaya, dan bertindak kejam terhadap orang lain.
Melekat erat pada hidup itu ialah kemerdekaan, kebebasan, dan keamanannya. Sebab bagaimana mungkin seseorang dapat hidup dan berkembang menurut kemanusiaannya, jika ia tidak bebas, dan tidak merasa aman? Termasuk di dalam hak hidup ini adalah hak-kawin (hak untuk melangsungkan dan mempertahankan jenisnya sebagai manusia), hak milik, nama baik, hak berpikir, hak berkebangsaan.
 Hukum dan Hukuman
Hak manusia atas hidup, kemerdekaan, dan kemanusiaannya bersifat terbatas. Setiap manusia terbatas oleh kemanusiaannya. Maka dalam masyarakat ada aturan-aturan untuk melindungi kemanusiaan, dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kum-pulan aturan itu disebut hukum. Hukum itu berlaku untuk semua orang yang berdiam di dalam wilayah hukum itu, justru karena mereka mengakui kemanusiaan semua orang. Hukum itu bersifat mengikat, tidak hanya ikatan batin, tetapi terutama ikatan hukum yang dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya, sehingga barangsiapa melanggar, terha-dapnya dikenakan hukuman. Berat-ringannya hukuman itu tergantung pada besar-kecilnya pelanggaran. Biasanya hukuman sudah langsung tercantum pada setiap aturan hukum yang sudah disepakati. Hukuman pada hakikatnya bukanlah tujuan hukum, tetapi hanyalah alat tata tertib.
Ada dua anggapan terhadap hukuman: (a) balas dendam terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum, (b) alat untuk menginsafkan penjahat agar ia jera dan bertobat, dan peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan, pencegah agar orang jangan melakukan pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban umum masyarakat. Semua anggapan ini benar sejauh hukuman mempunyai efek jera dan mencegah orang untuk melanggar hukum.
Kewajiban pemegang hukum dan yang menjatuhkan hukuman adalah harus selalu mengindahkan perikemanusiaan beserta segala nilai dasarnya. Semua hukum dan hukuman tidak boleh melanggar kemanusiaan (Deklarasi Dunia tentang Hak Asasi Manusia Psl 7, 10, 11)
Ad 2) Kewajiban terhadap Orang Lain dalam Masyarakat dan Negara
Sebagai anggota masyarakat, seseorang tidak hanya mempunyai kewajiban terhadap orang lain/sesamanya sebagai pribadi, melainkan juga terhadap kesatuan sosial yang lebih besar, yaitu masyarakatnya atau negaranya secara keseluruhan. Masyarakat atau negara mempunyai ‘hak’ atas seluruh warganya, misalnya ‘hak memerintah’. Hak ini harus dipenuhi. Di sini muncul pertanyaan menyangkut sumber hak negara untuk memerintah: Dari mana negara menerima hak memerintah itu? yang kemudian melahir-kan beberapa teori tentang sumber hak negara untuk memerintah: teokratis, kekua-saan, demokratis, dll.
Terlepas dari pandangan teori-teori di atas, patut dicamkan bahwa dasar dari kewibawaan negara adalah kemanusiaan manusia sebagai warga negara. Manusia, demi kemanu-siaannya, berhak hidup bermasyarakat dan bernegara. Jadi, bermasyarakat dan bernegara itu adalah tuntutan kodrat manusia sebagai makhluk ‘sosial’, makhluk yang senantiasa hidup bersama orang lain dalam masyarakat. Yang primer di sini adalah manusia individu. Kalaupun ia harus hidup bersama orang lain demi kesempurnaan dirinya sebagai pribadi (persona), namun ia tidak kehilangan kemanusiaannya beserta seluruh hak-hak asasinya. Kalaupun manusia individual dalam hidup bermasyarakat harus berpartisipasi dalam pencapaian tujuan bersama, yaitu kepentingan umum atau kesejah-teraan umum, namun ia tidak kehilangan kemanusiaan dan hak-hak asasinya.
Di sini negara tampil sebagai pengatur dan penjaga proses pelaksanaan kepentingan umum atau kesejahteraan umum. Untuk itu negara harus mempunyai wewenang untuk memerintah; negara harus mempunyai kewibawaan, otoritas. Terhadap wewenang negara dan segala aturan hukum yang dibuat negara, warga negara wajib patuh dan taat, demi tercapainya tujuan kesejahteraan umum, yang menjadi tujuan terbentuknya negara, kendatipun aturan hukum negara mungkin sedikit mengurangi dan membatasi kebebasan individu.
Dalam prakteknya, bukan hanya kepentingan atau kesejahteraan umum saja yang menjadi ukuran hukum. Kepentingan umum selalu menyangkut individu warga negara. Misalnya, aturan lalulintas diadakan demi kepentingan umum, tetapi yang melanggar aturan lalulintas adalah orang-perseorangan, yang ditindak kalau melanggar aturan itu. Aturan itu dipaksakan, artinya diharuskan dengan ancaman hukuman. Untuk ini harus ada kekuasaan dan kekuatan. Lahirlah badan-badan pembuat hukum, pelaksana hukum, dan pengadilan dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
Ad 3) Kewajiban terhadap TUHAN
Kewajiban terhadap orang lain, baik secara individual maupun kolektif, di dalam masyarakat/negara, tidak bisa tidak membawa manusia kepada satu kewajiban eksisten-sial lain, yaitu kewajiban terhadap TUHAN. Tuhan-lah Pencipta manusia, asal dan tujuan hidup manusia. Antara Tuhan dan manusia terjalin suatu relasi timbal-balik yang abadi. Maka dalam konteks bahasan tentang ‘hak dan kewajiban’, harus dikatakan bahwa relasi antara Tuhan dan manusia dengan sendirinya menimbulkan ‘hak dan kewajiban’ sebagaimana terdapat di antara manusia. Namun penjelasannya bersifat “analogis”. Hak Tuhan terhadap manusia bersifat “mutlak”, sementara manusia, di hadirat Tuhan, tidak mempunyai “hak” yang harus dituntut. Manusia adalah “abdi” Allah yang harus melayani Tuhan secara mutlak. Pengabdian manusia terhadap Tuhan ini tidak dilakukan dengan takut dan gentar, layaknya seorang hamba sahaya. Sebab Tuhan bukanlah Raja lalim dan bengis yang bersifat “menguasai” belaka tanpa kompromi. Ia adalah Kasih, Kebaikan, Kebenaran, Keadilan dalam keadaan sempurna abadi. Terhadap Tuhan itu, manusia harus menunjukkan sikap serah-diri, taat-patuh-tunduk, sembah-bakti, puji dan syukur dalam doa dan ibadah, serta dalam tutur-kata, perilaku dan karya yang selaras dengan kehen-dak Tuhan dan yang mencerminkan keluhuran Tuhan dan martabat kemanusiaannya. Semuanya itu demi keluhuran dan kemuliaan Tuhan serta demi keluhuran manusia. Bila hidup manusia berlangsung tidak selaras kehendak Tuhan, ia berada di dalam keadaan yang lazim disebut “dosa”, yang memisahkan dirinya dari Tuhan. Agar bisa kembali bersatu dengan Tuhan, ia berkewajiban “bertobat”, kembali kepada Tuhan, hidup selaras kehendak Tuhan. Inilah ‘kewajiban’ manusia terhadap Tuhan.
Ad 4) Kewajiban terhadap DIRI SENDIRI
Hak dan kewajiban mengandaikan ada dua pihak: yang satu mempunyai ‘hak’, yang lain ber’kewajiban’ memenuhi hak itu. Namun, terhadap ‘diri sendiri’, bagaimana “hak dan kewajiban’ dijelaskan? Untuk itu, baiklah kita memperhatikan ungkapan-ungkapan seperti: “tahu diri”, “sadar diri”, kenal diri”, “berdialog dengan diri sendiri”, “mawas diri”, “bunuh diri”, dll. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa subjek dan objek tindakan manusia adalah satu dan sama, yaitu diri sendiri. Subjek seolah-olah keluar dari dirinya sendiri, lalu memandang dirinya sendiri sebagai satu pribadi lain. Ia berhadap-hadapan dengan diri sendiri. Oleh sebab itu, meskipun hanya secara psikologis, kita bisa berbicara tentang ‘kewajiban’ manusia terhadap diri sendiri.
Sebagai “persona”, pribadi, manusia adalah makhluk yang sadar diri. Kesadaran ini menumbuhkan ‘kewajiban’ terhadap diri sendiri, yaitu ‘wajib mengembangkan dirinya sendiri, mengembangkan seluruh potensi dirinya: cipta, rasa, dan karsa, serta serta seluruh daya jasmaninya, agar ia bertumbuh sebagai manusia harmonis. Bila manusia pincang dalam pengembangan diri seutuhnya, misalnya hanya mengembangkan salah satu aspek kepribadiannya, itu berarti ia tidak memenuhi “kewajiban” terhadap dirinya sendiri, ia tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kecuali itu, ia juga berke-wajiban terhadap “hidup” yang diberikan Tuhan kepadanya.
Bagaimanapun juga, wajib terhadap diri sendiri bukanlah sesuatu yang berada di luar kewajiban-kewajiban kemanusiaan lainnya: terhadap orang lain, masyarakat/negara, dan Tuhan. Wajib terhadap diri sendiri sebenarnya sama dengan kewajiban yang lain; bedanya adalah subjek dan objeknya satu dan sama, yaitu diri sendiri. Jika orang benar-benar memenuhi kewajibannya terhadap sesama, masyarakat/negara, dan Tuhan dengan sebaik-baiknya, ia dengan sendirinya akan memenuhi kewajibannya terhadap diri sendiri.
3.2 Kewajiban Warga negara NKRI
Dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, kewajiban dasar warga negara berupa seperangkat kewajiban yang harus dilaksanakan demi tegaknya keluhuran pribadi warga negara sebagai manusia; apabila tidak dilaksanakan, itu berarti melanggar hak-hak asasi manusia warga negara (UU No. 39 Tahun 1999).
UUD 1945 menetapkan kewajiban dasar sebagai warga negara sbb:
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28 J).
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
(3) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (Pasal 30 ayat 1).
(4) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar (dasar (9 tahun, SD sampai dengan SLTP) dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 ayat 2).
(5) Tiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 2). Tiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara (Pasal 27 ayat 3).
UU No. 39 Tahun 1999 menetapkan kewajiban dasar manusia sebagai warga negara sbb:
(1) Setiap orang yang ada di wilayah negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara RI.
(2) Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(4) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal-balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.
(5) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang dapat memperluas kewajiban warga negara dengan cara membuat peraturan-peraturan perundang-undangan.
3.3 Hak dan Kewajiban Pemerintah/Negara
Negara sebagai organisasi masyarakat yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mewujudkan aspirasi serta kepentingan warganya, memiliki hak dan kewajiban untuk dapat mengemban tugasnya yaitu menyejahterakan warga negaranya.
3.3.1 Hak-hak Pemerintah/Negara
1. Membuat peraturan perundang-undangan guna mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh warga negara/masyarakat.
2. Monopoli terhadap seluruh sumber daya (alam, manusia maupun buatan) yang menguasai hajat hidup orang banyak
3. Memaksakan keberlakuan hukum pada setiap warga negara/masyarakat agar taat, patuh pada hukum yang berlaku.

3.3.2 Kewajiban Pemerintah/Negara
Kewajiban pemerintah negara tidak lain adalah mewujudkan tujuan perjuangan bangsa sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 alinea empat, yaitu:
1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut serta dalam upaya menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
5. Menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya.
6. Membeayai pendidikan dasar.
7. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pendidikan nasional.
8. Memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.
9. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa.
10. Menguasai cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak.
11. Memelihara fakir miskin dan anak yatim piatu.
Kewajiban pemerintah/negara di atas masih dapat berkembang dan diperluas seiring dengan perkembangan dunia global.
4. Rangkuman
Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari kenyataan yang sama, yaitu hidup bernegara. Sebagai warga negara kita mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara; namun kita pun mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Keseimbangan perhatian terhadap hak dan kewajiban menjamin keberhasilan hidup sebagai warga negara. Demikian pula sebaliknya pemerintah atau negara. Bila para warga negara dan pemerintah atau negara sungguh-sungguh menyadari, menghayati dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, maka proses pembangunan bangsa dan negara dapat berlangsung sukses.
=====

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: